Legislator Dapil Sultra Persoalkan Kinerja OJK
Jum'at, 02 Agustus 2019 - 07:16 WIB
Legislator Dapil Sultra Persoalkan Kinerja OJK
A
A
A
KENDARI - Anggota DPR Komisi XI Haerul Saleh (Dapil Sulawesi Tenggara) Haerul Saleh dalam sebuah diskusi di Kota Kendari mengatakan, Komisi XI mewacanakan mengevaluasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Evaluasi secara menyeluruh dilakukan menyusul lemahnya kinerja jajaran OJK dalam mengawasi industri keuangan nasional.
"OJK itu perlu dievaluasi total dan menyeluruh. Dari sisi regulasinya harus diperbaiki dan ditegaskan terkait kewenangan OJK khususnya di urusan makro prudential dan mikro, " ujar Haerul Saleh dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (1/8/2019) malam.
Haerul berpadangan, evaluasi terhadap kinerja OJK harus dilakukan demi meminimalisir dampak sistemik dari banyaknya masalah di sektor keuangan. Untuk itu, ia bersama jajaran Komisi XI akan kembali memanggil OJK untuk menyelesaikan seluruh masalah mulai dari perundangan-undangan, fungsi pengawasan hingga berbicara sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OJK.
"SDM OJK kan kebanyakan orang-orang yang tidak dipakai di Bank Indonesia. Artinya dari sisi kualitasnya mereka masih perlu dilatih dan untuk itu perlu ada manajemen pembinaan. Padahal industri ini tumbuh sehingga pengawasannya tidak efektif," tegas Haerul.
Evaluasi secara menyeluruh dilakukan menyusul lemahnya kinerja jajaran OJK dalam mengawasi industri keuangan nasional.
"OJK itu perlu dievaluasi total dan menyeluruh. Dari sisi regulasinya harus diperbaiki dan ditegaskan terkait kewenangan OJK khususnya di urusan makro prudential dan mikro, " ujar Haerul Saleh dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (1/8/2019) malam.
Haerul berpadangan, evaluasi terhadap kinerja OJK harus dilakukan demi meminimalisir dampak sistemik dari banyaknya masalah di sektor keuangan. Untuk itu, ia bersama jajaran Komisi XI akan kembali memanggil OJK untuk menyelesaikan seluruh masalah mulai dari perundangan-undangan, fungsi pengawasan hingga berbicara sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OJK.
"SDM OJK kan kebanyakan orang-orang yang tidak dipakai di Bank Indonesia. Artinya dari sisi kualitasnya mereka masih perlu dilatih dan untuk itu perlu ada manajemen pembinaan. Padahal industri ini tumbuh sehingga pengawasannya tidak efektif," tegas Haerul.
(vhs)
