DPTHP Kota Sorong Tak Ada Perubahan, KPU Siap Gelar Pemilu
Kamis, 04 April 2019 - 21:30 WIB
DPTHP Kota Sorong Tak Ada Perubahan, KPU Siap Gelar Pemilu
A
A
A
SORONG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong Roberth Jumame menyatakan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) dari hasil pleno ketiga KPU Kota Sorong, tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, KPU Kota Sorong siap menggelar pesta demokrasi 17 April 2019.
“Kita sudah melakukan rapat pleno penetapan DPTHP 3 kemarin malam, dimana dalam DPTHP 3 itu kita melakukan pendataan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hasilnya, jumlah DPT Kota Sorong tidak berubah, yaitu sebanyak 144.989 pemilih dengan jumlah TPS 659,” jelas Ketua KPUD Kota Sorong, Roberth Jumame di Sorong, Kamis (4/4/2019). (Baca Juga: Di Sorong, Sandi Dititipkan Uang Receh untuk Bayar Utang Negara)
Jumame mengatakan, Bawaslu RI tidak memberikan petunjuk kepada KPU kabupaten/kota untuk mengubah status DPK menjadi DPT. “DPK kita tercatat hampir 2.000 ribu, tapi tidak ada petunjuk teknis dari Bawaslu RI untuk perubahan status DPK menjadi DPT,” kata Jumame.
Ditambahkan Jumame, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan hingga H-7 pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan putusan MK. Baik KPU, Bawaslu, maupun Dukcapil melaksanakan tugas pokoknya masing-masing untuk mengakomodir pemilih yang belum terdaftar.
“Kita sudah melakukan rapat pleno penetapan DPTHP 3 kemarin malam, dimana dalam DPTHP 3 itu kita melakukan pendataan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hasilnya, jumlah DPT Kota Sorong tidak berubah, yaitu sebanyak 144.989 pemilih dengan jumlah TPS 659,” jelas Ketua KPUD Kota Sorong, Roberth Jumame di Sorong, Kamis (4/4/2019). (Baca Juga: Di Sorong, Sandi Dititipkan Uang Receh untuk Bayar Utang Negara)
Jumame mengatakan, Bawaslu RI tidak memberikan petunjuk kepada KPU kabupaten/kota untuk mengubah status DPK menjadi DPT. “DPK kita tercatat hampir 2.000 ribu, tapi tidak ada petunjuk teknis dari Bawaslu RI untuk perubahan status DPK menjadi DPT,” kata Jumame.
Ditambahkan Jumame, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan hingga H-7 pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan putusan MK. Baik KPU, Bawaslu, maupun Dukcapil melaksanakan tugas pokoknya masing-masing untuk mengakomodir pemilih yang belum terdaftar.
(rhs)
