Tanjung Api Api Menjadi Isu pada Rakonreg RPJMN 2020-2024
Selasa, 13 Agustus 2019 - 20:23 WIB
Tanjung Api Api Menjadi Isu pada Rakonreg RPJMN 2020-2024
A
A
A
MEDAN - Pelaksanaan rapat koordinasi regional se-sumatera(rakonreg) RPJMN 2020-2024 merupakan langkah yang diambil pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menindaklanjuti program kerja Presiden terpilih Jokowi Ma'ruf yang akan segera dilaksanakan ditahun 2020. Rakonreg berlasung di Medan, Senin (12/8/2019)
Rakor diikuti oleh seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, Sekda dan Kepala Bappeda se-Sumatera. Menteri PPN/Bappenas menerangkan ada tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan.
Ketujuh agenda itu antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana/perubahan iklim. Dan memperkuat stabilitas polhukam, transformasi pelayanan publik.
Agenda tersebut wajib diikuti oleh pemerintah daerah melalui RPJMD daerah masing masing. Agar pembangunan di berbagai sektor menjadi selaras dan berkesinambungan di negeri ini.
Ada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden, seperti tingkat inflasi, kemudahan investasi dan lingkungan hidup dimana hal tersebut menjadi faktor penghambat investasi di negeri ini. Pemerintah telah membuat kebijakan kemudahan investasi melalui OSS tetapi hal tersebut wajib didukung oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Apalagi Sumatera ini pulau yang letaknya sangat strategis menjadi akses menuju Pulau Jawa dan negara ASEAN.
Kemudahan perizinan, pembangunan akses infrastruktur, iklim kebudayaan dan kebakaran hutan, sangat berdampak terhadap hubungan internasional pemerintah Indonesia. "Jadi kekompakan dan kemajuan Pulau Sumatera ini menjadi pintu gerbang Indonesia di negara-negara ASEAN," tegas Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Seperti di Sumatera Selatan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api Banyuasin harus segera dilaksanakan. "Pengembangan wilayah ini kami rasa masih lambat pembangunannya. Oleh karena itu kami telah menyetujui penambahan kawasan sebesar 2000 hektare lebih dan kami meminta pemerintah Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempercepat penyelesaian regulasi pendukung pengembangan kawasan tersebut," tutur Menteri Bappenas.
Sementara Bupati Banyuasin H Askolani melalui Kepala Bappeda Banyuasin Erwin Ibrahim, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin baru saja menyelesaikan revisi Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin guna mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
“Tahapan Raperda sudah sampai tahap akhir yaitu evaluasi dari Kemendagri dan ini sudah kami tindaklanjut. Sehingga pembangunan di wilayah Tanjung Api Api ini akan segera dilaksanakan. Dan kita ketahui bahwa pengembangan wilayah KEK ini adalah sebagai gerbang Sumatera Jawa, Bangka Belitung, Kalimantan dan negara negara ASEAN sebagai kawasan terintegrasi. Jadi dengan percepatan ini akan menjadikan Banyuasin Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera sebagai arus perekonomian ASEAN," jelasnya.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 13 Agustus-14 agustus 2019 di Medan Sumatera Utara. Tampak hadir pada acara rakor ini anggota DPR RI, Hafiz Tohir dan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.
Rakor diikuti oleh seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, Sekda dan Kepala Bappeda se-Sumatera. Menteri PPN/Bappenas menerangkan ada tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan.
Ketujuh agenda itu antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana/perubahan iklim. Dan memperkuat stabilitas polhukam, transformasi pelayanan publik.
Agenda tersebut wajib diikuti oleh pemerintah daerah melalui RPJMD daerah masing masing. Agar pembangunan di berbagai sektor menjadi selaras dan berkesinambungan di negeri ini.
Ada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden, seperti tingkat inflasi, kemudahan investasi dan lingkungan hidup dimana hal tersebut menjadi faktor penghambat investasi di negeri ini. Pemerintah telah membuat kebijakan kemudahan investasi melalui OSS tetapi hal tersebut wajib didukung oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Apalagi Sumatera ini pulau yang letaknya sangat strategis menjadi akses menuju Pulau Jawa dan negara ASEAN.
Kemudahan perizinan, pembangunan akses infrastruktur, iklim kebudayaan dan kebakaran hutan, sangat berdampak terhadap hubungan internasional pemerintah Indonesia. "Jadi kekompakan dan kemajuan Pulau Sumatera ini menjadi pintu gerbang Indonesia di negara-negara ASEAN," tegas Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Seperti di Sumatera Selatan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api Banyuasin harus segera dilaksanakan. "Pengembangan wilayah ini kami rasa masih lambat pembangunannya. Oleh karena itu kami telah menyetujui penambahan kawasan sebesar 2000 hektare lebih dan kami meminta pemerintah Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempercepat penyelesaian regulasi pendukung pengembangan kawasan tersebut," tutur Menteri Bappenas.
Sementara Bupati Banyuasin H Askolani melalui Kepala Bappeda Banyuasin Erwin Ibrahim, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin baru saja menyelesaikan revisi Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin guna mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
“Tahapan Raperda sudah sampai tahap akhir yaitu evaluasi dari Kemendagri dan ini sudah kami tindaklanjut. Sehingga pembangunan di wilayah Tanjung Api Api ini akan segera dilaksanakan. Dan kita ketahui bahwa pengembangan wilayah KEK ini adalah sebagai gerbang Sumatera Jawa, Bangka Belitung, Kalimantan dan negara negara ASEAN sebagai kawasan terintegrasi. Jadi dengan percepatan ini akan menjadikan Banyuasin Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera sebagai arus perekonomian ASEAN," jelasnya.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 13 Agustus-14 agustus 2019 di Medan Sumatera Utara. Tampak hadir pada acara rakor ini anggota DPR RI, Hafiz Tohir dan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.
(alf)
