Dilengkapi Lift, 25 JPO Futuristik Bakal Dibangun Pemprov DKI
Selasa, 22 Oktober 2019 - 06:21 WIB
Dilengkapi Lift, 25 JPO Futuristik Bakal Dibangun Pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 25 Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) futuristik atau Instagramable akan terus dibangun hingga 2021. JPO yang dilengkapi dengan lift itu dinilai mampu meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.
Kepala Dinas Bina Marga, Harri Nugroho mengatakan, pada 2018, pihaknya telah membangun lima JPO di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Yaitu, JPO Jelambar, JPO Sumarno, JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan.
Hasilnya, pejalan kaki semakin banyak dan dapat memberikan pengalaman baru ketika melintas di JPO tersebut. Terlebih, pendestrian di kawasan tersebut sudah ditata dan dilebarkan.
"Pada tahun ini kita bangun dua JPO futuristik di Daan Mogot dan Pasar Minggu. Sudah 70 persen. Kami harap 30 persen selesai sebelum akhir tahun ini," Kata Hari Nugroho saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).
Hari menjelaskan, ada beberapa pembangunan JPO yang dilakukan tahun ini mengalami gagal lelang lantaran saat melakukan perencanaan, tidak diiringi dengan pembebasan lahan. Begitu perencanaan selesai, sudah ditentukan titik pembangunan JPO, ternyata pembebasan lahannya belum selesai.
Untuk itu, kata Hari, tahun ini pihaknya melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan pembangunan. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut, sedikitnya ada 11 JPO yang akan dibangun.
Di antaranya yaitu, JPO Kyai Caringin (RS Tarakan Busway), JPO Suryopranoto (Petojo Busway), JPO Pos (Pasar Baru Busway), JPO Daan Mogot (Rumah Duka Abadi), JPO Sahardjo (Menteng Pulo), JPO Warung Jati Barat (Masjid Assalafiya), JPO Warung Jati Barat (Pejaten Village), JPO Jalan Raya Pasar Minggu (FO Tanjung Barat), JPO Lenteng Agung (FO Lenteng Agung-IISIP), JPO Fatmawati (RSUP Fatmawati) dan JPO Sugiono (Masjid Al Abidin).
"Seharusnya ada 18 JPO lagi yang akan dibangun. Hanya saja, yang baru selesai perencanaannya di tahun ini ada 11 JPO. Dengan demikian, 11 JPO ini yang akan dibangun di 2020," ungkapnya.
Sedangkan sisanya, tujuh JPO lagi, lanjut Harri, diperkirakan akan dibangun pada 2021. Karena, pihaknya akan penyusunan perencanaan baru dimasukkan ke dalam anggaran 2020.
Ketujuh JPO tersebut adalah JPO Juanda (Pecenongan Busway), JPO KH Mas Mansyur (Muhammadiyah), JPO Jembatan Dua (Arwana IV), JPO Tubagus Angke (Perdana Kusuma), JPO Tubagus Angke (RPTRA Kalijodo), JPO Sahardjo (SD Menteng Atas) dan JPO Bintaro Permai (FO Bintaro Permai).
Hari menjelaskan, untuk pembangunan satu JPO, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Untuk pembangunan JPO ini, Dinas Bina Marga mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan DKI. Biasanya, di lokasi pembangunan JPO tersebut, sering terjadi kecelakaan lalu lintas.
"Semua JPO ini akan kita buat semenarik mungkin. Dan tidak akan sama satu sama lain. Semua akan dilengkapi dengan sistem lampu red green blue (RGB) yang bisa menghasilkan 100 warna serta lift bagi lansia dan disabel," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menuturkan, pada prinsipnya Komisi D sangat mendukung revitalsiai JPO untuk memudahkan masyarakat menyebrang dengan aman dan nyaman. Terpenting, penggunaan anggaran pembangunan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk untuk perawatan dan pemeliharaanya.
Sebab, kata Yuke, JPO di jalan Sudirman yang menggunakan anggaran KLB itu belum jelas darimana asalnya. Menurutnya apabila itu dari sisa pembangunan KLB simpang susun semanggi, Pemprov DKI Jakarta harus membuka berapa KLB dan kompensasinya.
"Simpang Susun semanggi berarti belum diserahterimakan asetnya kepada DKI kalau JPO itu menggunakan dana KLB yang sama. Segera serahterimakan termasuk ketiga JPO tersebut. Sehingga jelas perhitungannya. Kalau belum serah terima aset bagaiman perawatanya. Kami akan pertanyakan itu," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin menilai, pembangunan JPO dengan biaya Rp10 miliar terlalu mahal. Menurutnya, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengedepankan perikeadilan dan pemerataan fasilitas pejalan kaki ke seluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga seluruh kawasan DKI Jakarta menjadi accessible bagi pejalan kaki.
