Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK di Kota Malang Ricuh
Jum'at, 13 September 2019 - 20:21 WIB
Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK di Kota Malang Ricuh
A
A
A
MALANG - Demo penolakan terhadap Revisi Undang-Undang KPK di Kota Malang, Jawa Timur, diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi, Jumat (13/9/2019) sore. Aksi saling dorong sempat diwarnai bentrok karena terpancing emosi antara mahasiswa dan polisi.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ingin menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Aksi mahasiswa menolak Revisi Undang Undang KPK karena dikhawatirkan akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.
Korlap aksi mahasiswa, Sena Kogam mengatakan, KPK adalah lembaga yang dipercayai oleh publik dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya dalam penguatan KPK.
Puluhan massa aksi yang memaksa masuk tersebut akhirnya ditemui oleh Ketua Dprd Kota Malang I Made Rian. Di depan mahasiswa I Made Rian berjanji akan mengakomodir tuntutan mahasiswa ke pusat.
Revisi Undang-Undang KPK menjadi polemik belakangan ini. Revisi Undang Undang KPK oleh DPR tersebut dikhawatirkan akan melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ingin menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Aksi mahasiswa menolak Revisi Undang Undang KPK karena dikhawatirkan akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.
Korlap aksi mahasiswa, Sena Kogam mengatakan, KPK adalah lembaga yang dipercayai oleh publik dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya dalam penguatan KPK.
Puluhan massa aksi yang memaksa masuk tersebut akhirnya ditemui oleh Ketua Dprd Kota Malang I Made Rian. Di depan mahasiswa I Made Rian berjanji akan mengakomodir tuntutan mahasiswa ke pusat.
Revisi Undang-Undang KPK menjadi polemik belakangan ini. Revisi Undang Undang KPK oleh DPR tersebut dikhawatirkan akan melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
(wib)
