Bupati Indramayu Jadi Tersangka KPK, Pemkab Beri Pendampingan Hukum

INDRAMAYU - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Supendi sebagai tersangka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu siap memberikan pendampingan hukum. Wakil Bupati Indramayu Taufik Hidayat mengatakan, pemkab akan melakukan kordinasi dengan Pemprov Jabar. "Pemkab akan menyiapkan penasehat hukum selama Pak Bupati menjalani proses di KPK hingga ke persidangan," ujar Taufik.

Soal proyek yang sedang berjalan atau belum selesai dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) Indramayu, kata Taufik, akan tetap dilanjutkan karena pemkab sudah mengalokasikan dana untuk proyek tersebut. "Kita akan mengis kekosongan posisi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah yang ikut ditahan KPK, agar proses pembangunan tetap berjalan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap Bupati Indramayu Supendi, Selasa (15/10/2019). Supendi diamankan bersama tujuh orang lainnya, lantaran diduga terlibat dalam transaksi terkait proyek di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

Selain menahan Supendi, KPK juga menahan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Pimpinan Perusahaan CV Agung Resik Pratama Carsa ES.