"Revitalisasi fasilitas pejalan kaki hendaknya jangan tendensius ke perilaku lebih mengedepankan beautifikasi hanya pada kawasan yang dianggap wajah Jakarta. sementara tempat lain fasilitas pejalan kaki tak dibenahi sama sekali," katanya.
Kepala Dinas Bina Marga, Harri Nugroho mengatakan, pada 2018, pihaknya telah membangun lima JPO di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Yaitu, JPO Jelambar, JPO Sumarno, JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan.
Hasilnya, pejalan kaki semakin banyak dan dapat memberikan pengalaman baru ketika melintas di JPO tersebut. Terlebih, pendestrian di kawasan tersebut sudah ditata dan dilebarkan.
"Pada tahun ini kita bangun dua JPO futuristik di Daan Mogot dan Pasar Minggu. Sudah 70 persen. Kami harap 30 persen selesai sebelum akhir tahun ini," Kata Hari Nugroho saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).
Hari menjelaskan, ada beberapa pembangunan JPO yang dilakukan tahun ini mengalami gagal lelang lantaran saat melakukan perencanaan, tidak diiringi dengan pembebasan lahan. Begitu perencanaan selesai, sudah ditentukan titik pembangunan JPO, ternyata pembebasan lahannya belum selesai.
Untuk itu, kata Hari, tahun ini pihaknya melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan pembangunan. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut, sedikitnya ada 11 JPO yang akan dibangun.
Di antaranya yaitu, JPO Kyai Caringin (RS Tarakan Busway), JPO Suryopranoto (Petojo Busway), JPO Pos (Pasar Baru Busway), JPO Daan Mogot (Rumah Duka Abadi), JPO Sahardjo (Menteng Pulo), JPO Warung Jati Barat (Masjid Assalafiya), JPO Warung Jati Barat (Pejaten Village), JPO Jalan Raya Pasar Minggu (FO Tanjung Barat), JPO Lenteng Agung (FO Lenteng Agung-IISIP), JPO Fatmawati (RSUP Fatmawati) dan JPO Sugiono (Masjid Al Abidin).
"Seharusnya ada 18 JPO lagi yang akan dibangun. Hanya saja, yang baru selesai perencanaannya di tahun ini ada 11 JPO. Dengan demikian, 11 JPO ini yang akan dibangun di 2020," ungkapnya.
Sedangkan sisanya, tujuh JPO lagi, lanjut Harri, diperkirakan akan dibangun pada 2021. Karena, pihaknya akan penyusunan perencanaan baru dimasukkan ke dalam anggaran 2020.
Ketujuh JPO tersebut adalah JPO Juanda (Pecenongan Busway), JPO KH Mas Mansyur (Muhammadiyah), JPO Jembatan Dua (Arwana IV), JPO Tubagus Angke (Perdana Kusuma), JPO Tubagus Angke (RPTRA Kalijodo), JPO Sahardjo (SD Menteng Atas) dan JPO Bintaro Permai (FO Bintaro Permai).
Hari menjelaskan, untuk pembangunan satu JPO, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Untuk pembangunan JPO ini, Dinas Bina Marga mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan DKI. Biasanya, di lokasi pembangunan JPO tersebut, sering terjadi kecelakaan lalu lintas.
"Semua JPO ini akan kita buat semenarik mungkin. Dan tidak akan sama satu sama lain. Semua akan dilengkapi dengan sistem lampu red green blue (RGB) yang bisa menghasilkan 100 warna serta lift bagi lansia dan disabel," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menuturkan, pada prinsipnya Komisi D sangat mendukung revitalsiai JPO untuk memudahkan masyarakat menyebrang dengan aman dan nyaman. Terpenting, penggunaan anggaran pembangunan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk untuk perawatan dan pemeliharaanya.
Sebab, kata Yuke, JPO di jalan Sudirman yang menggunakan anggaran KLB itu belum jelas darimana asalnya. Menurutnya apabila itu dari sisa pembangunan KLB simpang susun semanggi, Pemprov DKI Jakarta harus membuka berapa KLB dan kompensasinya.
"Simpang Susun semanggi berarti belum diserahterimakan asetnya kepada DKI kalau JPO itu menggunakan dana KLB yang sama. Segera serahterimakan termasuk ketiga JPO tersebut. Sehingga jelas perhitungannya. Kalau belum serah terima aset bagaiman perawatanya. Kami akan pertanyakan itu," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin menilai, pembangunan JPO dengan biaya Rp10 miliar terlalu mahal. Menurutnya, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengedepankan perikeadilan dan pemerataan fasilitas pejalan kaki ke seluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga seluruh kawasan DKI Jakarta menjadi accessible bagi pejalan kaki.
"Revitalisasi fasilitas pejalan kaki hendaknya jangan tendensius ke perilaku lebih mengedepankan beautifikasi hanya pada kawasan yang dianggap wajah Jakarta. sementara tempat lain fasilitas pejalan kaki tak dibenahi sama sekali," katanya.
(mhd)
