Optimalkan Manajemen Keuangan, Maksimalkan Kualitas Program

BUPATI Pandeglang Irna Narulita menemui Gubernur Banten Wahidin Halim untuk melakukan rapat koordinasi membahas permohonan tambahan bantuan keuangan (bankeu) untuk Kabupaten Pandeglang dari Pemprov Banten di Pendapa Gubernur Banten pekan lalu.

Permohonan tambahan bantuan keuangan tersebut di antaranya untuk penyelenggaraan program-program pelayanan masyarakat yang terkendala karena akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2020. Wahidin menyatakan bantuan keuangan akan diberikannya kepada seluruh kabupaten/kota, termasuk Pandeglang, asalkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Persoalannya memang pengelolaan atau manajemen keuangan, pemerintah harus paham soal skala prioritas. Mana program yang mau dilaksanakan terlebih dulu, nah itu dimaksimalkan, beri kualitas pada program itu.

Dan, tentu harus didukung manajemen keuangan yang optimal, terstruktur dengan jelas,” katanya. Menurutnya, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada kabupaten/kota tidak didasarkan pada status tertinggal atau tidak tertinggal, melainkan fokus pada rencana program strategis daerah untuk menunjang program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Selain itu, juga disesuaikan dengan po tensi daerah setempat yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tinggalkan dikotomi antara utara dan selatan, sudah tidak ada disparitas karena daerah itu lahir dengan segala potensinya.

Struktur dan kultur masing-masing ber beda, jangan merasa karena bukan daerah industri terus tertinggal, tapi justru mempertahankan kultur daerahnya. Tidak ada yang tertinggal antara Banten selatan dan utara, tinggal bagaimana mengelolanya,” tegas Wahidin.

Untuk permohonan bantuan, Wahidin menyatakan bahwa komitmennya untuk membangun semua wilayah tidak terbatas apakah hal tersebut diminta atau tidak karena merupakan suatu kewajiban.

Saat ini tinggal menyerasikan hubungan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota dalam hal ini Pandeglang agar pelaksanaan program pembangunan bisa sejalan.

“Besaran bantuan nanti dilihat kemampuan anggaran, termasuk memaksimalkan program-program pemprov yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang. Nanti lakukan rapat teknis antara tim TAPD provinsi dengan Pandeglang. Kalau saya sejauh itu tujuannya untuk masyarakat, saya dukung,” ungkapnya.

Termasuk kaitannya dengan pelayanan kesehatan, perkebunan, pariwisata, penanggulangan bencana, pertambangan, aksesibilitas transportasi masyarakat, dan terutama pertanian yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Pandeglang.

Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan bahwa permohonan tambahan bantuan keuangan tersebut dikarenakan pada 2020 ini akan dilaksanakan Pilkada Serentak, termasuk Pandeglang. Karena ada permohonan anggaran dari KPU, Bawaslu, dan tim pengamanan untuk penyelenggaraan pilkada, hal tersebut mengganggu porsi anggaran untuk program lain, termasuk pelayanan dasar masyarakat.

“Sudah kami alokasikan, tapi di bawah permintaan mereka, dan mereka tetap pada nominal yang diajukan. Maka, kami meminta bantuan dari Pak Gubernur agar berkenan menambah bankeu untuk kami. Bankeu tahun ini sudah terealisasi 20%-25% karena lelang baru selesai awal Agustus. Mungkin ada program strategis provinsi yang bisa diarahkan ke Pandeglang,” kata Irna.

Irna juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur karena telah memperjuangkan masyarakat selatan hingga terbebas dari status daerah ter tinggal dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, kata Irna, upaya peningkatan status daerah terus dilakukan melalui berbagai program agar dapat menyusul kabupaten/kota lain di Banten yang jauh lebih maju.

Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp432 miliar dalam APBD Banten 2019 untuk bantuan keuangan bagi pemerintah kabupaten/kota, partai politik, dan pemerintahan desa. Sebelumnya Wahidin sempat memboyong beberapa pejabat Pemprov Banten ke Pandeglang untuk melakukan rapat koordinasi.

Kunjungan ini penting untuk mengetahui dari dekat sejauh mana persoalan daerah. Menurut Wahidin, seorang birokrat jangan sampai membebani rakyat. Sayangnya, saat ini terjadi pergeseran, yang seharusnya melayani malah ingin dilayani.

“Aparatur sipil negara (ASN) harus tunjukan pengabdiannya kepada negara dan rakyat. ASN juga jangan terkotak dalam kepentingan politik karena itu jadi preseden buruk,” imbuhnya. (Teguh Mahardika)