Guru Honorer Harus Diprioritaskan Jadi CPNS
A
A
A
BANDUNG BARAT - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum berharap kepada pemerintah pusat agar memberikan peluang dan penghargaan kepada guru honorer yang telah berjasa besar memajukan pendidikan, termasuk di Jabar.
Di Kabupaten Bandung Barat (KBB) misalnya. Saat ini, terdapat 2.000 guru honorer SD dan SMP yang mengharapkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski moratorium pengangkatan Calon PNS (CPNS) masih berjalan, Uu berujar pemerintah pusat bisa menjadikan honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur yang ada.
"Saya berharap Pak Presiden untuk segera memberikan peluang, penghormatan, dan penghargaan kepada guru honorer. Minimal mereka bisa jadi PPPK," kata Uu saat menghadiri syukuran Hari Jadi Forum Honorer Daerah di Masjid As Sidiq Kompleks Pemda KBB, Senin (16/9/19).
"Tapi anggarannya jangan dibebankan kepada kami (pemerintah daerah) karena tidak akan cukup. Kalau bisa dari APBN atau diangkat saja jadi PNS," tambahnya di hadapan para guru honorer.
Adapun di antara guru honorer yang ada di KBB, terdapat beberapa guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Menurut Uu, mereka harus diprioritaskan jika ada pengangkatan.
"Kalau yang sudah mengabdi lama agar diprioritaskan, jangan sampai mereka kalah sama yang baru daftar dan kemudian lulus jadi PNS," ucap Uu.
"Ini kami harap tidak terjadi pada rekrutmen CPNS yang akan datang, yang honorer dulu dihabiskan," tegasnya.
Kepada para guru honorer, Uu pun meminta agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan istikamah dan ikhlas. Pemerintah daerah, kata Uu, tidak akan tinggal diam dan berupaya memperjuangkan serta memperhatikan kesejahteraan para honorer.
"Saya berharap para honorer pada umumnya, sekalipun belum diangkat jadi PNS tetap bekerja melaksanakan tugas sebagai abdi negara karena kalau mereka mogok (kerja), saya kira pendidikan akan tersendat," ucap Uu.
"Tetap istikamah dan ikhlas, semoga Allah memberikan perlindungan dan jalan terbaik kepada para honorer," ujar Uu menutup pesannya.
Di Kabupaten Bandung Barat (KBB) misalnya. Saat ini, terdapat 2.000 guru honorer SD dan SMP yang mengharapkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski moratorium pengangkatan Calon PNS (CPNS) masih berjalan, Uu berujar pemerintah pusat bisa menjadikan honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur yang ada.
"Saya berharap Pak Presiden untuk segera memberikan peluang, penghormatan, dan penghargaan kepada guru honorer. Minimal mereka bisa jadi PPPK," kata Uu saat menghadiri syukuran Hari Jadi Forum Honorer Daerah di Masjid As Sidiq Kompleks Pemda KBB, Senin (16/9/19).
"Tapi anggarannya jangan dibebankan kepada kami (pemerintah daerah) karena tidak akan cukup. Kalau bisa dari APBN atau diangkat saja jadi PNS," tambahnya di hadapan para guru honorer.
Adapun di antara guru honorer yang ada di KBB, terdapat beberapa guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Menurut Uu, mereka harus diprioritaskan jika ada pengangkatan.
"Kalau yang sudah mengabdi lama agar diprioritaskan, jangan sampai mereka kalah sama yang baru daftar dan kemudian lulus jadi PNS," ucap Uu.
"Ini kami harap tidak terjadi pada rekrutmen CPNS yang akan datang, yang honorer dulu dihabiskan," tegasnya.
Kepada para guru honorer, Uu pun meminta agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan istikamah dan ikhlas. Pemerintah daerah, kata Uu, tidak akan tinggal diam dan berupaya memperjuangkan serta memperhatikan kesejahteraan para honorer.
"Saya berharap para honorer pada umumnya, sekalipun belum diangkat jadi PNS tetap bekerja melaksanakan tugas sebagai abdi negara karena kalau mereka mogok (kerja), saya kira pendidikan akan tersendat," ucap Uu.
"Tetap istikamah dan ikhlas, semoga Allah memberikan perlindungan dan jalan terbaik kepada para honorer," ujar Uu menutup pesannya.
(atk)