Perkumpulan Profesional Lingkungan Seluruh Indonesia Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara
Minggu, 13 Oktober 2019 - 13:54 WIB
Perkumpulan Profesional Lingkungan Seluruh Indonesia Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara
A
A
A
YOGYAKARTA - Perkumpulan Profesional Lingkungan Seluruh Indonesia yang beranggotakan ribuan pemegang sertifikat kompetensi di seluruh Indonesia mengadakan workshop di Yogyakarta.
Workshop dalam rangka memberikan masukan kepada kabinet pemerintahan baru mendatang dan berhasil merumuskan 12 rekomendasi penting.
Tasdiyanto Rohadi, selaku Ketua Umum Perkumpulan Profesional Lingkungan Seluruh Indonesia mengatakan mendukung sepenuhnya rencana pemindahan ibu kota negara, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dilaksanakan oleh sebuah badan otorita pengelola ibu kota negara yang kredibel.
"Pembangunan ibu kota negara juga harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)," kata dia dalam siaran persnya Minggu (13/10/2019)
Lebih jauh dia menjelaskan rekomendasi lain terkait pembangunan ibu kota negara yang harus diawali dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan memenuhi prinsip kelayakan lingkungan.
"Pembangunan ibu kota negara dilaksanakan dengan menerapkan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan berkelanjutan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten," ujar dia.
Yang tidak kalah penting, perlunya mengoptimalkan pembangunan lingkungan hidup buatan yang memiliki fungsi ekologis yang baik, serta membangun dan mengembangkan smart city serta energi terbarukan.
Dalam konteks pengelolaan lingkungan secara nasional, juga direkomendasikan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dalam koridor pengelolaan risiko yang berbasis pada penerapan indikator kualitas lingkungan yang mencakup media udara, air, dan tanah.
"Pengintegrasian valuasi ekonomi ekosistem dan model alokasi pendanaan lingkungan yang optimal. Sehingga perlu disiapkan SDM unggul dan kompeten di bidang lingkungan hidup, baik di pemerintahan dan sektor swasta sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan," sebutnya.
Selain itu perlu juga dirumuskan dan dikembangkan model punishment bagi institusi/lembaga yang mencemari dan merusak lingkungan, dan memberi sanksi kepada SDM penanggungjawab lingkungan.
Membangun keterpaduan antara ruang hijau dan biru, mempertahankan kearifan lokal dan membangun budaya ramah lingkungan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
"Kami juga mengingatkan dalan kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, perlu upaya pencegahan secara komprehensif. Pencegahan dilakukan dengan menciptakan SDM kompeten bagi para pengelola perkebunan industri skala besar. Selain itu kompetensi juga harus dimiliki oleh para petugas di lapangan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan pun perlu diedukasi, sehingga dapat menerapkan praktek berkebun tanpa bakar lahan," bebernya.
Dalam konteks itu semua, kata dia, pihaknya akan mengambil peran aktif.
Workshop dalam rangka memberikan masukan kepada kabinet pemerintahan baru mendatang dan berhasil merumuskan 12 rekomendasi penting.
Tasdiyanto Rohadi, selaku Ketua Umum Perkumpulan Profesional Lingkungan Seluruh Indonesia mengatakan mendukung sepenuhnya rencana pemindahan ibu kota negara, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dilaksanakan oleh sebuah badan otorita pengelola ibu kota negara yang kredibel.
"Pembangunan ibu kota negara juga harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)," kata dia dalam siaran persnya Minggu (13/10/2019)
Lebih jauh dia menjelaskan rekomendasi lain terkait pembangunan ibu kota negara yang harus diawali dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan memenuhi prinsip kelayakan lingkungan.
"Pembangunan ibu kota negara dilaksanakan dengan menerapkan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan berkelanjutan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten," ujar dia.
Yang tidak kalah penting, perlunya mengoptimalkan pembangunan lingkungan hidup buatan yang memiliki fungsi ekologis yang baik, serta membangun dan mengembangkan smart city serta energi terbarukan.
Dalam konteks pengelolaan lingkungan secara nasional, juga direkomendasikan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dalam koridor pengelolaan risiko yang berbasis pada penerapan indikator kualitas lingkungan yang mencakup media udara, air, dan tanah.
"Pengintegrasian valuasi ekonomi ekosistem dan model alokasi pendanaan lingkungan yang optimal. Sehingga perlu disiapkan SDM unggul dan kompeten di bidang lingkungan hidup, baik di pemerintahan dan sektor swasta sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan," sebutnya.
Selain itu perlu juga dirumuskan dan dikembangkan model punishment bagi institusi/lembaga yang mencemari dan merusak lingkungan, dan memberi sanksi kepada SDM penanggungjawab lingkungan.
Membangun keterpaduan antara ruang hijau dan biru, mempertahankan kearifan lokal dan membangun budaya ramah lingkungan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
"Kami juga mengingatkan dalan kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, perlu upaya pencegahan secara komprehensif. Pencegahan dilakukan dengan menciptakan SDM kompeten bagi para pengelola perkebunan industri skala besar. Selain itu kompetensi juga harus dimiliki oleh para petugas di lapangan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan pun perlu diedukasi, sehingga dapat menerapkan praktek berkebun tanpa bakar lahan," bebernya.
Dalam konteks itu semua, kata dia, pihaknya akan mengambil peran aktif.
(vhs)
