Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
DPRD Jabar Minta Pemprov Lakukan Evaluasi Setelah BIJB Batal Layani Penerbangan Haji
DPRD Jabar Minta Pemprov Lakukan Evaluasi Setelah BIJB Batal Layani Penerbangan Haji
A
A
A
BANDUNG - Setelah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, batal untuk melayani penerbangan haji, DPRD Jawa Barat segera melakukan evaluasi.
DPRD Jabar juga meminta Pemprov mengambil hikmah dan melakukan persiapan lebih matang, khususnya terkait penyiapan infrastruktur penunjang penerbangan haji. Sekaligus memastikan bahwa BIJB dapat digunakan untuk penerbangan pada 2020 secara maksimal.
"Ketika kita bicara tentang tamu Allah, maka pemprov harus berikan servis yang sangat memuaskan. Ini bukan tamu kita, tapi tamu Allah," ujar Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (11/6/2019).
Haris pun meminta Pemprov Jabar tidak berkecil hati atas kegagalan tersebut. Sebaliknya, kata Haris, Pemprov Jabar harus segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. "Kemarin ketika (BIJB) itu direncakan (penerbangan haji), saya juga berpikir khawatir juga nanti jamaah hajinya sengsara," imbuhnya.
Selain infrastruktur penunjang penerbangan haji, infrastruktur lainnya seperti Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sebagai akses utama ke BIJB pun harus kembali digenjot. "Dengan hadirnya Tol Cisumdawu, bukan hanya penerbangan haji di Kertajati, penerbangan komersial pun bisa dioptimalkan," katanya.
Disinggung soal embarkasi haji yang rencananya dibangun di Kabupaten Indramayu, Haris menyatakan, lokasi embarkasi idealnya berdekatan dengan bandara atau tidak jauh dari Kabupaten Majalengka. Dia menyebut, kawasan Aerocity BIJB paling ideal menjadi lokasi embarkasi haji.
"Embarkasi ya harus dekat bandara lah. Ini kan Aerocity itu. Harus direncanakan. Bikinlah yang bagus di sana. Kalau saya mendukung masyarakat Jabar embarkasinya semua ke Kertajati," tandas Haris.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa menyatakan, Pemprov Jabar menargetkan BIJB menjadi bandara pemberangkatan jamaah haji pada 2020. Agar target tersebut dapat terlaksana, sebelumnya harus didahului penetapan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
DPRD Jabar juga meminta Pemprov mengambil hikmah dan melakukan persiapan lebih matang, khususnya terkait penyiapan infrastruktur penunjang penerbangan haji. Sekaligus memastikan bahwa BIJB dapat digunakan untuk penerbangan pada 2020 secara maksimal.
"Ketika kita bicara tentang tamu Allah, maka pemprov harus berikan servis yang sangat memuaskan. Ini bukan tamu kita, tapi tamu Allah," ujar Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (11/6/2019).
Haris pun meminta Pemprov Jabar tidak berkecil hati atas kegagalan tersebut. Sebaliknya, kata Haris, Pemprov Jabar harus segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. "Kemarin ketika (BIJB) itu direncakan (penerbangan haji), saya juga berpikir khawatir juga nanti jamaah hajinya sengsara," imbuhnya.
Selain infrastruktur penunjang penerbangan haji, infrastruktur lainnya seperti Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sebagai akses utama ke BIJB pun harus kembali digenjot. "Dengan hadirnya Tol Cisumdawu, bukan hanya penerbangan haji di Kertajati, penerbangan komersial pun bisa dioptimalkan," katanya.
Disinggung soal embarkasi haji yang rencananya dibangun di Kabupaten Indramayu, Haris menyatakan, lokasi embarkasi idealnya berdekatan dengan bandara atau tidak jauh dari Kabupaten Majalengka. Dia menyebut, kawasan Aerocity BIJB paling ideal menjadi lokasi embarkasi haji.
"Embarkasi ya harus dekat bandara lah. Ini kan Aerocity itu. Harus direncanakan. Bikinlah yang bagus di sana. Kalau saya mendukung masyarakat Jabar embarkasinya semua ke Kertajati," tandas Haris.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa menyatakan, Pemprov Jabar menargetkan BIJB menjadi bandara pemberangkatan jamaah haji pada 2020. Agar target tersebut dapat terlaksana, sebelumnya harus didahului penetapan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
(wib)
Explore More