Politik Uang Marak di Papua Barat, Perindo Minta Bawaslu Bertindak
Politik Uang Marak di Papua Barat, Perindo Minta Bawaslu Bertindak
A
A
A
MANOKWARI - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Papua Barat melaporkan beberapa kecurangan Pemilihan Umum ( Pemilu ) pada 17 April 2019. Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan politik uang (money politics) yang dilakukan oknum caleg DPR RI Papua Barat dalam sebuah video.
Ketua DPW Perindo Papua Barat Marinus Bonepai menilai terjadi kecurangan di Papua Barat tidak hanya dilakukan partai yang mengusung caleg, tapi adanya juga oknum-oknum yang terlibat. (Baca Juga: Dugaan Politik Uang di Raja Ampat Viral di Media Sosial)
"Kecurangan pemilu ini bukan dilakukan partai, tapi oleh oknum-oknum yang ada di parpol. Mereka melakukan pelanggaran pemilu money politics pada 17 April lalu," ujar Marinus dalam keterangannya, Jumat (26/4/2019).
Dia telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut dan menindak tegas pelaku politik uang tersebut. Hal ini agar demokrasi bekerja dengan sehat di Papua Barat.
"Kami lihat banyak sekali caleg-caleg ini tidak kampanye tapi banyak suara. Ini bukti money politics. Ini yang harus dipertanyakan," katanya.
"Kan aneh, yang bersangkutan belum kampanye tapi suaranya membludak di TPS," sambung Marinus.
Dia mengaku, sebagian partai politik di Raja Ampat sudah mengadu di Bawaslu. Apalagi, bukti-bukti para pelapor pun kuat dengan adanya video yang didapat. Namun, hingga saat ini masih belum diproses juga.
"Padahal kami ingin demokrasi ini bersih apalagi terkait pemilu," tuturnya.
Ketua DPW Perindo Papua Barat Marinus Bonepai menilai terjadi kecurangan di Papua Barat tidak hanya dilakukan partai yang mengusung caleg, tapi adanya juga oknum-oknum yang terlibat. (Baca Juga: Dugaan Politik Uang di Raja Ampat Viral di Media Sosial)
"Kecurangan pemilu ini bukan dilakukan partai, tapi oleh oknum-oknum yang ada di parpol. Mereka melakukan pelanggaran pemilu money politics pada 17 April lalu," ujar Marinus dalam keterangannya, Jumat (26/4/2019).
Dia telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut dan menindak tegas pelaku politik uang tersebut. Hal ini agar demokrasi bekerja dengan sehat di Papua Barat.
"Kami lihat banyak sekali caleg-caleg ini tidak kampanye tapi banyak suara. Ini bukti money politics. Ini yang harus dipertanyakan," katanya.
"Kan aneh, yang bersangkutan belum kampanye tapi suaranya membludak di TPS," sambung Marinus.
Dia mengaku, sebagian partai politik di Raja Ampat sudah mengadu di Bawaslu. Apalagi, bukti-bukti para pelapor pun kuat dengan adanya video yang didapat. Namun, hingga saat ini masih belum diproses juga.
"Padahal kami ingin demokrasi ini bersih apalagi terkait pemilu," tuturnya.
(rhs)
Explore More