DPR Dukung Beras Bansos Pangan Kembali ke Bulog
A
A
A
PALEMBANG - Komisi IV DPR RI mendukung rencana Pemerintah untuk kembali menggunakan beras Bulog dalam program bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Langkah ini dianggap sebagai jalan keluar mengatasi masalah penyaluran beras yang dihadapi Bulog selama ini.
Anggota Komisi IV DPR RI, Edi Prabowo mengatakan, Bulog cukup terpukul sejak mekanisme bantuan sosial pangan Pemerintah tidak lagi menggunakan beras Bulog. Sebanyak 16 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sebelumnya menerima penyaluran beras Bulog tergerus hingga 10 juta RTS sejak penyaluran BPNT yang diserahkan kepada pasar.
Selain menghadapi masalah penyaluran, katanya, kondisi ini berdampak pada mekanisme anggaran Bulog. Dengan penggunaan beras Bulog dalam program bantuan sosial Pemerintah diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi Bulog selama ini.
"Saya dengar dari Kepala Bulog bahwa Raskin akan ke Bulog lagi. BPNT juga tetap akan berjalan tapi berasnya harus beli dari Bulog. Ini akan menjawab masalah yang mendera Bulog, mudah-mudahan tidak berkepanjangan,"ujar Edi saat berkunjung ke Gudang Beras Bulog Karya Baru Palembang, Sabtu (3/8/2019).
Sementara itu, Kepala Divisi Regional Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ali Ahmad Najih Amsari, mengaku siap bila kemudian Pemerintah memutuskan untuk kembali menggunakan beras Bulog untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial pangan masyarakat.
"Kami siap dengan apapun yang ditugaskan oleh Pemerintah dan kami akan menyerap pengadaan lebih banyak lagi, tidak hanya beras tapi juga gabah. Jadi saat dibutuhkan gabah, kita bisa digiling kapan saja," kata Ali.
Ali juga memastikan cadangan beras yang dimiliki Bulog Divre Sumsel Babel saat ini dalam kondisi aman. Untuk Sumsel saja persediaan beras di Gudang Bulog dapat bertahan bertahan hingga 10 bulan ke depan.
"Kita juga menjamin kualitas beras Bulog saat ini dapat bersaing dengan kualitas beras premium yang ada di pasaran," tandasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Edi Prabowo mengatakan, Bulog cukup terpukul sejak mekanisme bantuan sosial pangan Pemerintah tidak lagi menggunakan beras Bulog. Sebanyak 16 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sebelumnya menerima penyaluran beras Bulog tergerus hingga 10 juta RTS sejak penyaluran BPNT yang diserahkan kepada pasar.
Selain menghadapi masalah penyaluran, katanya, kondisi ini berdampak pada mekanisme anggaran Bulog. Dengan penggunaan beras Bulog dalam program bantuan sosial Pemerintah diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi Bulog selama ini.
"Saya dengar dari Kepala Bulog bahwa Raskin akan ke Bulog lagi. BPNT juga tetap akan berjalan tapi berasnya harus beli dari Bulog. Ini akan menjawab masalah yang mendera Bulog, mudah-mudahan tidak berkepanjangan,"ujar Edi saat berkunjung ke Gudang Beras Bulog Karya Baru Palembang, Sabtu (3/8/2019).
Sementara itu, Kepala Divisi Regional Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ali Ahmad Najih Amsari, mengaku siap bila kemudian Pemerintah memutuskan untuk kembali menggunakan beras Bulog untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial pangan masyarakat.
"Kami siap dengan apapun yang ditugaskan oleh Pemerintah dan kami akan menyerap pengadaan lebih banyak lagi, tidak hanya beras tapi juga gabah. Jadi saat dibutuhkan gabah, kita bisa digiling kapan saja," kata Ali.
Ali juga memastikan cadangan beras yang dimiliki Bulog Divre Sumsel Babel saat ini dalam kondisi aman. Untuk Sumsel saja persediaan beras di Gudang Bulog dapat bertahan bertahan hingga 10 bulan ke depan.
"Kita juga menjamin kualitas beras Bulog saat ini dapat bersaing dengan kualitas beras premium yang ada di pasaran," tandasnya.
(wib)