Warga Kalimantan Timur Berharap Presiden Jokowi Serius soal Pemindahan Ibu Kota
Warga Kalimantan Timur Berharap Presiden Jokowi Serius soal Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
SAMARINDA - Wacana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa kini telah menjadi isu nasional yang terus menggelinding. Namun, seberapa serius Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara, itulah yang saat ini dipertanyakan masyarakat.
Salah satu yang mempertanyakan keseriusan Presiden Jokowi datang dari Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB). Melalui Ketua Umumnya, Mohammad Djailani, MRKB berharap apa yang dilontarkan Presiden Jokowi sejak masa kampanye Pilpres yang lalu bukanlah sekadar wacana tak jelas.
Presiden Jokowi bahkan sudah melakukan peninjauan langsung ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Barat yang digadang-gadang bakal menjadi calon ibukota negara yang baru.
"Kami berharap rencana pemindahan ibukota negara ini bukan sekadar wacana atau jualan politik belaka. Tapi, Presiden Jokowi sebaiknya fokus dan serius untuk merealisasikan pemindahan ibukota negara," ujar Mohammad Djailani, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (14/8/2019).
Untuk itu, MRKB lewat pernyataan sikapnya, siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk memindahkan ibu kota negara. Selain itu, MRKB juga merekomendasikan Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara RI yang baru.
Djailani yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kaltim beberapa tahun lalu menegaskan, jika Pemerintah Pusat memang serius memindahkan ibukota negara maka pada Kabinet Indonesia Kerja periode 2019-2024 disarankan Presiden Jokowi menunjuk Menteri Negara Khusus yang tugasnya fokus mengurus percepatan perpindahan ibu kota negara.
Sekiranya Presiden Jokowi akhirnya memilih Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru, MRKB juga siap untuk melakukan pendampingan dalam percepatan pembangunan ibukota negara yang baru, seperti menyiapkan sumber daya manusia, perencanaan tata ruang, serta pengelolaan lingkungan.
MRKB pun sudah merekomendasikan tujuh tokoh putra daerah Provinsi Kaltim yang siap membantu Presiden Jokowi melakukan percepatan perpindahan ibu kota negara.
Mereka masing-masing, DR Ir H Irianto Lambrie, MSi (Gubernur Prov Kaltara dan mantan Sekda Prov Kaltim), DR Ir H Isran Noor, MSi (Gubernur Prov Kaltim), DR Ir Hj Hetifa Syaifudian, MPP (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua DPP Partai Golkar Bidang Perberdayaan Perempuan), Prof DR Masjaya, MSi (Rektor Universitas Mulawarman), H Rudy Mas'ud, SE (Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024 dari Partai Golkar),DR Ismail Thomas, SH (Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024 dari PDIP), serta DR Martin Billa, MM (Anggota DPD RI Terpilih 2019-2024 Dapil Kalimantan Utara).
"Ketujuh nama tersebut merupakan tokoh-tokoh yang telah diinventarisir MRKB dari sejumlah tokoh terbaik asal Kaltim. Namun sekiranya Presiden Jokowi memiliki pilihan sendiri tentu menjadi hak prerogatif beliau sebagai presiden. Kendati begitu, MRKB tetap berharap tokoh yang dipilih Presiden Jokowi adalah putra daerah asli Kalimantan Timur," kata Mohammad Djailani, yang bergelar Raden Tumenggung dari Kesultanan Kutai Tenggarong.
Salah satu yang mempertanyakan keseriusan Presiden Jokowi datang dari Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB). Melalui Ketua Umumnya, Mohammad Djailani, MRKB berharap apa yang dilontarkan Presiden Jokowi sejak masa kampanye Pilpres yang lalu bukanlah sekadar wacana tak jelas.
Presiden Jokowi bahkan sudah melakukan peninjauan langsung ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Barat yang digadang-gadang bakal menjadi calon ibukota negara yang baru.
"Kami berharap rencana pemindahan ibukota negara ini bukan sekadar wacana atau jualan politik belaka. Tapi, Presiden Jokowi sebaiknya fokus dan serius untuk merealisasikan pemindahan ibukota negara," ujar Mohammad Djailani, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (14/8/2019).
Untuk itu, MRKB lewat pernyataan sikapnya, siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk memindahkan ibu kota negara. Selain itu, MRKB juga merekomendasikan Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara RI yang baru.
Djailani yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kaltim beberapa tahun lalu menegaskan, jika Pemerintah Pusat memang serius memindahkan ibukota negara maka pada Kabinet Indonesia Kerja periode 2019-2024 disarankan Presiden Jokowi menunjuk Menteri Negara Khusus yang tugasnya fokus mengurus percepatan perpindahan ibu kota negara.
Sekiranya Presiden Jokowi akhirnya memilih Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru, MRKB juga siap untuk melakukan pendampingan dalam percepatan pembangunan ibukota negara yang baru, seperti menyiapkan sumber daya manusia, perencanaan tata ruang, serta pengelolaan lingkungan.
MRKB pun sudah merekomendasikan tujuh tokoh putra daerah Provinsi Kaltim yang siap membantu Presiden Jokowi melakukan percepatan perpindahan ibu kota negara.
Mereka masing-masing, DR Ir H Irianto Lambrie, MSi (Gubernur Prov Kaltara dan mantan Sekda Prov Kaltim), DR Ir H Isran Noor, MSi (Gubernur Prov Kaltim), DR Ir Hj Hetifa Syaifudian, MPP (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua DPP Partai Golkar Bidang Perberdayaan Perempuan), Prof DR Masjaya, MSi (Rektor Universitas Mulawarman), H Rudy Mas'ud, SE (Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024 dari Partai Golkar),DR Ismail Thomas, SH (Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024 dari PDIP), serta DR Martin Billa, MM (Anggota DPD RI Terpilih 2019-2024 Dapil Kalimantan Utara).
"Ketujuh nama tersebut merupakan tokoh-tokoh yang telah diinventarisir MRKB dari sejumlah tokoh terbaik asal Kaltim. Namun sekiranya Presiden Jokowi memiliki pilihan sendiri tentu menjadi hak prerogatif beliau sebagai presiden. Kendati begitu, MRKB tetap berharap tokoh yang dipilih Presiden Jokowi adalah putra daerah asli Kalimantan Timur," kata Mohammad Djailani, yang bergelar Raden Tumenggung dari Kesultanan Kutai Tenggarong.
(sms)
Explore More