Komitmen Pemkab Jayapura untuk Kabupaten Layak Anak
Senin, 02 September 2019 - 09:32 WIB
Komitmen Pemkab Jayapura untuk Kabupaten Layak Anak
A
A
A
SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pihak gereja telah menandatangani sebuah komitmen bersama untuk menjadikan Kabupaten Jayapura Layak Anak yang dimulai dari kampung.
Penandatanganan itu dilakukan beberapa waktu lalu dalam sebuah pertemuan serta seminar sehari ‘Perlindungan Anak’ di aula kantor Bupati Jayapura bersama sejumlah pemangku kepentingan lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura termasuk pihak swasta. Seminar sehari ini menghadirkan Bupati jayapura, Ketua Klasis GKI Sentani, serta Wahana Visi Indonesia (WVI) sebagai pemateri.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada kesempatan itu mengatakan bahwa penanganan persoalan anak di Daerah ini sebenarnya tidak perlu menggunakan dana yang besar, sebab hal tersebut tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan.
“Kita sudah canangkan daerah ini sebagai daerah yang ramah anak dimulai dari kampung beberapa waktu lalu. Dari program serta data yang ada harusnya terintegrasi dengan semua pihak yang berkompoten,” ujar Bupati Awoitauw dalam keterangan tertulis, Minggu (1/9/2019).
Dikatakan, dari penyusunan program untuk kepentingan anak sudah dilakukan oleh masing-masing Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura. Serta dibantu juga oleh NgO dan lembaga swadaya lain.
“Dari sisi pemerintah sudah kami anggarkan melalui alokasi dana kampung bagi perempuan dan anak. Masing-masing OPD dengan programnya juga turut memberikan suport dengan masing-masing programnya. Sekarang adalagi pihak gereja yang mau dukung program layak anak ini melalui masing-masing gereja dan juga klasis. Ini sebenarnya satu kekuatan besar yang sudah memberikan dukungan penuh, kita berharap agar benar-benar terealisasi,” jelasnya.
Semangat Pemerintah Daerah dalam mendukung Kabupaten Layak Amak (KLA), ternyata pada tingkat bawah di Pemerintah Kampung sangat lemah dalam merealisasikan program serta kerja mereka kepada penerima manfaat dari program KLA tersebut.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta kepada Pemerintah di setiap Kampung agar menyediakan ruang-ruang bagi anak untuk berekspresi serta beraktifitas sesuai dengan usia perkembangan anak tersebut.
Hal ini, buntut dari minimnya partisipasi masyarakat terhadap dukungan kepada Kampung layak anak dan menuju Kabupaten Layak Anak.
“Lahan di kampung-kampung itu sangat luas, seharusnya pemerintah kampung juga dapat meanfaatkan hal ini, sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan anak di kampung masing-masing,” kata Bupati Awoitauw.
Untuk lahan memang seringkali agak rumit dalam penetapannya. Tetapi, hal ini dapat dikomunikasi secara musyawarah bersama masyarakat di Kampung itu.
“Ada sejumlah rumah baca, tempat belajar bagi anak yang sudah kami datangi. Informasih yang didapat dari pengelolanya ternyata anak-anak ini sangat antusias untuk ikut belajar dan bermain. Ini bukti bahwa pemerintah kampung juga lemah untuk mengatasi persoalan ini, padahal sudah ada dana yang diturnkan melalui alokasi dana kampung setiap tahun,” tukasnya.
Sementara itu, Elisa Yarusabra Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura mengaku, Alokasi dana Kampung (ADK) yang yang diturunkan setiap Tahun, kelompok anak juga mendapat bagian dari dana tersebut.
“ Untuk pembinaan perempuan dan anak itu dialokasikan dana sebesar seratus juta, dan ini sudah cukup dimanfaatkan bagi pengembangan anak disetiap kampung. Karena dana tersebut akan turun secara bertahap setiap tahun,” ungkapnya.
Penandatanganan itu dilakukan beberapa waktu lalu dalam sebuah pertemuan serta seminar sehari ‘Perlindungan Anak’ di aula kantor Bupati Jayapura bersama sejumlah pemangku kepentingan lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura termasuk pihak swasta. Seminar sehari ini menghadirkan Bupati jayapura, Ketua Klasis GKI Sentani, serta Wahana Visi Indonesia (WVI) sebagai pemateri.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada kesempatan itu mengatakan bahwa penanganan persoalan anak di Daerah ini sebenarnya tidak perlu menggunakan dana yang besar, sebab hal tersebut tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan.
“Kita sudah canangkan daerah ini sebagai daerah yang ramah anak dimulai dari kampung beberapa waktu lalu. Dari program serta data yang ada harusnya terintegrasi dengan semua pihak yang berkompoten,” ujar Bupati Awoitauw dalam keterangan tertulis, Minggu (1/9/2019).
Dikatakan, dari penyusunan program untuk kepentingan anak sudah dilakukan oleh masing-masing Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura. Serta dibantu juga oleh NgO dan lembaga swadaya lain.
“Dari sisi pemerintah sudah kami anggarkan melalui alokasi dana kampung bagi perempuan dan anak. Masing-masing OPD dengan programnya juga turut memberikan suport dengan masing-masing programnya. Sekarang adalagi pihak gereja yang mau dukung program layak anak ini melalui masing-masing gereja dan juga klasis. Ini sebenarnya satu kekuatan besar yang sudah memberikan dukungan penuh, kita berharap agar benar-benar terealisasi,” jelasnya.
Semangat Pemerintah Daerah dalam mendukung Kabupaten Layak Amak (KLA), ternyata pada tingkat bawah di Pemerintah Kampung sangat lemah dalam merealisasikan program serta kerja mereka kepada penerima manfaat dari program KLA tersebut.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta kepada Pemerintah di setiap Kampung agar menyediakan ruang-ruang bagi anak untuk berekspresi serta beraktifitas sesuai dengan usia perkembangan anak tersebut.
Hal ini, buntut dari minimnya partisipasi masyarakat terhadap dukungan kepada Kampung layak anak dan menuju Kabupaten Layak Anak.
“Lahan di kampung-kampung itu sangat luas, seharusnya pemerintah kampung juga dapat meanfaatkan hal ini, sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan anak di kampung masing-masing,” kata Bupati Awoitauw.
Untuk lahan memang seringkali agak rumit dalam penetapannya. Tetapi, hal ini dapat dikomunikasi secara musyawarah bersama masyarakat di Kampung itu.
“Ada sejumlah rumah baca, tempat belajar bagi anak yang sudah kami datangi. Informasih yang didapat dari pengelolanya ternyata anak-anak ini sangat antusias untuk ikut belajar dan bermain. Ini bukti bahwa pemerintah kampung juga lemah untuk mengatasi persoalan ini, padahal sudah ada dana yang diturnkan melalui alokasi dana kampung setiap tahun,” tukasnya.
Sementara itu, Elisa Yarusabra Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura mengaku, Alokasi dana Kampung (ADK) yang yang diturunkan setiap Tahun, kelompok anak juga mendapat bagian dari dana tersebut.
“ Untuk pembinaan perempuan dan anak itu dialokasikan dana sebesar seratus juta, dan ini sudah cukup dimanfaatkan bagi pengembangan anak disetiap kampung. Karena dana tersebut akan turun secara bertahap setiap tahun,” ungkapnya.
(akn)
