Pemprov DKI Rencanakan Hujan Buatan untuk Kurangi Polusi Udara
Kamis, 04 Juli 2019 - 06:04 WIB
Pemprov DKI Rencanakan Hujan Buatan untuk Kurangi Polusi Udara
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana membuat hujan buatan untuk mengurangi polusi udara. Jakarta saat ini memasuki periode El Nino hingga tiga bulan mendatang dan rawan pencemaran udara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, berdasarkan rapat dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), cuaca di Jakarta saat ini masuk dalam periode El Nino yang diprediksi hingga tiga bulan ke depan mengalami musim panas tanpa turun hujan.
Dalam musim kemarau seperti ini, lanjut Andono, BMKG memprediksi partikel yang dihasilkan aktivitas kota ini akhirnya menutup dan membentuk lapisan di atmosfer. "Dengan adanya lapisan di atmosfer yang terakumulasi, itu pencemarannya juga akan tetap di situ-situ saja. Itu makanya yang disebut kemarau juga punya pengaruh kepada tingkat pencemaran," kata Andono di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 3 Juli 2019.
Andono menjelaskan, lapisan atmosfer yang tercemar itu baru terbuka ketika hujan turun sama halnya seperti pakaian kotor yang akan bersih ketika dicuci menggunakan air. Artinya, kotoran di udara akan bersih apabila tersiram air hujan.
Untuk itu, Menurut Andono, hujan buatan menjadi salah satu opsi memperbaiki pencemaran udara selain memperketat uji emisi dan mengimbau masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum. "BPPT sudah menawarkan modifikasi cuaca. Kan ada di Twitter Kepala BPPT untuk modifikasi cuaca bisa berarti hujan buatan. Itu nanti pembahasannya dilakukan. Tapi memang itu termasuk opsi ini enggak bisa kita, Pemda DKI enggak punya keahlian dan resource itu," jelasnya.
Penyebab utama pencemaran udara itu, lanjut Andono adalah transportasi atau sekitar 75%, sisanya aktivitas industri dan domestik. Dengan diketahuinya penyebab utama pencemaran udara tersebut, seharusnya masyarakat dapat berperan serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Khususnya di wilayah yang sudah terlayani angkutan umum.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin menilai percuma opsi hujan buatan dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Sebab, penyumbang polusi udara di Jakarta bukan hanya dari Jakarta saja, melainkan dari daerah-daerah sekitar Jakarta.
Kemarau Jakarta ini, lanjut Safrudin, terdapat angin munton dari arah Tenggara dan Timur. Artinya, ada potensi polusi udara tercemar dari Jawa Barat sebelah Utara masuk ke Jakarta. "Hujan buatan itu enggak ada guna," tegasnya.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki itu menyarankan agar Pemprov DKI gencar merazia emisi dan disidangkan ke pengadilan dengan sanksi perawatan hingga baku mutu emisi. Kemudian, pemerintah pusat juga menghentikan pabrik yang berpolusi di daerah Jakarta dan sekitarnya.
"Presiden melalui Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) harus menghentikan premium 88, Pertalite 90, Solar 48 dan Dexlite," ucapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, berdasarkan rapat dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), cuaca di Jakarta saat ini masuk dalam periode El Nino yang diprediksi hingga tiga bulan ke depan mengalami musim panas tanpa turun hujan.
Dalam musim kemarau seperti ini, lanjut Andono, BMKG memprediksi partikel yang dihasilkan aktivitas kota ini akhirnya menutup dan membentuk lapisan di atmosfer. "Dengan adanya lapisan di atmosfer yang terakumulasi, itu pencemarannya juga akan tetap di situ-situ saja. Itu makanya yang disebut kemarau juga punya pengaruh kepada tingkat pencemaran," kata Andono di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 3 Juli 2019.
Andono menjelaskan, lapisan atmosfer yang tercemar itu baru terbuka ketika hujan turun sama halnya seperti pakaian kotor yang akan bersih ketika dicuci menggunakan air. Artinya, kotoran di udara akan bersih apabila tersiram air hujan.
Untuk itu, Menurut Andono, hujan buatan menjadi salah satu opsi memperbaiki pencemaran udara selain memperketat uji emisi dan mengimbau masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum. "BPPT sudah menawarkan modifikasi cuaca. Kan ada di Twitter Kepala BPPT untuk modifikasi cuaca bisa berarti hujan buatan. Itu nanti pembahasannya dilakukan. Tapi memang itu termasuk opsi ini enggak bisa kita, Pemda DKI enggak punya keahlian dan resource itu," jelasnya.
Penyebab utama pencemaran udara itu, lanjut Andono adalah transportasi atau sekitar 75%, sisanya aktivitas industri dan domestik. Dengan diketahuinya penyebab utama pencemaran udara tersebut, seharusnya masyarakat dapat berperan serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Khususnya di wilayah yang sudah terlayani angkutan umum.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin menilai percuma opsi hujan buatan dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Sebab, penyumbang polusi udara di Jakarta bukan hanya dari Jakarta saja, melainkan dari daerah-daerah sekitar Jakarta.
Kemarau Jakarta ini, lanjut Safrudin, terdapat angin munton dari arah Tenggara dan Timur. Artinya, ada potensi polusi udara tercemar dari Jawa Barat sebelah Utara masuk ke Jakarta. "Hujan buatan itu enggak ada guna," tegasnya.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki itu menyarankan agar Pemprov DKI gencar merazia emisi dan disidangkan ke pengadilan dengan sanksi perawatan hingga baku mutu emisi. Kemudian, pemerintah pusat juga menghentikan pabrik yang berpolusi di daerah Jakarta dan sekitarnya.
"Presiden melalui Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) harus menghentikan premium 88, Pertalite 90, Solar 48 dan Dexlite," ucapnya.
(whb)
