Bergaji Besar, Sudah Saatnya DPRD DKI Buktikan Kepercayaan Masyarakat
Senin, 07 Oktober 2019 - 11:48 WIB
Bergaji Besar, Sudah Saatnya DPRD DKI Buktikan Kepercayaan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta terus menjadi sorotan karena memiliki penghasilan besar serta diberikan fasilitas mewah. Untuk itu masyarakat berharap wakil rakyat mampu mensejahterakan kehidupan mereka dengan kinerja terbaiknya.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata dari para anggota dewan.
"Belum ada yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam konteks proses kebijakan. Jadi harus dicari bagaimana dewan yang pro rakyat, yang kinerjanya bagus versi rakyat," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/10/2019).
Selanjutnya Ujang menuturkan, sudah saatnya sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia harus mengedepankan aspek kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Ujung tombak dalam merealisasikan sila ke-4 tidak lain adalah anggota dewan yang dipilih rakyat dan artinya sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka seharusnya anggota dewan sadar akan hal tersebut. (Baca: Gaji Anggota DPRD DKI Capai Rp111 Juta, Ini Rinciannya )
"Sistem demokrasi itu belum tentu melilih yang terbaik, dalam demokrasi setan gundul pun bisa terpilih, artinya bukan orang orang terbaik dalam demokrasi, tapi itulah politik. Ketika dia terpilih ya mereka punya hak konstitusi untuk menjadi anggota DPR/DPRD," paparnya.
Terakhir Ujang mengatakan, tindakan negatif yang kerap kali merugikan masyarakat, bangsa dan negara sudah mesti ditinggalkan oleh para anggota dewan. Jangan ada lagi kasus korupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"Sesungguhnya membangun kesadaran tadi bahwa mereka dibayar digaji oleh rakyat bekerja untuk rakyat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan bahkan parpol," pungkasnya.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata dari para anggota dewan.
"Belum ada yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam konteks proses kebijakan. Jadi harus dicari bagaimana dewan yang pro rakyat, yang kinerjanya bagus versi rakyat," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/10/2019).
Selanjutnya Ujang menuturkan, sudah saatnya sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia harus mengedepankan aspek kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Ujung tombak dalam merealisasikan sila ke-4 tidak lain adalah anggota dewan yang dipilih rakyat dan artinya sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka seharusnya anggota dewan sadar akan hal tersebut. (Baca: Gaji Anggota DPRD DKI Capai Rp111 Juta, Ini Rinciannya )
"Sistem demokrasi itu belum tentu melilih yang terbaik, dalam demokrasi setan gundul pun bisa terpilih, artinya bukan orang orang terbaik dalam demokrasi, tapi itulah politik. Ketika dia terpilih ya mereka punya hak konstitusi untuk menjadi anggota DPR/DPRD," paparnya.
Terakhir Ujang mengatakan, tindakan negatif yang kerap kali merugikan masyarakat, bangsa dan negara sudah mesti ditinggalkan oleh para anggota dewan. Jangan ada lagi kasus korupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"Sesungguhnya membangun kesadaran tadi bahwa mereka dibayar digaji oleh rakyat bekerja untuk rakyat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan bahkan parpol," pungkasnya.
(ysw)
