Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Digoyang Hak Angket, PDIP Pasang Badan
Selasa, 06 Agustus 2019 - 04:15 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Digoyang Hak Angket, PDIP Pasang Badan
A
A
A
JAKARTA - Kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sedang "digoyang" dengan hak angket oleh DPRD setempat. Tak mau kepala daerah yang diusung dalam pilkada berjuang sendirian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memerintahkan kader partainya di DPRD Sulsel untuk terus mengawal dan mendukung Nurdin, dengan menolak hak angket itu.
Kata Hasto, PDIP selalu ingin memberi kepastian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki kepastian terhadap masa jabatan lima tahun. Tidak seharusnya ada pihak yang menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik secara tidak proposional.
"Karena itu, hari ini kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Kami minta Fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/8/2019)
Hasto menegaskan, apapun itu, kepala daerah dan wakilnya merupakan satu kesatuan. Dalam komitmen itu, wakil kepala daerah menjabarkan kebijakan politik kepala daerah. "Namanya saja wakil, itu dimana-mana kesatupaduan keduanya, wajib," imbuh Hasto.
Sementara itu, Nurdin Abdullah mengaku heran dengan adanya upaya pengajuan hak angket terhadap dirinya di DPRD Sulsel. Dia lalu menceritakan berbagai program yang sudah dilakukannya sebagai gubernur selama 11 bulan. Mulai dari pembukaan wilayah Luwu Utara agar tak terisolasi lagi, hingga mendorong Toraja sebagai destinasi wisata.
Apabila berkaca kepada pemerintahan yang lama, dirinya mengkalim telah mengerjakan pekerjaan 3 tahun dalam waktu hanya 11 bulan. "Kami menjagamarwah parpol pendukung kita dengan menciptakan pemerintahan bersih. Maka kita libatkan KPK. Kita benahi sistem agar tak ada program mubazir. Anggaran harus optimal," kata Nurdin.
"Saat ini, sayangnya kita dihadiahi angket, padahal harusnya diberi reward. Tapi saya apresiasi PDIP yang terus pasang badan buat kita," sambungnya.
Kata Hasto, PDIP selalu ingin memberi kepastian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki kepastian terhadap masa jabatan lima tahun. Tidak seharusnya ada pihak yang menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik secara tidak proposional.
"Karena itu, hari ini kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Kami minta Fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/8/2019)
Hasto menegaskan, apapun itu, kepala daerah dan wakilnya merupakan satu kesatuan. Dalam komitmen itu, wakil kepala daerah menjabarkan kebijakan politik kepala daerah. "Namanya saja wakil, itu dimana-mana kesatupaduan keduanya, wajib," imbuh Hasto.
Sementara itu, Nurdin Abdullah mengaku heran dengan adanya upaya pengajuan hak angket terhadap dirinya di DPRD Sulsel. Dia lalu menceritakan berbagai program yang sudah dilakukannya sebagai gubernur selama 11 bulan. Mulai dari pembukaan wilayah Luwu Utara agar tak terisolasi lagi, hingga mendorong Toraja sebagai destinasi wisata.
Apabila berkaca kepada pemerintahan yang lama, dirinya mengkalim telah mengerjakan pekerjaan 3 tahun dalam waktu hanya 11 bulan. "Kami menjagamarwah parpol pendukung kita dengan menciptakan pemerintahan bersih. Maka kita libatkan KPK. Kita benahi sistem agar tak ada program mubazir. Anggaran harus optimal," kata Nurdin.
"Saat ini, sayangnya kita dihadiahi angket, padahal harusnya diberi reward. Tapi saya apresiasi PDIP yang terus pasang badan buat kita," sambungnya.
(thm)
