Demo di Patung Kuda, Ini Tuntutan Gema Perhutanan Sosial
Kamis, 10 Oktober 2019 - 14:58 WIB
Demo di Patung Kuda, Ini Tuntutan Gema Perhutanan Sosial
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan program perhutanan sosial. Kurang lebih seribu peserta aksi memadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wihaha, Jakarta Pusat.
Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati mengatakan, Massa aksi buruh tani yang tergabung dalam Gema Perhutanan Sosial Indonesia menginginkan dilanjutkannya pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial.
"Kebijakan perhutanan sosial Presiden Joko Widodo adalah bagian dari kebijakan Reforma Agraria. Reforma Agraria Presiden Joko Widodo mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektar. Hal ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada petani dan masyarakat pedesaan," kata Siti di lokasi aksi, Kamis (10/10/2019).
Selanjutnya, sebanyak 400 orang perwakilan dari Gema Perhutanan Sosial Indonesia diterima Presiden Joko Widodo untuk mendengarkan asprirasi mereka.
"Kami meminta kepada presiden untuk konsisten dalam melaksanakan kebijakan perhutanan sosial, utamanya di Jawa, melalui Pemberian Izin Pemanfaatan," imbuhnya.
Siti juga tidak menutup mata atas capaian yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal reformasi agraria. Namun itu semua dirasa masih ada kendala dari segi proses pengajuan izin mencapai 24 bulan serta adanya resistensi dari oknum perum perhutani.
"Jika ini dibiarkan dan tidak kita sampaikan, maka apa yang sudah dilakukan presiden tidak akan berjalan mulus. Karena masih saja ada orang yang bermain memanfaatkan buruh tani untuk kepentingannya sendiri," pungkasnya.
Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati mengatakan, Massa aksi buruh tani yang tergabung dalam Gema Perhutanan Sosial Indonesia menginginkan dilanjutkannya pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial.
"Kebijakan perhutanan sosial Presiden Joko Widodo adalah bagian dari kebijakan Reforma Agraria. Reforma Agraria Presiden Joko Widodo mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektar. Hal ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada petani dan masyarakat pedesaan," kata Siti di lokasi aksi, Kamis (10/10/2019).
Selanjutnya, sebanyak 400 orang perwakilan dari Gema Perhutanan Sosial Indonesia diterima Presiden Joko Widodo untuk mendengarkan asprirasi mereka.
"Kami meminta kepada presiden untuk konsisten dalam melaksanakan kebijakan perhutanan sosial, utamanya di Jawa, melalui Pemberian Izin Pemanfaatan," imbuhnya.
Siti juga tidak menutup mata atas capaian yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal reformasi agraria. Namun itu semua dirasa masih ada kendala dari segi proses pengajuan izin mencapai 24 bulan serta adanya resistensi dari oknum perum perhutani.
"Jika ini dibiarkan dan tidak kita sampaikan, maka apa yang sudah dilakukan presiden tidak akan berjalan mulus. Karena masih saja ada orang yang bermain memanfaatkan buruh tani untuk kepentingannya sendiri," pungkasnya.
(mhd)
