Sengketa Pilpres di MK, Masyarakat Ciamis Diminta Jaga Persatuan
Minggu, 16 Juni 2019 - 10:00 WIB
Sengketa Pilpres di MK, Masyarakat Ciamis Diminta Jaga Persatuan
A
A
A
JAKARTA - Penolakan terhadap aksi anarkis dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang kini ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergulir. Sejumlah tokoh agama, tokoh pemuda hingga dewan pendidikan Kabupaten Ciamis dan Pangandaran menyerukan hal yang sama.
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Ciamis KH Wawan As Arifin mengajak seluruh komponen masyarakat Ciamis untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
"Menghadapi sengketa pilpres di MK, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, tidak melanggar aturan. Kita tunggu hasil dari MK itu sendiri," terang KH Wawan kemarin.
Lebih dari itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
"Baik itu kegiatan yang bisa menimbulkan perpecahan atau keresahan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita bersama," tambahnya.
Senada disampaikan tokoh agama Maleber Ciamis yang juga Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Ciamis Ustadz Hasanudin. "Kami masyarakat Maleber dengan ini menolak kerusuhan, anarkis, dan segala bentuk kegiatan inkonstitusional yang bisa merusak tatanan bernegara," katanya.
"Mari kita ciptakan suasana Ciamis yang agamis, kondusif, aman, dan nyaman. Kita bergandengan bersama untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kita ciptakan masyarakat yang Islam Rahmatan lil alamin," imbuhnya.
Sementara itu Dewan Pendidikan Ciamis H Nunuh Nurjaman turut angkat bicara. "Kita telah melaksanakan pesta demokrasi, termasuk di Ciamis. Tentu saja kita sudah memahami hasil dari rekapitulasi di KPU," ucapnya.
Dari hasil tersebut, lanjut Nunuh, ada yang lebih penting yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan sesama masyarakat. "Sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa mengganggu stabilitas keamanan," tambahnya.
Hal lain yang tak kalah penting adalah perbedaan pilihan. "Kita sadari sah-sah saja berbeda pilihan, tapi tentunya kita harus kembali bersatu. Tidak perku gontok-gontokan. Kalau kita menghargai demokrasi, tentu saja siapapun yang terpilih kita harus hormati," sambung H. Nunuh lagi.
Tak hanya itu, menciptakan kekeluargaan bersama agar tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang menimbulkan kerawanan atau perpecahan juga perlu diperhatikan.
"Terakhir, kita harus saling menghormati, karena titik inti dari pemilihan itu adanya di KPU . Pada akhirnya yang menang harus siap menang, yang kalah juga harus siap kalah," jelas Nunuh.
Penolakan aksi kerusuhan juga disampaikan tokoh pemuda sekalugus Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran Imat Rohimat Resdiana.
"Menolak aksi kerusuhan yang dilakukan siapapun, dan mengajak warga Kabupaten Pangandaran, khususnya para pemuda Pangandaran untuk tidak mudah terprovokasi dan ikut dalam aksi-aksi yang didalangi oleh siapapun," tutupnya.
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Ciamis KH Wawan As Arifin mengajak seluruh komponen masyarakat Ciamis untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
"Menghadapi sengketa pilpres di MK, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, tidak melanggar aturan. Kita tunggu hasil dari MK itu sendiri," terang KH Wawan kemarin.
Lebih dari itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
"Baik itu kegiatan yang bisa menimbulkan perpecahan atau keresahan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita bersama," tambahnya.
Senada disampaikan tokoh agama Maleber Ciamis yang juga Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Ciamis Ustadz Hasanudin. "Kami masyarakat Maleber dengan ini menolak kerusuhan, anarkis, dan segala bentuk kegiatan inkonstitusional yang bisa merusak tatanan bernegara," katanya.
"Mari kita ciptakan suasana Ciamis yang agamis, kondusif, aman, dan nyaman. Kita bergandengan bersama untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kita ciptakan masyarakat yang Islam Rahmatan lil alamin," imbuhnya.
Sementara itu Dewan Pendidikan Ciamis H Nunuh Nurjaman turut angkat bicara. "Kita telah melaksanakan pesta demokrasi, termasuk di Ciamis. Tentu saja kita sudah memahami hasil dari rekapitulasi di KPU," ucapnya.
Dari hasil tersebut, lanjut Nunuh, ada yang lebih penting yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan sesama masyarakat. "Sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa mengganggu stabilitas keamanan," tambahnya.
Hal lain yang tak kalah penting adalah perbedaan pilihan. "Kita sadari sah-sah saja berbeda pilihan, tapi tentunya kita harus kembali bersatu. Tidak perku gontok-gontokan. Kalau kita menghargai demokrasi, tentu saja siapapun yang terpilih kita harus hormati," sambung H. Nunuh lagi.
Tak hanya itu, menciptakan kekeluargaan bersama agar tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang menimbulkan kerawanan atau perpecahan juga perlu diperhatikan.
"Terakhir, kita harus saling menghormati, karena titik inti dari pemilihan itu adanya di KPU . Pada akhirnya yang menang harus siap menang, yang kalah juga harus siap kalah," jelas Nunuh.
Penolakan aksi kerusuhan juga disampaikan tokoh pemuda sekalugus Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran Imat Rohimat Resdiana.
"Menolak aksi kerusuhan yang dilakukan siapapun, dan mengajak warga Kabupaten Pangandaran, khususnya para pemuda Pangandaran untuk tidak mudah terprovokasi dan ikut dalam aksi-aksi yang didalangi oleh siapapun," tutupnya.
(mhd)
