Ulama dan Habaib se-Jabodetabek Imbau Warga Hormati Hasil Real Count KPU
Senin, 13 Mei 2019 - 11:03 WIB
Ulama dan Habaib se-Jabodetabek Imbau Warga Hormati Hasil Real Count KPU
A
A
A
JAKARTA - Para Ulama dan Habaib se-Jabodetabek memanggil pemuka dan tokoh agama Islam untuk menyampaikan pesan yang menyejukkan umat dan menjaga keutuhan NKRI.
Para ulama dan Habaib dari Jakarta dan sekitarnya menyampaikan keprihatinan mereka terhadap potensi polarisasi umat akibat memanasnya suhu politik menjelang pengumuman real count oleh KPU tanggal 22 Mei mendatang.
Dalam sebuah acara silaturahmi Ulama dan Habaib se-Jabodetabek dengan tema 'Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia' di kawasan Ampera, Jakarta Selatan Minggu 12 Mei 2019, sejumlah Kiai dan Habaib menyampaikan pernyataan sikap meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menunggu dan menghormati hasil real count KPU dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
"Saya percaya bahwa pak Jokowi dan pak Prabowo negarawan sejati yang cinta tanah air," ujar KH. Syarif Rahmat.
Ia menambahkan, jika ada pernyataan dari pendukung salah satu kubu calon presiden tersebut yang kurang mencerminkan persaudaraan, maka diyakini mereka merupakan pihak yang mempunyai kepentingan tertentu.
Salah satu ulama yang turut hadir dalam acara silaturahmi tersebut, KH. Muhyidin Ishaq, mengingatkan para mubalig dan ustaz menyampaikan pesan-pesan yang kondusif kepada masyarakat sambil menunggu KPU.
"Kita meminta habaib dan pemuka agama untuk jadi penggerak dalam Islah, rekonsiliasi, kita inginkan agar ada rekonsiliasi nasional," ujar KH Muhyidin.
Ia merujuk kepada upaya kelompok tertentu menggunakan umat Islam untuk mendukung pemenangan pertarungan politik dalam pemilu 2019 ini.
Para Kiai dan Habaib yang hadir pada mendeklarasikan empat pernyataan sikap di antaranya,
Pertama, meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menunggu dan menghormati hasil Real Count yang dilakukan oleh KPU.
Kedua, meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga, meminta kepada aparat penegak hukum, baik Polri maupun TNI untuk menindak tegas pihak yang melakukan tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Keempat, bertekad mempertahankan NKRI sebagai satu-satunya wujud negara kita dari Sabang sampai Merauke di bawah Pancasila dan UUD 1945.
Sebelumnya, pada acara Acara Multaqa Ulama Habaib dan Cendikiawan Muslim se-DKI Jakarta yang diadakan di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Rabu 8 Mei lalu sekitar 350 pemuka agama Islam, termasuk Kiai, Ustaz dan Habib yang hadir menolak upaya mendelegitimasi KPU dan tindakan yang melawan hukum.
"Kita mengajak semua komponen anak bangsa untuk mencegah kemudharatan, itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan," kata KH Syamsul Maarif, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta.
Para petinggi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia mulai menyuarakan keprihatinannya terhadap upaya kelompok tertentu menunggangi umat Islam.
KH Syamsul mengingatkan para politisi yang merasa ada kecurangan dalam pemilu April 17 lalu, memprosesnya melalui jalur hukum yang disediakan.
Lalu, menurutnya, tokoh masyarakat jangan jadi polisi atau hakim sendiri-sendiri.
"Bawa saja data kecurangan itu ke jalur hukum, saya kira itu proses yang jauh lebih baik dibanding mau mengepung KPU, atau menggunakan people power lah. Itu lebih banyak mudharatnya," ujarnya.
Para ulama dan Habaib dari Jakarta dan sekitarnya menyampaikan keprihatinan mereka terhadap potensi polarisasi umat akibat memanasnya suhu politik menjelang pengumuman real count oleh KPU tanggal 22 Mei mendatang.
Dalam sebuah acara silaturahmi Ulama dan Habaib se-Jabodetabek dengan tema 'Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia' di kawasan Ampera, Jakarta Selatan Minggu 12 Mei 2019, sejumlah Kiai dan Habaib menyampaikan pernyataan sikap meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menunggu dan menghormati hasil real count KPU dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
"Saya percaya bahwa pak Jokowi dan pak Prabowo negarawan sejati yang cinta tanah air," ujar KH. Syarif Rahmat.
Ia menambahkan, jika ada pernyataan dari pendukung salah satu kubu calon presiden tersebut yang kurang mencerminkan persaudaraan, maka diyakini mereka merupakan pihak yang mempunyai kepentingan tertentu.
Salah satu ulama yang turut hadir dalam acara silaturahmi tersebut, KH. Muhyidin Ishaq, mengingatkan para mubalig dan ustaz menyampaikan pesan-pesan yang kondusif kepada masyarakat sambil menunggu KPU.
"Kita meminta habaib dan pemuka agama untuk jadi penggerak dalam Islah, rekonsiliasi, kita inginkan agar ada rekonsiliasi nasional," ujar KH Muhyidin.
Ia merujuk kepada upaya kelompok tertentu menggunakan umat Islam untuk mendukung pemenangan pertarungan politik dalam pemilu 2019 ini.
Para Kiai dan Habaib yang hadir pada mendeklarasikan empat pernyataan sikap di antaranya,
Pertama, meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menunggu dan menghormati hasil Real Count yang dilakukan oleh KPU.
Kedua, meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga, meminta kepada aparat penegak hukum, baik Polri maupun TNI untuk menindak tegas pihak yang melakukan tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Keempat, bertekad mempertahankan NKRI sebagai satu-satunya wujud negara kita dari Sabang sampai Merauke di bawah Pancasila dan UUD 1945.
Sebelumnya, pada acara Acara Multaqa Ulama Habaib dan Cendikiawan Muslim se-DKI Jakarta yang diadakan di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Rabu 8 Mei lalu sekitar 350 pemuka agama Islam, termasuk Kiai, Ustaz dan Habib yang hadir menolak upaya mendelegitimasi KPU dan tindakan yang melawan hukum.
"Kita mengajak semua komponen anak bangsa untuk mencegah kemudharatan, itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan," kata KH Syamsul Maarif, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta.
Para petinggi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia mulai menyuarakan keprihatinannya terhadap upaya kelompok tertentu menunggangi umat Islam.
KH Syamsul mengingatkan para politisi yang merasa ada kecurangan dalam pemilu April 17 lalu, memprosesnya melalui jalur hukum yang disediakan.
Lalu, menurutnya, tokoh masyarakat jangan jadi polisi atau hakim sendiri-sendiri.
"Bawa saja data kecurangan itu ke jalur hukum, saya kira itu proses yang jauh lebih baik dibanding mau mengepung KPU, atau menggunakan people power lah. Itu lebih banyak mudharatnya," ujarnya.
(pur)
