Perjuangan Papua Merdeka Mentok, Dukungan Pasifik Meredup

Perjuangan United Liberation Movemant for West Papua (ULMWP) untuk menarik dukungan dan simpati komunitas Pasifik, khususnya Negara-negara Melanisea Speargead Group (MSG), terhadap isu Hak Penentuan Nasib sendiri Papua atau Right to Self Determination sudah berada di ujung senja.

Hal ini ditegaskan Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih, sekaligus pengamat politik Papua, Marinus Yaung, setelah melihat terpilihnya Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB awal Mei lalu.

"Tinggal menunggu waktu saja isu dikeluarkan dari forum MSG, meskipun Vanuatu masih tetap berkomitmen kuat mendorong isu Papua sampai ke level diplomasi," kata Marinus di Jayapura, Papua, Sabtu (18/5/2019).

Menurutnya, pemerintah Indonesia dianggap lebih mampu memainkan peran politik luar negeri dengan konsep Smart Diplomacy ala Presiden Jokowi dan adminitrasinya, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan dengan baik dan berhasil.

"Indonesia cukup sukses menghemoni komunitas Pasifik dan membuat ULMWP sudah hampir kehilangan panggung di Pasifik. Peran Vanuatu untuk komitmen mendukung Papua meraih kemerdekaannya dengan solidaritas Melanesianya menuai jalan buntu," katanya.

Malahan, sikap Vanuatu yang terus mendorong kemerdekaan Papua akan mendapat konsekuensi politik kehilangan hubungan persahabatan banyak negara.

"Melihat perkembangan politik dan ekonomi belakangan ini, Vanuatu akan kehilangan hubungan persahabatan dengan banyak Negara di komunitas Pasifik karena sikap politik Vanuatu yang tidak mau berubah dalam isu Papua," ucapnya.

Dijelaskan, besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan ULMWP untuk membiayai isu Papua di komunitas Pasifik, menjadi salah satu penyebab UMLWP mulai kehilangan dukungan politik di Pasifik. Disamping itu, konsolidasi internal di tubuh ULMWP yang tidak tuntas dan tidak solid, karena masih ada faksi yang membangkang dan tidak mendukung ULMWP,

"Rupanya rupiah jauh lebih penting dan dibutuhkan dibandingkan sekadar ikatan solidaritas Melanesia. Masih ada faksi pembangkang menjadi dasar pertimbangan komunitas Pasifik untuk menarik dukungan terhadap perjuangan ULMWP bagi penentuan nasib sendiri bangsa Papua Melanesia," ungkapnya.

Selama konsolidasi internal ULMWP dan seluruh faksi-faksi perjuangan Papua belum terlaksana dengan cepat dan tuntas, maka isu penentuan nasib sendiri Papua yang sudah berada di ujung senja.

"Malah akan segera redup dan tenggelam di tengah-tengah lautan politik Pasifik yang nan indah permai tapi sungguh sangat menyakitkan. Cara ULMWP menghemoni komunitas politik Pasifik melalui Diplomasi dan Propaganda, serta berbasis pada ikatan sejarah solidaritas Melanesia, tidak cukup ampuh melawan dan menggeser hegemoni Indonesia," katanya.

Lantas, apa yang dilakukan di Parlemen Inggris tanggal 8 Mei 2019 lalu tentang debat terbuka Pepera tahun 1969 dengan mengundang Pimpinan ULMWP hanya kamuflase politik.

"Itu hanyalah kamuflase politik untuk menutupi rasa bersalah mereka karena tidak mampu mengontrol dan menjaga perjuangan isu Papua sampai tuntas di komunitas Pasifik. Demi menjaga kepentingan ekonomi inggris di Indonesia, mereka izinkan Indonesia take over and controling isu Papua di komunitas Pasifik. England, you are stupid and Bullshit," ucapnya.