DKI Bakal Bangun Hunian Sementara, PT KAI Sebut Kita Bersinergi
Rabu, 15 Mei 2019 - 08:36 WIB
DKI Bakal Bangun Hunian Sementara, PT KAI Sebut Kita Bersinergi
A
A
A
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) merespon pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku telah berkoordinasi dengannya untuk membangun hunian sementara bagi korban kebakaran. Selain itu, Anies juga berencana membangun rumah susun di bekas lokasi kebakaran Kampung Bandan, Jakarta Utara.
"Jadi intinya kita tetap bersinergi (dengan Pemprov DKI),” ujar Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun shelter atau tempat tinggal di atas lahan Kereta Api Indonesia (KAI) untuk korban kebakaran Kampung Bandan, Jakarta Utara. Lahan ini merupakan lahan yang diduduki warga secara ilegal yang terbakar pada Sabtu 11 Mei 2019.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, telah berkoordinasi dengan PT KAI untuk membangun hunian sementara bagi korban kebakaran.
"Jadi tadi Direktur Aset KAI ikut dalam rapim dan kita menyepakati bahwa akan dibangunkan permukiman di sana," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 14 Mei 2019.
Anies menjelaskan, lahan seluas 1,08 hektare milik PT KAI itu akan dibangun shelter sementara sambil menunggu pembangunan jangka panjang dilakukan.
Dimana, lanjut Anies, dalam jangka panjang akan dibangun Rumah Susun (Rusun). Namun, dia tidak menyebutkan apakah Rusun dibangun di area lahan PT KAI atau bukan, menurutnya hal itu masih dalam perencanaan.
"Akan disiapkan shelter, hunian sementara, di tempat itu sembari pembangunan dilakukan. Jadi mereka nanti akan disiapkan hunian sementara di situ," ungkapnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menuturkan, saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota tengah melakukan pendataan korban kebakaran sekaligus pengukuran untuk pemukiman sementara.
Setidaknya, lanjut Kelik, ada 230 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dan terkena dampak dari kebakaran tersebut. "Bakal dipetakan oleh teman-teman Cipta Karya. Baru kita bisa ada langkah berikutnya. Sementara kita nanti akan mencari langkah-langkah untuk membangun shelter untuk tampung sementara yang layak," jelasnya.
Terkait perizinan lahan untuk penggunaan hunian sementara, Kelik masih belum bisa memastikan. Dia menuturkan, perizinan pembangunan nantinya akan dibicarakan Gubernur Anies dengan PT KAI.
"Untuk lahannya kan lahan KAI. Kalau kita akan bangun rusun atau shelter harus ada koordinasi. Ini yang mau dibahas lagi," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau mengungkapkan, ada sebanyak 1.012 warga Kampung Bandan yang terdampak kebakaran. Dia menegaskan ribuan warga tersebut memiliki KTP DKI.
"Ya mereka memiliki KTP DKI dan nanti akan dibangun shelter," ujarnya.
Syamsuddin mengatakan, warga yang menduduki lahan KAI itu kebanyakan warga yang menyewa. Karena itu, para warga yang menduduki lahan tersebut tidak memiliki izin untuk tinggal di lokasi kebakaran.
"Jadi intinya kita tetap bersinergi (dengan Pemprov DKI),” ujar Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun shelter atau tempat tinggal di atas lahan Kereta Api Indonesia (KAI) untuk korban kebakaran Kampung Bandan, Jakarta Utara. Lahan ini merupakan lahan yang diduduki warga secara ilegal yang terbakar pada Sabtu 11 Mei 2019.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, telah berkoordinasi dengan PT KAI untuk membangun hunian sementara bagi korban kebakaran.
"Jadi tadi Direktur Aset KAI ikut dalam rapim dan kita menyepakati bahwa akan dibangunkan permukiman di sana," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 14 Mei 2019.
Anies menjelaskan, lahan seluas 1,08 hektare milik PT KAI itu akan dibangun shelter sementara sambil menunggu pembangunan jangka panjang dilakukan.
Dimana, lanjut Anies, dalam jangka panjang akan dibangun Rumah Susun (Rusun). Namun, dia tidak menyebutkan apakah Rusun dibangun di area lahan PT KAI atau bukan, menurutnya hal itu masih dalam perencanaan.
"Akan disiapkan shelter, hunian sementara, di tempat itu sembari pembangunan dilakukan. Jadi mereka nanti akan disiapkan hunian sementara di situ," ungkapnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menuturkan, saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota tengah melakukan pendataan korban kebakaran sekaligus pengukuran untuk pemukiman sementara.
Setidaknya, lanjut Kelik, ada 230 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dan terkena dampak dari kebakaran tersebut. "Bakal dipetakan oleh teman-teman Cipta Karya. Baru kita bisa ada langkah berikutnya. Sementara kita nanti akan mencari langkah-langkah untuk membangun shelter untuk tampung sementara yang layak," jelasnya.
Terkait perizinan lahan untuk penggunaan hunian sementara, Kelik masih belum bisa memastikan. Dia menuturkan, perizinan pembangunan nantinya akan dibicarakan Gubernur Anies dengan PT KAI.
"Untuk lahannya kan lahan KAI. Kalau kita akan bangun rusun atau shelter harus ada koordinasi. Ini yang mau dibahas lagi," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau mengungkapkan, ada sebanyak 1.012 warga Kampung Bandan yang terdampak kebakaran. Dia menegaskan ribuan warga tersebut memiliki KTP DKI.
"Ya mereka memiliki KTP DKI dan nanti akan dibangun shelter," ujarnya.
Syamsuddin mengatakan, warga yang menduduki lahan KAI itu kebanyakan warga yang menyewa. Karena itu, para warga yang menduduki lahan tersebut tidak memiliki izin untuk tinggal di lokasi kebakaran.
(mhd)
