Wacana Bekasi Gabung Jakarta, Anies: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat
Senin, 19 Agustus 2019 - 20:02 WIB
Wacana Bekasi Gabung Jakarta, Anies: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal wacana bergabungnya Kota Bekasi menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Sejauh ini DKI masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
"Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerintah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus mentaati keputusan pemerintah pusat. Aspirasi itu kita menghargai, kita menghormati dan biar berproses di pemerintah pusat, karena prosesnya bukan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI, Senin (19/8/2019).
Menurut Anies, selama itu sudah menjadi keputusuan pemerintah pusat, DKI pasti menerima Kota Bekasi bagian dari DKI. "Kalau itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat undang-undang, PP, kita berkewajiban melaksanakan. Jadi prosesnya bukan dengan DKI tapi dengan pemerintah pusat," tuturnya.
Bicara secara ekonomi, lanjut Anies, Jakarta dan kawasan penyanggah merupakan satu kawasan ekonomi terintegrasi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda. "Tapi secara ekonomi, Jakarta dengan kabupaten dan kota yang bertetangga, seperti Bekasi, Tangsel, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, itu sebagai satu perekonomian relatif terintegrasi," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Tawaran itu datang saat Kota Bekasi diminta tanggapannya terkait wacana pemekaran Pemprov Jawa Barat menjadi Pemprov Bogor Raya yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin beberapa waktu lalu.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, tawaran itu sudah sejak lama diwacanakan DKI Jakarta agar Kota Bekasi bisa masuk menjadi bagian DKI Jakarta Tenggara.
"Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerintah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus mentaati keputusan pemerintah pusat. Aspirasi itu kita menghargai, kita menghormati dan biar berproses di pemerintah pusat, karena prosesnya bukan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI, Senin (19/8/2019).
Menurut Anies, selama itu sudah menjadi keputusuan pemerintah pusat, DKI pasti menerima Kota Bekasi bagian dari DKI. "Kalau itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat undang-undang, PP, kita berkewajiban melaksanakan. Jadi prosesnya bukan dengan DKI tapi dengan pemerintah pusat," tuturnya.
Bicara secara ekonomi, lanjut Anies, Jakarta dan kawasan penyanggah merupakan satu kawasan ekonomi terintegrasi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda. "Tapi secara ekonomi, Jakarta dengan kabupaten dan kota yang bertetangga, seperti Bekasi, Tangsel, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, itu sebagai satu perekonomian relatif terintegrasi," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Tawaran itu datang saat Kota Bekasi diminta tanggapannya terkait wacana pemekaran Pemprov Jawa Barat menjadi Pemprov Bogor Raya yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin beberapa waktu lalu.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, tawaran itu sudah sejak lama diwacanakan DKI Jakarta agar Kota Bekasi bisa masuk menjadi bagian DKI Jakarta Tenggara.
(thm)
