Eks Taman Topi Bogor Dijadikan Alun-alun Terbesar, 190 PKL Direlokasi
Jum'at, 29 November 2019 - 16:02 WIB
Eks Taman Topi Bogor Dijadikan Alun-alun Terbesar, 190 PKL Direlokasi
A
A
A
BOGOR - Sebanyak 190 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Dewi Sartika, Bogor Tengah, Kota Bogor, akan direlokasi pada awal Desember mendatang. Hal tersebut menyusul rencana pembangunan alun-alun terbesar senilai Rp15 miliar di lahan eks Taman Topi.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas Rasmana mengatakan, para PKL yang direlokasi tersebut akan diberikan kompensasi tempat yang lebih layak dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Sebetulnya upaya penataan PKL di Jalan Dewi Sartika itu sudah lama direncanakan. Namun, sehubungan dengan banyaknya peristiwa politik seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres, maka Muspida meminta untuk dilakukan pengunduran. Selain itu, menjadi waktu yang pas juga karena Desember ini akan dimulai pembangunan Alun-Alun di eks Taman Topi dan terintegrasi dengan Masjid Agung," ungkap Anas, kemarin.
Tak sekadar menertibkan, kata Anas, Pemkot Bogor menawarkan opsi lokasi relokasi yang lebih layak kepada para PKL. "Mereka kami tawarkan memanfaatkan lokasi di gedung Blok A dan Blok B Pasar Kebon Kembang yang dikelola oleh PT Javana, serta Blok C dan D yang dikelola oleh Propindo. Ada juga pilihan lokasi lainnya di Pasar Merdeka dan Nyi Raja Permas," katanya.
Anas menyebut ada 190 pedagang yang akan dipindahkan yang menurut jadwal dilakukan pada Senin, 2 Desember 2019. “Mau tidak mau, mereka harus pindah karena akan dilakukan penataan dengan pembangunan alun-alun Desember ini. Jadi harus diawali pembersihan saluran air dan lain sebagainya, otomatis mereka tidak bisa berjualan. Tapi kami berikan opsi lokasi untuk mereka berjualan,” jelas dia.
Sebelum dilakukan penertiban, Pemkot Bogor sudah melakukan tahapan demi tahapan, mulai dari sosialisasi, pemberitahuan, dialog hingga surat teguran 1-3. "Kami sudah mengingatkan dan sosialisasi. Mereka juga ditawari fasilitas KUR, tapi ada beberapa yang minta untuk pindah ke pasar sesuai keinginan mereka, bukan di Kebon Kembang. Masalahnya, KUR itu harus ada jaminan. PT Javana (pengelola Blok A dan B) ini kelebihannya memberikan jaminan kepada pihak perbankan," bebernya.
Jadi untuk tahap awal, lanjut Anas, pedagang dipersilakan menempati terlebih dahulu lokasi relokasi yang telah disiapkan. “Hanya dengan jaminan Rp500 ribu untuk mencoba dulu laku atau tidak sambil menunggu diurus KUR-nya tahun depan. Yang Rp500 ribu tidak hilang, tetap dihitung sebagai uang muka. Penertiban ini justru sebagai bentuk perhatian dari Pemkot Bogor,” pungkasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas Rasmana mengatakan, para PKL yang direlokasi tersebut akan diberikan kompensasi tempat yang lebih layak dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Sebetulnya upaya penataan PKL di Jalan Dewi Sartika itu sudah lama direncanakan. Namun, sehubungan dengan banyaknya peristiwa politik seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres, maka Muspida meminta untuk dilakukan pengunduran. Selain itu, menjadi waktu yang pas juga karena Desember ini akan dimulai pembangunan Alun-Alun di eks Taman Topi dan terintegrasi dengan Masjid Agung," ungkap Anas, kemarin.
Tak sekadar menertibkan, kata Anas, Pemkot Bogor menawarkan opsi lokasi relokasi yang lebih layak kepada para PKL. "Mereka kami tawarkan memanfaatkan lokasi di gedung Blok A dan Blok B Pasar Kebon Kembang yang dikelola oleh PT Javana, serta Blok C dan D yang dikelola oleh Propindo. Ada juga pilihan lokasi lainnya di Pasar Merdeka dan Nyi Raja Permas," katanya.
Anas menyebut ada 190 pedagang yang akan dipindahkan yang menurut jadwal dilakukan pada Senin, 2 Desember 2019. “Mau tidak mau, mereka harus pindah karena akan dilakukan penataan dengan pembangunan alun-alun Desember ini. Jadi harus diawali pembersihan saluran air dan lain sebagainya, otomatis mereka tidak bisa berjualan. Tapi kami berikan opsi lokasi untuk mereka berjualan,” jelas dia.
Sebelum dilakukan penertiban, Pemkot Bogor sudah melakukan tahapan demi tahapan, mulai dari sosialisasi, pemberitahuan, dialog hingga surat teguran 1-3. "Kami sudah mengingatkan dan sosialisasi. Mereka juga ditawari fasilitas KUR, tapi ada beberapa yang minta untuk pindah ke pasar sesuai keinginan mereka, bukan di Kebon Kembang. Masalahnya, KUR itu harus ada jaminan. PT Javana (pengelola Blok A dan B) ini kelebihannya memberikan jaminan kepada pihak perbankan," bebernya.
Jadi untuk tahap awal, lanjut Anas, pedagang dipersilakan menempati terlebih dahulu lokasi relokasi yang telah disiapkan. “Hanya dengan jaminan Rp500 ribu untuk mencoba dulu laku atau tidak sambil menunggu diurus KUR-nya tahun depan. Yang Rp500 ribu tidak hilang, tetap dihitung sebagai uang muka. Penertiban ini justru sebagai bentuk perhatian dari Pemkot Bogor,” pungkasnya.
(thm)
