Pengelolaan Rusun Disoal, Penghuni Meradang Biaya Terus Membengkak
Jum'at, 12 April 2019 - 15:48 WIB
Pengelolaan Rusun Disoal, Penghuni Meradang Biaya Terus Membengkak
A
A
A
JAKARTA - Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik menuai gejolak. Banyak apartemen di Jakarta masih enggan menerapkan pergub tersebut dan dikeluhkan sejumlah penghuni.
Sekalipun telah terbentuk Penghimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), namun di lapangan tak kunjung diterapkan. Akibatnya, harga maintanance membengkak hingga perizinan yang ilegal. Seperti di kawasan Apartemen Permata Surya, Kalideres, Jakarta Barat, sejumlah pemilik apartemen mengeluhkan kondisi harga yang terus membengkak. Seperti biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dipatok Rp3,1 miliar dan biaya listrik bulanan yang dikenakan abodemen.
Johan (32), salah satu warga rusun mengungkapkan, dengan kondisi pengurus rusun yang semena-mena, pergantian pengurus pun langsung dilakukan dengan membebankan biaya perpanjangan SHGB Induk sebesar Rp3,1 miliar.
Jumlah itu belum termasuk simpanan pokok sebesar Rp9,1 miliar, biaya maintanance, dan biaya lainnya. “Mereka kemudian mengancam kami akan mematikan listrik apabila tak menuruti itu,” ujar Johan, Jumat (12/4/2019).
Khusus untuk biaya perpanjangan HGB, lanjut Johanes, meskipun pengurus mengebebankan cicilan setahun, namun nilainya tak masuk akal. Mereka kemudian memasukan bunga yang cukup tinggi. “Kami sudah mengeluhkan tapi tidak ditanggapi. Beberapa aturan kemudian mereka langgar,” kata Johan.
Johan dan sejumlah warga lain telah melaporkan hal ini kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta dan meminta dilakukan mediasi. Namun pelaporan ini tak kunjung ditanggapi.
Lain halnya dengan salah satu rusun di Kemayoran. Penelusuran KORAN SINDO tercatat sistem perpakiran disana tidak berizin. Padahal menurut warga, parkiran di sana sudah ada sejak empat tahun lalu adadan memiliki sistem gate automatis. “Surat peringatan pernah dipajang tiga hari lalu oleh pemda mas,” kata Allan (28), warga setempat.
Selain mengenai kondisi parkir yang ilegal, Allan mengeluhkan pembayaran listrik yang membebankan abodeman. Padahal dari saat masih dikelola developer abodemen tak dibebankan. “Imbasnya biaya kita meningkat,” keluhnya.
Mengenai biaya sertifikat, KORAN SINDO mencoba membandingkan dengan Apartemen Perumnas yang masih di wilayah Cengkareng. Di apartemen yang segera beroperasi itu, biaya sertifikat hak milik (SHM) hanya dibebankan sebesar 10 juta per unit. itupun pembayaran dilakukan selama enam bulan dengan beban cicilan sekitar Rp2 jutaan.
“Itu sudah sama biaya notaris kok. Developer yang ngurusinnya,” kata Jessy (35), calon penghuni Apartemen Perumnas.
Terpisah, Kasudin Perumahan dan Pemukiman Jakarta Barat, Suharyati, menegaskan, PPRS tidak memiliki kewenangan untuk mengurus HGB atau SHM. Kewenangan hanya dimiliki pihak developer dan biasanya hanya dilakukan saat pertama kali. “Emang apartemennya sudah berapa tahun? Biasanya kan sudah 30 tahunan,” kata Suharyati.
Ia tidak membenarkan adanya PPRS yang memungut biaya HGB atau SHM. Sebab tindakan itu melanggar Pergub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.PPRS hanya mengelola segala maintance gedung. mulai dari perawatan, jalan, hingga parkiran.
Suharyati tidak menampik dari 25 apartemen maupun rusun yang ada di Jakarta Barat, sebagian besar belum melakukan sosialisasi pergub. Ia mencatat baru dua apartemen yang melalukan sosialisasi yakni di Kedoya Elok dan City Park.
