Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Libatkan Juragan Emas Diminta Dilanjutkan

Senin, 18 Maret 2019 - 20:36 WIB
Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Libatkan Juragan Emas Diminta Dilanjutkan
Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Libatkan Juragan Emas Diminta Dilanjutkan
A A A
MAKASSAR - Penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat otentik atau pemberian keterangan palsu di atas surat otentik yang melibatkan pemilik toko emas terbesar di Makassar diminta tetap dilanjutkan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. Permintaan ini disampaikan Irawati Lauw melalui penasihat hukumnya, Jermias Rarsina.

Menurut Jermias Rarsina, penghentian penyelidikan kasus tersebut adalah sangat keliru. Dimana kata Jermias, jika melihat alasan hukum atau pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penyidik sehingga berinisiatif menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat otentik yang dilaporkan oleh kliennya selaku korban.

"Alasan hukum penghentian kasus disebut karena juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, berinisial MDT alias Darwin hanya mengaku lupa mengganti kalimat redaksi penutup dalam surat otentik dalam hal ini surat berita acara laporan hasil pengukuran batas tanah/ penetapan batas tanah yang diterbitkannya pada 29 Juni 2016 sebagai tindak lanjut dari permohonan pengukuran batas tanah yang diajukan oleh pemilik toko emas Bogor di Jalan Buru, Makassar sekaligus sebagai terlapor, Soewandi Kontaria dan anaknya, Jemis Kontaria, " kata Jermias dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (18/3/2019).

Jermias menerangkan, juru ukur BPN tersebut menerbitkan surat berita acara pengukuran batas tanah/ penetapan batas tanah resmi berlogo BPN Kota Makassar. Di mana pada kalimat redaksi penutup surat berita acara pengukuran batas tanah/ penetapan batas tanah yang dimaksud bertuliskan 'Demikian berita acara pengukuran batas/ penetapan batas tanah ini dibuat untuk kepentingan penyelidikan'.

Sementara pemohon pengukuran batas tanah sekaligus terlapor dalam kasus ini, Soewandi Kontaria mengajukan permohonan pengukuran batas tanah yang dimaksud hanya untuk kepentingan pribadi bukan penyelidikan.

"Kata penyidik, MDT mengaku hanya lupa mengganti kalimat penutup tersebut. Seharusnya kalimatnya berbunyi 'demikian berita acara pengukuran batas/ penetapan batas tanah ini dibuat untuk diketahui'," ucap Jermias membeberkan alasan penyidik menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat seperti yang tertuang dalam SP2HP yang diberikan penyidik kepada kliennya.

Menurut penyidik, kata Jermias, MDT melakukan copy paste file yang ada di komputernya. Dimana file tersebut sebelumnya merupakan file untuk permohonan untuk penyelidikan kepolisian.

Sehingga, pengakuan lupa yang diakui MDT itu, dinilai penyidik bukan sebagai peristiwa pidana dan memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat otentik yang dilaporkan Irawati Lauw.

"Jadi sesuai isi SP2HP, penyidik beralasan unsur kelalaian yang dilakukan MDT itu tidak dapat dipidana. Penyidik saya kira perlu belajar banyak lagi tentang hukum pidana," timpal Jermias.

Dalam hukum pidana, terang Jermias, dinyatakan seorang pelaku dapat dipidana berdasarkan pada dua hal, yakni perbuatan yang bersifat kesalahan karena ada kesengajaan (Dolus) dan lalai atau kealpaan (Culpa lata).
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1065 seconds (11.97#12.26)