Terkait Teroris, Pangdam Bukit Barisan Tegaskan TNI Hanya Bersifat Membantu
Senin, 18 Maret 2019 - 16:29 WIB
Terkait Teroris, Pangdam Bukit Barisan Tegaskan TNI Hanya Bersifat Membantu
A
A
A
PADANGSIDIMPUAN - Panglima Kodam I Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjen TNI Muhammad Sabrar Fadhillah menegaskan, TNI hanya bersifat membantu pihak kepolisian untuk mencegah masuknya paham teroris di wilayah tugas masing-masing.
Pernyataan itu diungkapkan Mayjen TNI Muhammad Sabrar kepada wartawan saat kunjungan kerja dan tatap muka dengan prajurit TNI jajaran Korem 023/KS di markas Batalyon 123 Rajawali, Jalan Imam Bonjol, Kota Padangsidimpuan .
"Berdasarkan aturan yang ada, kami hanya bersifat membantu Polri untuk menumpas atau mencegah jaringan terlarang itu," ujarnya. (Baca Juga: Kapolri Tito Karnavian Sebut Terduga Teroris di Sibolga Jaringan ISIS)
Dia mendukung segala bentuk usaha pihak kepolisian untuk memberantas dan mencegah jaringan teroris khususnya di wilayah hukum Kodam 1 Bukit Barisan. Namun, dia menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa seluruh kalangan mempunyai kewajiban untuk mencegah masuknya jaringan itu.Sebab, ajaran teroris sudah bisa ditemukan melalui media sosial. "Tanpa pandang bulu, semua lapisan masyarakat harus bahu-membahu untuk mengantisipasi masuknya paham terlarang itu ke lingkungan masing-masing," ujarnya.
Selain itu menurut Pangdam, dalam rangka menyongsong Pemilu April mendatang, seluruh prajurit TNI haris bersikap netral. Artinya, seorang prajurit tidak boleh melakukan keberpihakan, apalagi masuk ke sistem politik. (Baca Juga: Gubernur Edy Rahmayadi Ajak Anggota TNI - Polri Selalu Kompak)
"Seorang prajurit bisa ikut berpolitik, tapi dia harus pensiun dahulu," ujarnya.
Penekanan itu mengacu kepada aturan yang sudah berlaku. "Tentunya akan ada sanksi yang menunggu apabila ada yang melanggar," tandasnya.
Pernyataan itu diungkapkan Mayjen TNI Muhammad Sabrar kepada wartawan saat kunjungan kerja dan tatap muka dengan prajurit TNI jajaran Korem 023/KS di markas Batalyon 123 Rajawali, Jalan Imam Bonjol, Kota Padangsidimpuan .
"Berdasarkan aturan yang ada, kami hanya bersifat membantu Polri untuk menumpas atau mencegah jaringan terlarang itu," ujarnya. (Baca Juga: Kapolri Tito Karnavian Sebut Terduga Teroris di Sibolga Jaringan ISIS)
Dia mendukung segala bentuk usaha pihak kepolisian untuk memberantas dan mencegah jaringan teroris khususnya di wilayah hukum Kodam 1 Bukit Barisan. Namun, dia menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa seluruh kalangan mempunyai kewajiban untuk mencegah masuknya jaringan itu.Sebab, ajaran teroris sudah bisa ditemukan melalui media sosial. "Tanpa pandang bulu, semua lapisan masyarakat harus bahu-membahu untuk mengantisipasi masuknya paham terlarang itu ke lingkungan masing-masing," ujarnya.
Selain itu menurut Pangdam, dalam rangka menyongsong Pemilu April mendatang, seluruh prajurit TNI haris bersikap netral. Artinya, seorang prajurit tidak boleh melakukan keberpihakan, apalagi masuk ke sistem politik. (Baca Juga: Gubernur Edy Rahmayadi Ajak Anggota TNI - Polri Selalu Kompak)
"Seorang prajurit bisa ikut berpolitik, tapi dia harus pensiun dahulu," ujarnya.
Penekanan itu mengacu kepada aturan yang sudah berlaku. "Tentunya akan ada sanksi yang menunggu apabila ada yang melanggar," tandasnya.
(rhs)
