Perwaklian Kementerian Keuangan Lampung Sampaikan RAPBN 2020
A
A
A
BANDAR LAMPUNG - Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Lampung yang terdiri dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provonsi Lampung dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bengkulu Lampung menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 kepada pers, Selasa (27/8/2019).
Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Sumatera Bagian Barat, Yusmariza, mengungkapkan bahwa tema RAPBN 2020 adalah 'Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia'.
“RAPBN ini menjadi tahap awal untuk visi jangka panjang Indonesia 20 tahun yang akan datang. Hadirnya RAPBN 2020 ini diharapkan dapat menjadi pondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang memiliki dayang saing yang kuat sampai kancah internasional melihat percepatan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang sudah semakin pesat,” ungkap Yusmariza dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2019).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menyatakan, bahwa RAPBN 2020 lebih mengarah kepada penguatan sumber daya manusia.
"Berbeda dengan APBN tahun-tahun sebelumnya yang sangat menggenjot pembangunan infrastruktur. Segala infrastruktur yang dibangun tersebut juga diharapkan dapat menunjang peningkatan kemampuan SDM Indonesia ke depannya,” ungkap Alfiker.
Dari sektor perpajakan, pendapatan negara dalam bentuk penerimaan perpajakan menunjukkan angka sebesar Rp1.861,8 triliun pada RAPBN 2020. Nominal tersebut akan diperoleh dari PPh, PPN, PBBP3, Bea Materai, dan penerimaan dari Bea dan Cukai. Angka ini meningkat 13,3% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus meningkatkan peforma kerja baik dari layanan dan kualitas ditunjukkan dengan menerapkan pelayanan berbasis IT, mengadakan joint program bersama Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negawa (DJKN), dan pengumpulan informasi dan data yang lebih baik lagi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilyah DJP Bengkulu Lampung, Eddi Wahyudi.
Secara postur, RAPBN 2020 menunjukkan bahwa total besaran pendapatan negara yaitu Rp2.221,5 triliun. Untuk belanja negara berada pada besaran Rp2.528,8 triliun, sehingga akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp307,2 triliun. Defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan anggaran dengan besaran yang sama.
Pokok pokok kebijakan RAPBN 2020 antara lain penguatan daya saing SDM, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan in frastruktur untuk menfukung transformasi ekonomi, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi menuju efisien, melayani, dan bebas korupsi dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Sumatera Bagian Barat, Yusmariza, mengungkapkan bahwa tema RAPBN 2020 adalah 'Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia'.
“RAPBN ini menjadi tahap awal untuk visi jangka panjang Indonesia 20 tahun yang akan datang. Hadirnya RAPBN 2020 ini diharapkan dapat menjadi pondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang memiliki dayang saing yang kuat sampai kancah internasional melihat percepatan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang sudah semakin pesat,” ungkap Yusmariza dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2019).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menyatakan, bahwa RAPBN 2020 lebih mengarah kepada penguatan sumber daya manusia.
"Berbeda dengan APBN tahun-tahun sebelumnya yang sangat menggenjot pembangunan infrastruktur. Segala infrastruktur yang dibangun tersebut juga diharapkan dapat menunjang peningkatan kemampuan SDM Indonesia ke depannya,” ungkap Alfiker.
Dari sektor perpajakan, pendapatan negara dalam bentuk penerimaan perpajakan menunjukkan angka sebesar Rp1.861,8 triliun pada RAPBN 2020. Nominal tersebut akan diperoleh dari PPh, PPN, PBBP3, Bea Materai, dan penerimaan dari Bea dan Cukai. Angka ini meningkat 13,3% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus meningkatkan peforma kerja baik dari layanan dan kualitas ditunjukkan dengan menerapkan pelayanan berbasis IT, mengadakan joint program bersama Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negawa (DJKN), dan pengumpulan informasi dan data yang lebih baik lagi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilyah DJP Bengkulu Lampung, Eddi Wahyudi.
Secara postur, RAPBN 2020 menunjukkan bahwa total besaran pendapatan negara yaitu Rp2.221,5 triliun. Untuk belanja negara berada pada besaran Rp2.528,8 triliun, sehingga akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp307,2 triliun. Defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan anggaran dengan besaran yang sama.
Pokok pokok kebijakan RAPBN 2020 antara lain penguatan daya saing SDM, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan in frastruktur untuk menfukung transformasi ekonomi, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi menuju efisien, melayani, dan bebas korupsi dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(akn)