Bhakti Mulawarman untuk Rakyat, Kodam VI/Mlw Normalisasi Sungai Karang Mumus

SAMARINDA - Sebagai bentuk komitmen untuk menjadi bagian solusi kesulitan yang dihadapi rakyat dan upaya pelestarian alam, Kodam VI/Mlw menggelar Program Bhakti Mulawarman Untuk Rakyat di antaranya dengan melaksanakan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) di Samarinda.

Hal tersebut disampaikan Kapendam VI/Mlw, Kolonel Kav Dino Martino dalam rilisnya, Balikpapan, Selasa,(5/7/2019)

Diungkapkan Kapendam, dimulainya kegiatan normalisasi SKM itu ditandai dengan ground breaking berupa pengerukan awal SKM oleh Pangdam VI/Mlw, Mayjen TNI Subiyanto dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

"Saat ground breaking Pangdam dan Gubernur didampingi oleh Danrem 091/AS (Brigjen TNI Widi Prasetijoni), Kapolda Kaltim (Irjen Pol Priyo Widyanto SIK) dan Walikota Samarinda (H.Saharie Jaang)," terang Dino.

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pasca tanggap darurat banjir kota Samarinda yang melanda sekitar jalan Dr.Sutomo RT. 27 Gg. Nibung Kelurahan Temindung Permai beberapa waktu lalu. “Tepatya di wilayah Kecamatan Sungai Pinang,” tegas Dino.

"Kegiatan ini juga tidak hanya upaya membantu masyarakat agar segera terhindar dari bahaya serupa, namun juga sekaligus upaya mitigasi bencana serta pelestarian alam di wilayah ini," tambahnya.

Sebagaimana ditegaskan Pangdam tadi, lanjutnya, pekerjaan ini merupakan bagian tugas perbantuan TNI kepada Pemda dalam menghadapi bencana. “Baik tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan kembali lagi kita lakukan upaya mitigasi supaya kedepan tidak terjadi bencana serup, dan untuk itu seluruh jajaran Kodam VI/Mlw telah bertekad untuk menggelar Bhakti Mulawarman Untuk Rakyat,” jelas Dino.

"Untuk pekerjaan ini , kita perkirakan akan selesai dalam waktu 1,5 bulan. Sebagaimana tadi juga disampaikan Pangdam, pekerjaan ini dapat dilaksanakan karena tidak ada persoalan dengan warga yang ada disekitar aliran SKM," imbuhnya.

Senada dengan yang disampaikan Pangdam, kata Dino, saat memberikan sambutan , Gubernur Kaltim (Isran Noor) mengatakan bahwa kegiatan pengerukan SKM merupakan kerjsama Pemda dan TNI dalam hal membantu di Kaltim. "Menurut Gubernur, masalah banjir tidak bisa ditunda-tunda, dan untuk anggaran pekerjaan tahap awal pengerukan sepanjang 1 kilometer lebih ini menelan biaya kurang lebih Rp.1,9 miliar, dan anggaran pekerjaan itu akan didukung oleh Pemda," jelas Dino.

"Dikarenakan pengerukan SKM ini salah satu pekerjaan darurat dan beresiko, sesai ketentuan yang ada maka Gubernur pun menunjuk TNI yang dianggap bisa menyelesaikan segera pekerjaan itu," tambahnya.

Dukungan anggaran ini, kata Dino, selayakanya TMMD sepenuhnya untuk meyediakan bahan dan mendukung operasional pekerjaan di lapangan.

"Tidak ada sewa alat ataupun lainnya. Semua biaya akan diperuntukkan agar pekerjaan bisa maskimal. Termasuk, setelah ini pihak Pemda akan meminta Kodam VI/Mlw untuk membantu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, seperti yang pernah dibangun di Kutai Timur," jelas lulusan Akmil tahun 1996 itu.

Pekerjaan ini, lanjut Dino, akan dilaksanakan oleh personel dari Korem 091. Mereka mengeruk SKM menggunakan sejumlah alat berat, dnegan titik awal (pengerukan) di Pasar Segiri, dari jembatan Perniagaan hingga Gang Nibung, dengan target pengerjaan 500-600 m.

"Lokasi normalisasi , yang tidak ditempati warga bermukim dan fokus melakukan pengerukan di lokasi yang sudah terbebas, atau di lokasi yang tidak dihuni warga, serta dalam prosenya melibatkan 300 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP serta unsur lainnya," tutur Dinoi.

"Pengerukan awal SKM ini juga salah satu pekerjaan bersama dari Karya Bakti Skala Besar dalam rangka HUT Kodam VI/Mulawarman ke-61 dengan tema "Bhakti Mulawarman Untuk Rakyat," pungkasnya.