Masyarakat Bima Minta Pemerintah Perhatikan Petani Bawang Merah
Senin, 07 Oktober 2019 - 21:15 WIB
Masyarakat Bima Minta Pemerintah Perhatikan Petani Bawang Merah
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah massa dari Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa Bima (Alaram Bima) meminta pemerintah hadir dalam menjawab problematika yang dihadapi petani bawang merah di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Permintaan ini disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin (7/10/2019).
Koordinator Aksi Alaram Bima, Epink Yusriel mengatakan, petani bawang merah di Bima saat ini sedang berada di ujung nestapa, nalar petani dipertaruhkan dengan nalar kekuasaan yang cenderung mengelola negeri dengan asas dan logika bisnis. Padahal, para petani mempertaruhkan semua hal agar panennya berhasil dan memliki nilai jual dengan harga sesuai ketentuan seperti yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Perdagangan Nomor 27/2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.
“Dengan menimbang untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga bawang merah perlu melalukan perubahan terhadap acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen,” kata Epink di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (7/10/2019).
Menurut dia, harga acuan pembeli di petani adalah harga pembelian tingkat petani yang ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan biaya lain. Kemudian, harga acuan penjualan di konsumen adalah harga yang sudah ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan biaya lain.
Di saat pesimisme petani menguat, lanjut dia, harusnya negara melalui Menteri Pertanian hadir untuk menjawab kompleksitas problem yang dirasakan oleh petani dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung berdasarkan acuan UU Nomor 27/2017.
Epink mengungkapkan, ada delapan tuntutan yang harus dijalankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian menyangkut kondisi petani bawang merah di Bima, NTB yakni menurunkan harga obat-obatan seperti peptisida, pestisida, fungisida. Kedua, menghapus penangkar dan para tengkulak bawang merah yang ada di Kabupaten Bima karena dinilai sebagai sarana utama bagi mafia bawang merah.
"Ketiga, stabilkan harga bawang merah sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Keempat, setopkan impor bawang merah. Kelima, pemerintah Kabupaten Bima harus mampu dan serius untuk mempromosikan dan menyediakan narasi, regulasi dan infrastruktur untuk menumbuhkan optimisme maayarakat petani Bima," ujarnya.
Keenam, negara melalui Kementan harus memperhatikan kondisi kebijakan pemerintah daerah dan jangan biarkan petani jadi korban keganasan pasar atas anjloknya harga bawang merah. Tujuh, Menteri Pertanian harus lebih peka, visioner dalam rangka meminimalisir problem yang dihadapi masyarakat petani Bima.
"Terakhir, mendesak Menteri Pertanian untuk menginstruksikan ke Bulog agar segera menyerap hasil pertanian bawang merah Kabupaten Bima sesuai Permendag No 27/2017," ucapnya.
Koordinator Aksi Alaram Bima, Epink Yusriel mengatakan, petani bawang merah di Bima saat ini sedang berada di ujung nestapa, nalar petani dipertaruhkan dengan nalar kekuasaan yang cenderung mengelola negeri dengan asas dan logika bisnis. Padahal, para petani mempertaruhkan semua hal agar panennya berhasil dan memliki nilai jual dengan harga sesuai ketentuan seperti yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Perdagangan Nomor 27/2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.
“Dengan menimbang untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga bawang merah perlu melalukan perubahan terhadap acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen,” kata Epink di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (7/10/2019).
Menurut dia, harga acuan pembeli di petani adalah harga pembelian tingkat petani yang ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan biaya lain. Kemudian, harga acuan penjualan di konsumen adalah harga yang sudah ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan biaya lain.
Di saat pesimisme petani menguat, lanjut dia, harusnya negara melalui Menteri Pertanian hadir untuk menjawab kompleksitas problem yang dirasakan oleh petani dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung berdasarkan acuan UU Nomor 27/2017.
Epink mengungkapkan, ada delapan tuntutan yang harus dijalankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian menyangkut kondisi petani bawang merah di Bima, NTB yakni menurunkan harga obat-obatan seperti peptisida, pestisida, fungisida. Kedua, menghapus penangkar dan para tengkulak bawang merah yang ada di Kabupaten Bima karena dinilai sebagai sarana utama bagi mafia bawang merah.
"Ketiga, stabilkan harga bawang merah sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Keempat, setopkan impor bawang merah. Kelima, pemerintah Kabupaten Bima harus mampu dan serius untuk mempromosikan dan menyediakan narasi, regulasi dan infrastruktur untuk menumbuhkan optimisme maayarakat petani Bima," ujarnya.
Keenam, negara melalui Kementan harus memperhatikan kondisi kebijakan pemerintah daerah dan jangan biarkan petani jadi korban keganasan pasar atas anjloknya harga bawang merah. Tujuh, Menteri Pertanian harus lebih peka, visioner dalam rangka meminimalisir problem yang dihadapi masyarakat petani Bima.
"Terakhir, mendesak Menteri Pertanian untuk menginstruksikan ke Bulog agar segera menyerap hasil pertanian bawang merah Kabupaten Bima sesuai Permendag No 27/2017," ucapnya.
(whb)
