Ditlantas Polda Metro Jaya Catat Ada 60 Titik Kemacetan di Jakarta
Minggu, 13 Oktober 2019 - 15:16 WIB
Ditlantas Polda Metro Jaya Catat Ada 60 Titik Kemacetan di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya mencatat ada sebanyak 63 titik kemacetan di Ibu Kota. Jam kemacetan pun mengalami kemajuan di pagi hari yaitu pukul 06.00 WIB di mana sebelumnya pukul 07.00 WIB.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, titik kemacetan di Jakarta sebelumnya hanya sekitar 50 titik. Namun, data terakhir bertambak menjadi 63 titik. "Saya enggak hafal di mana saja, tapi kita antisipasi dititik tersebut dengan menempatkan dua personel tiap titik," kata Yusuf pada Minggu (13/10/2019).
Menurut Yusuf, penempatan personel dilakukan mulai pukul 05.30 WIB dimana penempatan tersebut maju 30 menit dari sebelumnya. Pasalnya, jam kemacetan juga bertambah maju, sehingga penempatan dilakukan hingga waktu tidak terbatas. "Artinya hingga jalan normal baru diperbolehkan meninggalkan pos," ujarnya.
Begitu juga dengan personel yang bertugas sore hari, penempatan pasukan yang biasanya pukul 16.00 WIB saat ini dimajukan sejak pukul 15.30 WIB. Untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi, lanjut Yusuf, pihaknya juga menambah armada mobil APV untuk sarana transportasi personel.
Selain itu, personel yang bertugas juga dibantu oleh petugas keamanan perkantoran dan pertokoan. "Kita sudah berkordinasi dengan petugas-petugas keamanan disekitar titik atau simpul kemacetan, dan mereka diturunkan untuk membantu petugas kami," tukasnya.
Namun, Ditlantas Polda Metro Jaya menilai, kemacetan yang terjadi saat ini hanya berlangsung sementara. Pasalnya, usai pembangunan kemacetan di Jakarta diperkirakan akan berkurang sebnyak 60%. "Yang dibangun saat ini bukan hanya penambahan ruas jalan. Tapi, pembangunan justru dilakukan untuk meningkatkan transportasi massal," tuturnya.
Yusuf menegaskan, seperti pembangunan di Jalan Gatot Subroto untuk Light Rel Transit (LRT) dan peningkatan kualitas jalan. Selain itu, pihaknya juga meminta Electronic Road Pricing (ERP) segera dijalankan untuk menggantikan sistem ganjil-genap. (Baca: Imbas Perluasan Ganjil Genap, Kemacetan Bergeser ke Jalur Alternatif)
Sementara itu, Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, salah satu pengentasan kemacetan yang paling utama adalah peningkatan kualitas angkutan masal di Jakarta. Sehingga, masyarakat Ibu Kota punya pilihan untuk menggunakan angkutan umum.
Namun, Azas memilih untuk peningkatan angkutan umum melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut sebenarnya memang cukup ekstrem. Namun, bila pemerintah berani melaksanakan kebijakan itu maka bisa dipastikan masyarakat akan ikut mendukungnya.
Pasalnya, dengan adanya peningkatan kualitas kendaraan maka masyarakat juga akan beralih menggunakan kendaraan umum. "Kalau pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer itu, kami pastikan kemacetan akan berkurang," tegasnya.
Kebijakan lainnya adalah dengan mengendalikan produksi kendaraan bermotor. Tigor menjelaskan, mulai dari pembatasan usia kendaraan yang beroperasi di Jakarta serta pembatasan kepemilikan kendaraan. Selain itu, bila ada seseorang yang akan memiliki kendaraan harus mempunyai syarat-syarat tertentu mulai dari SIM hingga garasi.
"Memang cukup ekstrem, tapi kalau kebijakan ini diterapkan saya yakin masyarakat akan berpikir panjang. Selain itu, kalau bisa satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua kendaraan," ucapnya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, titik kemacetan di Jakarta sebelumnya hanya sekitar 50 titik. Namun, data terakhir bertambak menjadi 63 titik. "Saya enggak hafal di mana saja, tapi kita antisipasi dititik tersebut dengan menempatkan dua personel tiap titik," kata Yusuf pada Minggu (13/10/2019).
Menurut Yusuf, penempatan personel dilakukan mulai pukul 05.30 WIB dimana penempatan tersebut maju 30 menit dari sebelumnya. Pasalnya, jam kemacetan juga bertambah maju, sehingga penempatan dilakukan hingga waktu tidak terbatas. "Artinya hingga jalan normal baru diperbolehkan meninggalkan pos," ujarnya.
Begitu juga dengan personel yang bertugas sore hari, penempatan pasukan yang biasanya pukul 16.00 WIB saat ini dimajukan sejak pukul 15.30 WIB. Untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi, lanjut Yusuf, pihaknya juga menambah armada mobil APV untuk sarana transportasi personel.
Selain itu, personel yang bertugas juga dibantu oleh petugas keamanan perkantoran dan pertokoan. "Kita sudah berkordinasi dengan petugas-petugas keamanan disekitar titik atau simpul kemacetan, dan mereka diturunkan untuk membantu petugas kami," tukasnya.
Namun, Ditlantas Polda Metro Jaya menilai, kemacetan yang terjadi saat ini hanya berlangsung sementara. Pasalnya, usai pembangunan kemacetan di Jakarta diperkirakan akan berkurang sebnyak 60%. "Yang dibangun saat ini bukan hanya penambahan ruas jalan. Tapi, pembangunan justru dilakukan untuk meningkatkan transportasi massal," tuturnya.
Yusuf menegaskan, seperti pembangunan di Jalan Gatot Subroto untuk Light Rel Transit (LRT) dan peningkatan kualitas jalan. Selain itu, pihaknya juga meminta Electronic Road Pricing (ERP) segera dijalankan untuk menggantikan sistem ganjil-genap. (Baca: Imbas Perluasan Ganjil Genap, Kemacetan Bergeser ke Jalur Alternatif)
Sementara itu, Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, salah satu pengentasan kemacetan yang paling utama adalah peningkatan kualitas angkutan masal di Jakarta. Sehingga, masyarakat Ibu Kota punya pilihan untuk menggunakan angkutan umum.
Namun, Azas memilih untuk peningkatan angkutan umum melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut sebenarnya memang cukup ekstrem. Namun, bila pemerintah berani melaksanakan kebijakan itu maka bisa dipastikan masyarakat akan ikut mendukungnya.
Pasalnya, dengan adanya peningkatan kualitas kendaraan maka masyarakat juga akan beralih menggunakan kendaraan umum. "Kalau pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer itu, kami pastikan kemacetan akan berkurang," tegasnya.
Kebijakan lainnya adalah dengan mengendalikan produksi kendaraan bermotor. Tigor menjelaskan, mulai dari pembatasan usia kendaraan yang beroperasi di Jakarta serta pembatasan kepemilikan kendaraan. Selain itu, bila ada seseorang yang akan memiliki kendaraan harus mempunyai syarat-syarat tertentu mulai dari SIM hingga garasi.
"Memang cukup ekstrem, tapi kalau kebijakan ini diterapkan saya yakin masyarakat akan berpikir panjang. Selain itu, kalau bisa satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua kendaraan," ucapnya.
(whb)
