Jelang Putusan MK, Ulama Imbau Masyarakat Tak Ikut Demo ke Jakarta
Minggu, 23 Juni 2019 - 18:20 WIB
Jelang Putusan MK, Ulama Imbau Masyarakat Tak Ikut Demo ke Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Sekitar 500 santri, ulama dan kiai, mengikuti doa dan tausiah kebangsaan, mendelakrasikan menolak segala bentuk kerusuhan dan intoleransi di Pemilu 2019.
Ketua Panitia yang juga Ketua dari Yayasan Darul Hikmah Pamulang Hariyadi mengatakan, doa dan tausiah kebangsaan ini tidak lepas dari perhelatan Pemilu 2019 yang memecah belah persatuan bangsa. "Kalau ada keinginan yang disampaikan ada jalurnya, jangan pakai kekerasan," kata Hariyadi, kepada Koran SINDO, di GOR Sudimara, Kota Tangerang, Minggu (23/6/2019).
Dijelaskan dia, pada 28 Juni 2019 yang datang, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan sengketa Pemilu 2019. Hal ini sangat rawan terjadinya kerusuhan kembali, seperti pada 21-22 Juni 2019.
Masyarakat Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) pun diharap tidak usah datang mengikuti ajakan untuk demo di MK pada 28 Juni 2019 yang akan datang.
"Kalau mau datang 28 Juni 2019, sekedar untuk tamasya lihat Jakarta silahkan. Tetapi kalau mau melakukan kegiatan yang terlarang lihat di TV saja. Jadi di rumah saja lah lihatnya, gak usah ke sana," jelasnya.
Dijelaskan dia, MK merupakan majelis yang tertinggi mengurus sengketa pemilu. Dia berharap, setelah keputusan ini, semua sengketa pemilu dapat selesai, dan seluruh anak bangsa bersatu membangun negeri.
"Kalau keputusan yang ambil MK tak diakui juga, mau kemana lagi? Masa mau perang sama saudara sendiri. Kan tujuan sebenarnya sama, ingin memajukan negara. Sekarang gabung saja, maju sama-sama," terangnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Tangsel KH Saidih mengimbau, umat Muslim untuk bersatu di dalam menerima semua keputusan MK, dan menjalin persaudaraan.
"Saya menganjurkan lebih baik serahkan kepada yang berwenang. Sebab kalau kita ikut-ikutan demo, yang ada bukan malah penyelesaian. Mawas diri saja. Terima saja putusan MK apa adanya," ungkap Saidi.
Menurutnya, umat Islam harus menjaga toleransi. Termasuk di dalam pilihan politik. Sehingga, Islam tidak bisa dipecah belah. Baik dari dalam, maupun dari luar dirinya.
"Umat Islam harus kembali ke persatuan dan keatuan umat. Kalau saya ibaratkan, Indonesia ini seperti satu taman. Tidak mungkin satu warga. Asal ngaturnya rapi, warna itu akan terlihat bagus," pungkasnya.
Ketua Panitia yang juga Ketua dari Yayasan Darul Hikmah Pamulang Hariyadi mengatakan, doa dan tausiah kebangsaan ini tidak lepas dari perhelatan Pemilu 2019 yang memecah belah persatuan bangsa. "Kalau ada keinginan yang disampaikan ada jalurnya, jangan pakai kekerasan," kata Hariyadi, kepada Koran SINDO, di GOR Sudimara, Kota Tangerang, Minggu (23/6/2019).
Dijelaskan dia, pada 28 Juni 2019 yang datang, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan sengketa Pemilu 2019. Hal ini sangat rawan terjadinya kerusuhan kembali, seperti pada 21-22 Juni 2019.
Masyarakat Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) pun diharap tidak usah datang mengikuti ajakan untuk demo di MK pada 28 Juni 2019 yang akan datang.
"Kalau mau datang 28 Juni 2019, sekedar untuk tamasya lihat Jakarta silahkan. Tetapi kalau mau melakukan kegiatan yang terlarang lihat di TV saja. Jadi di rumah saja lah lihatnya, gak usah ke sana," jelasnya.
Dijelaskan dia, MK merupakan majelis yang tertinggi mengurus sengketa pemilu. Dia berharap, setelah keputusan ini, semua sengketa pemilu dapat selesai, dan seluruh anak bangsa bersatu membangun negeri.
"Kalau keputusan yang ambil MK tak diakui juga, mau kemana lagi? Masa mau perang sama saudara sendiri. Kan tujuan sebenarnya sama, ingin memajukan negara. Sekarang gabung saja, maju sama-sama," terangnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Tangsel KH Saidih mengimbau, umat Muslim untuk bersatu di dalam menerima semua keputusan MK, dan menjalin persaudaraan.
"Saya menganjurkan lebih baik serahkan kepada yang berwenang. Sebab kalau kita ikut-ikutan demo, yang ada bukan malah penyelesaian. Mawas diri saja. Terima saja putusan MK apa adanya," ungkap Saidi.
Menurutnya, umat Islam harus menjaga toleransi. Termasuk di dalam pilihan politik. Sehingga, Islam tidak bisa dipecah belah. Baik dari dalam, maupun dari luar dirinya.
"Umat Islam harus kembali ke persatuan dan keatuan umat. Kalau saya ibaratkan, Indonesia ini seperti satu taman. Tidak mungkin satu warga. Asal ngaturnya rapi, warna itu akan terlihat bagus," pungkasnya.
(ysw)
