Kemenkominfo: Dana Keluarga Penerima PKH Naik Jadi Rp10 Juta per KK
Sabtu, 09 Maret 2019 - 08:30 WIB
Kemenkominfo: Dana Keluarga Penerima PKH Naik Jadi Rp10 Juta per KK
A
A
A
KLATEN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan pemerintah telah menaikkan besaran dana untuk keluarga penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) dari Rp2,4 juta menjadi Rp10 juta. Fakta itu diungkapkan dalam sosialisasi program unggulan pemerintah yang digelar Direktorat IKP Kominfo di Lapangan Desa Munggung, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jumat 8 Maret 2019 malam.
Sosialisasi dikemas dalam balutan pertunjukan rakyat wayang kulit dengan dalang Ki Warseno Slenk. Direktur IKP Kominfo RI, Wiryanta mengungkapkan sosialisasi malam itu digagas untuk mewartakan capaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK kepada masyarakat.
Di antaranya program peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Di sektor pendidikan ada program KIP dan lainnya. Lalu ada program PKH yang sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Jokowi, penerima PKH sudah meningkat hampir 3 kali lipat. Lalu untuk besarannya, dulu rata-rata hanya Rp2,4 juta sekarang sudah ditingkatkan menjadi Rp10 juta," paparnya kepada wartawan.
Menurutnya, peningkatan nominal itu dilakukan dalam rangka menyukseskan pengentasan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat.
Lantas di sektor kesehatan, Wiryanta menyebutkan pemerintah sudah menggelontorkan program JKN atau BPJS kesehatan. Hingga bulan Februari 2019, jumlah kepesertaan BPJS kesehatan sudah mencapai lebih dari 217 juta peserta.
Dari angka itu, 100 juta peserta diantaranya merupakan warga kurang mampu yang preminya dibayarkan penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Dari 217 juta peserta itu, ada sekitar 100 juta peserta masuk kategori PBI yang iuran preminya dibiayai pemerintah pusat. Sudah berapa triliun dulu, lalu kalau yang dibiayai oleh Pemda ada sekitar 30an juta warga," terang Wiryanta.
Dengan capaian itu, saat ini pemerintah memang terus menggencarkan sosialisasi guna menaikkan kesadaran untuk menjadi kepesertaan BPJS terutama dari jalur mandiri. Hal itu dimaksudkan untuk mengejar target bisa tuntas di 2019.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan pemerintah. Disebutkan pembangunan infrastuktur sudah banyak dilakujan mulai dari bendungan, embung, irigasi, hingga jalan tol.
"Semua itu dalam rangkanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga," tukasnya.
Ditambahkan, salah satu tugas Kementerian Kominfo adalah mengkoordinasikan dan mendesiminasikan program prioritas pemerintah itu kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tahu dan paham bahwa rakyat juga punya hak untuk pemenuhan informasi.
Sedangkan pemilihan media wayang kulit diharapkan bisa menjadi sarana melestarikan warisan budaya sekaligus memudahkan materi bisa dicerna oleh masyarakat.
Sosialisasi dikemas dalam balutan pertunjukan rakyat wayang kulit dengan dalang Ki Warseno Slenk. Direktur IKP Kominfo RI, Wiryanta mengungkapkan sosialisasi malam itu digagas untuk mewartakan capaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK kepada masyarakat.
Di antaranya program peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Di sektor pendidikan ada program KIP dan lainnya. Lalu ada program PKH yang sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Jokowi, penerima PKH sudah meningkat hampir 3 kali lipat. Lalu untuk besarannya, dulu rata-rata hanya Rp2,4 juta sekarang sudah ditingkatkan menjadi Rp10 juta," paparnya kepada wartawan.
Menurutnya, peningkatan nominal itu dilakukan dalam rangka menyukseskan pengentasan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat.
Lantas di sektor kesehatan, Wiryanta menyebutkan pemerintah sudah menggelontorkan program JKN atau BPJS kesehatan. Hingga bulan Februari 2019, jumlah kepesertaan BPJS kesehatan sudah mencapai lebih dari 217 juta peserta.
Dari angka itu, 100 juta peserta diantaranya merupakan warga kurang mampu yang preminya dibayarkan penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Dari 217 juta peserta itu, ada sekitar 100 juta peserta masuk kategori PBI yang iuran preminya dibiayai pemerintah pusat. Sudah berapa triliun dulu, lalu kalau yang dibiayai oleh Pemda ada sekitar 30an juta warga," terang Wiryanta.
Dengan capaian itu, saat ini pemerintah memang terus menggencarkan sosialisasi guna menaikkan kesadaran untuk menjadi kepesertaan BPJS terutama dari jalur mandiri. Hal itu dimaksudkan untuk mengejar target bisa tuntas di 2019.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan pemerintah. Disebutkan pembangunan infrastuktur sudah banyak dilakujan mulai dari bendungan, embung, irigasi, hingga jalan tol.
"Semua itu dalam rangkanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga," tukasnya.
Ditambahkan, salah satu tugas Kementerian Kominfo adalah mengkoordinasikan dan mendesiminasikan program prioritas pemerintah itu kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tahu dan paham bahwa rakyat juga punya hak untuk pemenuhan informasi.
Sedangkan pemilihan media wayang kulit diharapkan bisa menjadi sarana melestarikan warisan budaya sekaligus memudahkan materi bisa dicerna oleh masyarakat.
(mhd)
