Serikat Masyarakat Sulawesi Tenggara Adukan Kapolres Buton ke Mabes Polri
Kamis, 29 Agustus 2019 - 15:12 WIB
Serikat Masyarakat Sulawesi Tenggara Adukan Kapolres Buton ke Mabes Polri
A
A
A
JAKARTA - Puluhan massa yang mengatasnamakan Serikat Masyarakat Sulawesi Tenggara (SMART) Jakarta Mengadakan Aksi Demostrasi di Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Kamis (29/8).
Dalam aksi tersebut, Masa aksi meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan Bawahannya di Polres Buton untuk mempercepat penetapan tersangka dan menangkap para pelaku dugaan pengrusakan kantor Bupati Buton.
Kordinator Aksi, Amin mengungkapkan, kedatangan Serikat Masyarakat Sulawesi Tenggara di Mabes Polri untuk mengadukan lambannya penuntasan kasus dugaaan pengrusakan kantor Bupati Buton.
Sementara, kasus tersebut jelas merupakan tindak kriminal Murni yang mesti diselesaikan dengan cepat. “Kegiatan pengrusakan itu tidak pidana kriminal murni bisa diancam dengan hukuman 5 tahun penjara yang sesuai dengan pasal 170 KUHP dan pasal 406 (1) KUHP”, ucapnya saat ditemui di Mabes Polri.," kata Amin di Mabes Polri, Kamis (29/8/2019).
Ia melanjutkan, tuntutannya yang pertama, meminta Kapolri segera menginstruksikan bawahannya mempercepat proses penetapan tersangka dan menangkap para pelaku kerusakan.
Kedua, meminta Kapolri segera mencopot Kapolres Buton Selatan. “Kami meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Buton karena lamban dalam menuntaskan kasus tersebut, sementara ini sudah berjalan lebih dari satu bulan”, tegasnya.
Aksi tersebut kemudian diterima oleh Kasubag Yaduan Bag Anev RO PID, Dra Olga Sekeon yang diwakili oleh Darso Warsito.
Dalam Tanggapan Divisi Humas yang tertuang pada penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 28/VIII/2019/BAG ANEV adalah meminta SP2HP : LP/32/VII/2019/Sultra/SPKT Res Buton, mengirim surat ke Polda Sultra, tentang perkembangan kasus ini dan Melanjutkan tuntutan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Sultra.
Dalam aksi tersebut, Masa aksi meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan Bawahannya di Polres Buton untuk mempercepat penetapan tersangka dan menangkap para pelaku dugaan pengrusakan kantor Bupati Buton.
Kordinator Aksi, Amin mengungkapkan, kedatangan Serikat Masyarakat Sulawesi Tenggara di Mabes Polri untuk mengadukan lambannya penuntasan kasus dugaaan pengrusakan kantor Bupati Buton.
Sementara, kasus tersebut jelas merupakan tindak kriminal Murni yang mesti diselesaikan dengan cepat. “Kegiatan pengrusakan itu tidak pidana kriminal murni bisa diancam dengan hukuman 5 tahun penjara yang sesuai dengan pasal 170 KUHP dan pasal 406 (1) KUHP”, ucapnya saat ditemui di Mabes Polri.," kata Amin di Mabes Polri, Kamis (29/8/2019).
Ia melanjutkan, tuntutannya yang pertama, meminta Kapolri segera menginstruksikan bawahannya mempercepat proses penetapan tersangka dan menangkap para pelaku kerusakan.
Kedua, meminta Kapolri segera mencopot Kapolres Buton Selatan. “Kami meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Buton karena lamban dalam menuntaskan kasus tersebut, sementara ini sudah berjalan lebih dari satu bulan”, tegasnya.
Aksi tersebut kemudian diterima oleh Kasubag Yaduan Bag Anev RO PID, Dra Olga Sekeon yang diwakili oleh Darso Warsito.
Dalam Tanggapan Divisi Humas yang tertuang pada penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 28/VIII/2019/BAG ANEV adalah meminta SP2HP : LP/32/VII/2019/Sultra/SPKT Res Buton, mengirim surat ke Polda Sultra, tentang perkembangan kasus ini dan Melanjutkan tuntutan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Sultra.
(pur)