Karenanya, Suharyati memberikan tenggat waktu hingga Juni 2019 . Surat edaran sudah diberikan kepada sejumlah pengelolah apartemen, baik swasta maupun pengurus. Apabila pengurus tidak mensosialisasikannya, wali kota berhak membubarkan badan usaha yang ada. “Makanya kita tunggu dulu. Senin nanti saya panggil semuanya,” tutup Suharyati.
Sekalipun telah terbentuk Penghimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), namun di lapangan tak kunjung diterapkan. Akibatnya, harga maintanance membengkak hingga perizinan yang ilegal. Seperti di kawasan Apartemen Permata Surya, Kalideres, Jakarta Barat, sejumlah pemilik apartemen mengeluhkan kondisi harga yang terus membengkak. Seperti biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dipatok Rp3,1 miliar dan biaya listrik bulanan yang dikenakan abodemen.
Johan (32), salah satu warga rusun mengungkapkan, dengan kondisi pengurus rusun yang semena-mena, pergantian pengurus pun langsung dilakukan dengan membebankan biaya perpanjangan SHGB Induk sebesar Rp3,1 miliar.
Jumlah itu belum termasuk simpanan pokok sebesar Rp9,1 miliar, biaya maintanance, dan biaya lainnya. “Mereka kemudian mengancam kami akan mematikan listrik apabila tak menuruti itu,” ujar Johan, Jumat (12/4/2019).
Khusus untuk biaya perpanjangan HGB, lanjut Johanes, meskipun pengurus mengebebankan cicilan setahun, namun nilainya tak masuk akal. Mereka kemudian memasukan bunga yang cukup tinggi. “Kami sudah mengeluhkan tapi tidak ditanggapi. Beberapa aturan kemudian mereka langgar,” kata Johan.
Johan dan sejumlah warga lain telah melaporkan hal ini kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta dan meminta dilakukan mediasi. Namun pelaporan ini tak kunjung ditanggapi.
Lain halnya dengan salah satu rusun di Kemayoran. Penelusuran KORAN SINDO tercatat sistem perpakiran disana tidak berizin. Padahal menurut warga, parkiran di sana sudah ada sejak empat tahun lalu adadan memiliki sistem gate automatis. “Surat peringatan pernah dipajang tiga hari lalu oleh pemda mas,” kata Allan (28), warga setempat.
Selain mengenai kondisi parkir yang ilegal, Allan mengeluhkan pembayaran listrik yang membebankan abodeman. Padahal dari saat masih dikelola developer abodemen tak dibebankan. “Imbasnya biaya kita meningkat,” keluhnya.
Mengenai biaya sertifikat, KORAN SINDO mencoba membandingkan dengan Apartemen Perumnas yang masih di wilayah Cengkareng. Di apartemen yang segera beroperasi itu, biaya sertifikat hak milik (SHM) hanya dibebankan sebesar 10 juta per unit. itupun pembayaran dilakukan selama enam bulan dengan beban cicilan sekitar Rp2 jutaan.
“Itu sudah sama biaya notaris kok. Developer yang ngurusinnya,” kata Jessy (35), calon penghuni Apartemen Perumnas.
Terpisah, Kasudin Perumahan dan Pemukiman Jakarta Barat, Suharyati, menegaskan, PPRS tidak memiliki kewenangan untuk mengurus HGB atau SHM. Kewenangan hanya dimiliki pihak developer dan biasanya hanya dilakukan saat pertama kali. “Emang apartemennya sudah berapa tahun? Biasanya kan sudah 30 tahunan,” kata Suharyati.
Ia tidak membenarkan adanya PPRS yang memungut biaya HGB atau SHM. Sebab tindakan itu melanggar Pergub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.PPRS hanya mengelola segala maintance gedung. mulai dari perawatan, jalan, hingga parkiran.
Suharyati tidak menampik dari 25 apartemen maupun rusun yang ada di Jakarta Barat, sebagian besar belum melakukan sosialisasi pergub. Ia mencatat baru dua apartemen yang melalukan sosialisasi yakni di Kedoya Elok dan City Park.
Karenanya, Suharyati memberikan tenggat waktu hingga Juni 2019 . Surat edaran sudah diberikan kepada sejumlah pengelolah apartemen, baik swasta maupun pengurus. Apabila pengurus tidak mensosialisasikannya, wali kota berhak membubarkan badan usaha yang ada. “Makanya kita tunggu dulu. Senin nanti saya panggil semuanya,” tutup Suharyati.
(thm)
