Pemilihan Wagub DKI Dipercepat, PKS Ingin Kinerja Gubernur Optimal
Minggu, 22 September 2019 - 23:02 WIB
Pemilihan Wagub DKI Dipercepat, PKS Ingin Kinerja Gubernur Optimal
A
A
A
JAKARTA - Sudah lebih dari satu tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerja sendirian tanpa didampingi wagub. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat sehingga PKS akan mendorong agar pemilihan wagub DKI dipercepat agar kinerja gubernur optimal.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pemilihan sosok Wagub harus dipercepat demi mengoptimalkan kinerja gubernur. Kata dia, Gubernur Anies telah bekerja sendirian selama setahun lebih tanpa didampingi sosok Wagub.
“Kinerja gubernur sekarang pincang karena bekerja sendiri. Harusnya DKI dipegang (dipimpin) dua orang, tapi ini malah satu orang,” kata Aziz dalam acara media gathering fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan wartawan Balai Kota di Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu 21 September 2019.
Menurut dia, sehebat apapun figur gubernur, dia tidak akan mampu melaksanakan tugas sendirian tanpa ditemani wakilnya. Bila hal ini dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan bakal mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Sebetulnya yang dirugikan itu masyarakat, karena harusnya mendapat dua pelayanan (gubernur dan wakil gubernur) tapi ini hanya ada satu (gubernur saja), sehingga kinerjanya kurang optimal," ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pemilihan sosok Wagub harus dipercepat demi mengoptimalkan kinerja gubernur. Kata dia, Gubernur Anies telah bekerja sendirian selama setahun lebih tanpa didampingi sosok Wagub.
“Kinerja gubernur sekarang pincang karena bekerja sendiri. Harusnya DKI dipegang (dipimpin) dua orang, tapi ini malah satu orang,” kata Aziz dalam acara media gathering fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan wartawan Balai Kota di Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu 21 September 2019.
Menurut dia, sehebat apapun figur gubernur, dia tidak akan mampu melaksanakan tugas sendirian tanpa ditemani wakilnya. Bila hal ini dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan bakal mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Sebetulnya yang dirugikan itu masyarakat, karena harusnya mendapat dua pelayanan (gubernur dan wakil gubernur) tapi ini hanya ada satu (gubernur saja), sehingga kinerjanya kurang optimal," ungkapnya.
(ysw)
