Lahan Parkir Akan Dikelola Ormas, Masyarakat Bisa Resah
Senin, 04 November 2019 - 21:06 WIB
Lahan Parkir Akan Dikelola Ormas, Masyarakat Bisa Resah
A
A
A
JAKARTA - Rencana untuk melibatkan ormas dalam mengelola lahan parkir di luar ruang disinyalir bisa meresahkan masyarakat. Apalagi jika ternyata yang menjaga lahan parkir itu preman berkedok ormas.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyatna mengatakan, pengelolaan lahan parkir sudah semestinya ditangani secara serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena jika tidak adanya peran pemerintah, maka aksi premanisme berkedok pengelolaan lahan parkir akan semakin marak dan meresahkan masyarakat.
"Premanisme akan terjadi ketika negara tidak hadir. Tetapi kalau misalnya Negara hadir, aparat keamanan ada, pasti ormas akan mikir juga," kata Stanislaus ketika dihubungi SINDOnews, Senin (4/11/2019). (Baca: Viral Video Minta Jatah di Minimarket, Ormas di Bekasi Minta Maaf )
Selanjutnya, Stanislaus memururkan, apa yang sudah dikerjakan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam menangani kasus yang terjadi di Kota Bekasi sudah tepat dan itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
"Polda Metro Jaya mengatakan akan turun langsung ke Bekasi itu sudah benar. Ketika ada tanda tanda terjadi premanisme yang melanggar hukum, negara harus hadir mengambil tindakan tegas," pungkasnya.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyatna mengatakan, pengelolaan lahan parkir sudah semestinya ditangani secara serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena jika tidak adanya peran pemerintah, maka aksi premanisme berkedok pengelolaan lahan parkir akan semakin marak dan meresahkan masyarakat.
"Premanisme akan terjadi ketika negara tidak hadir. Tetapi kalau misalnya Negara hadir, aparat keamanan ada, pasti ormas akan mikir juga," kata Stanislaus ketika dihubungi SINDOnews, Senin (4/11/2019). (Baca: Viral Video Minta Jatah di Minimarket, Ormas di Bekasi Minta Maaf )
Selanjutnya, Stanislaus memururkan, apa yang sudah dikerjakan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam menangani kasus yang terjadi di Kota Bekasi sudah tepat dan itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
"Polda Metro Jaya mengatakan akan turun langsung ke Bekasi itu sudah benar. Ketika ada tanda tanda terjadi premanisme yang melanggar hukum, negara harus hadir mengambil tindakan tegas," pungkasnya.
(ysw)
