Tarif MRT Rp8.500 Dinilai Kemahalan, MTI: Bisa Kurangi Minat Warga
Senin, 25 Maret 2019 - 21:16 WIB
Tarif MRT Rp8.500 Dinilai Kemahalan, MTI: Bisa Kurangi Minat Warga
A
A
A
JAKARTA - Besaran tarif maksimal Moda Terpadu Raya (MRT) telah disepakati oleh DPRD DKI Jakarta sebesar Rp8.500. Meski demikian, angka itu dinilai masih terlalu mahal untuk ongkos sebuah moda transportasi publik. Besaran tarif itu dikhawatirkan mengurangi minat masyarakat menggunakan MRT.
“Terlalu kemahalan. Coba Anda bayangin dengan Commuter Line, itu harganya jauh lebih murah,” ujar Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setiwarjno saat dihubungi KORAN SINDO, Senin (25/3/2019). (Baca juga: YLKI Sarankan Tarif MRT Perhatikan Kemampuan Bayar Konsumen)
Djoko melihat, MRT sebagai transportasi publik, semestinya Pemprov DKI menyadari besaran itu. Tidak perlu mematok harga tinggi apabila ingin mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi publik.
Alasan modal pembangunan MRT mahal, kata Djoko, tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan taruf. Sebab dengan adanya MRT akan mendapatkan sisi ekonomi lainnya, terlebih akan ada banyak tenant di sejumlah stasiun yang bisa disewakan.
“Dari situ juga bisa mendapatkan keuntungan,” kata Djoko. (Baca juga: Menkeu Beberkan Keuntungan Ekonomi dari Beroperasinya MRT)
Ia kemudian mencontohkan KRL Commuter Line saat pertama kali beroperasi. Kala itu harga yang ditawarkan cukup murah sehingga minat masyarakat tinggi. Baru sedikit demi sedikit KRL menaikkan harga tiket.
“Ada gejolaknya? Tidak ada kan? Semua menerima, karena emang harganya cukup murah,” tuturnya. Diketahui, harga tiket KRL Commuter Line Jakarta Kota- Bogor hanya sebesar Rp 6.000.
Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, sebeluknya mengatakan, pihaknya akan meminta waktu kepada pimpinan DPRD untuk kembali membahas besaran tarif yang diusulkan semula. Menurutnya, permintaan tersebut sesuai arahan Gubernur Anies setelah dirinya bersama BUMD melaporkan hasil pembahasan tarif bersama DPRD.
"Di sini kan ada angka yang diusulkan dari hasil usulan BUMD dan usulan dari DTKJ yang besarannya Rp10.000 dan Rp12.000. Tentu ini jangan terburu-buru ditetapkan. Masih ada ruang untuk kita eksekutif dan legislatif membicarakan ini lebih dalam terhadap implikasi ini semuanya, karena kita tak ingin moda transportasi yang begini baik ini nanti karena ada implikasi yang berkepanjangan," katanya.
“Terlalu kemahalan. Coba Anda bayangin dengan Commuter Line, itu harganya jauh lebih murah,” ujar Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setiwarjno saat dihubungi KORAN SINDO, Senin (25/3/2019). (Baca juga: YLKI Sarankan Tarif MRT Perhatikan Kemampuan Bayar Konsumen)
Djoko melihat, MRT sebagai transportasi publik, semestinya Pemprov DKI menyadari besaran itu. Tidak perlu mematok harga tinggi apabila ingin mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi publik.
Alasan modal pembangunan MRT mahal, kata Djoko, tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan taruf. Sebab dengan adanya MRT akan mendapatkan sisi ekonomi lainnya, terlebih akan ada banyak tenant di sejumlah stasiun yang bisa disewakan.
“Dari situ juga bisa mendapatkan keuntungan,” kata Djoko. (Baca juga: Menkeu Beberkan Keuntungan Ekonomi dari Beroperasinya MRT)
Ia kemudian mencontohkan KRL Commuter Line saat pertama kali beroperasi. Kala itu harga yang ditawarkan cukup murah sehingga minat masyarakat tinggi. Baru sedikit demi sedikit KRL menaikkan harga tiket.
“Ada gejolaknya? Tidak ada kan? Semua menerima, karena emang harganya cukup murah,” tuturnya. Diketahui, harga tiket KRL Commuter Line Jakarta Kota- Bogor hanya sebesar Rp 6.000.
Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, sebeluknya mengatakan, pihaknya akan meminta waktu kepada pimpinan DPRD untuk kembali membahas besaran tarif yang diusulkan semula. Menurutnya, permintaan tersebut sesuai arahan Gubernur Anies setelah dirinya bersama BUMD melaporkan hasil pembahasan tarif bersama DPRD.
"Di sini kan ada angka yang diusulkan dari hasil usulan BUMD dan usulan dari DTKJ yang besarannya Rp10.000 dan Rp12.000. Tentu ini jangan terburu-buru ditetapkan. Masih ada ruang untuk kita eksekutif dan legislatif membicarakan ini lebih dalam terhadap implikasi ini semuanya, karena kita tak ingin moda transportasi yang begini baik ini nanti karena ada implikasi yang berkepanjangan," katanya.
(thm)
