Bupati Diminta Pertimbangkan Keputusan Pemecatan Ribuan Honorer di Tapanuli Utara
Rabu, 06 Maret 2019 - 14:57 WIB
Bupati Diminta Pertimbangkan Keputusan Pemecatan Ribuan Honorer di Tapanuli Utara
A
A
A
TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan diminta untuk mempertimbangkan keputusannya dalam pemecatan ribuan orang lebih tenaga honorer di Pemkab Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Terlebih kepada honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Karena banyak tenaga honor yang sudah mengabdi puluhan tahun turut serta diberhentikan dengan kata Tidak Lulus.![Bupati Diminta Pertimbangkan Keputusan Pemecatan Ribuan Honorer di Tapanuli Utara]()
"Jangan ada aroma politis dalam membuat keputusan. Arif dan bijaksanalah, segala sesuatu harus difikirkan, terlebih kepada honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi namun tidak lulus," kata Tulus Nababan selaku masyarakat Tapanuli Utara.
Sebelumnya ribuan orang lebih tenaga honor yang bertugas di Pemkab Tapanuli Utara, Sumatera Utara akhirnya diberhentikan dan dinyatakan dipertimbangkan masa tugasnya. Pemberhentian tersebut dituangkan melalui surat edaran yang diterbitkan melalui pengumuman Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 800/1069/35.2.1/XII/2018 tentang hasil penyelenggaraan seleksi/evaluasi tenaga honorer/non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.
EH, salah seorang honorer yang telah mengabdi mulai tahun 2007 - 2019 mengaku sedih akan keputusan yang diambil oleh bupatinya tersebut. Karena selama menjadi honorer dirinya tidak pernah melakukan kesalahan apa pun.
"Yang membuat saya sedih, hasil ujian secara komplit tidak diumumkan, dan tidak dimuat apa persyaratan lulus, dipertimbangkan dan tidak lulus. Karena ada honorer yang masih satu tahun, diluluskan," ungkapnya.
Tokoh masyarakat Tapanuli, Armyn Gultom dalam kesempatan itu mengatakan seorang pemimpin hendaknya mengayomi serta memberlakukan masyarakat yang dipimpinnya dengan baik. Like or dislike dalam pengambilan keputusan, harus dihindari.
"Honorer yang telah mendedikasikan dirinya selama puluhan tahun, sudah selayaknya diberi penghargaan oleh Pemkab Taput, bukan sebaliknya malah dipecat," tegasnya.
Politisi Partai Perindo yang juga Caleg DPR - RI dari Dapil Sumut 2 ini berharap Bupati Tapanuli Utara agar mempertimbangkan keputusannya, terlebih kepada para honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.
"Ketransparansian dari hasil ujian tersebut, hendaknya dipublikasi, sehingga para honorer tahu apa kelebihan dan kekurangan dari mereka yang mengikuti ujian," tandasnya.
"Jangan ada aroma politis dalam membuat keputusan. Arif dan bijaksanalah, segala sesuatu harus difikirkan, terlebih kepada honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi namun tidak lulus," kata Tulus Nababan selaku masyarakat Tapanuli Utara.
Sebelumnya ribuan orang lebih tenaga honor yang bertugas di Pemkab Tapanuli Utara, Sumatera Utara akhirnya diberhentikan dan dinyatakan dipertimbangkan masa tugasnya. Pemberhentian tersebut dituangkan melalui surat edaran yang diterbitkan melalui pengumuman Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 800/1069/35.2.1/XII/2018 tentang hasil penyelenggaraan seleksi/evaluasi tenaga honorer/non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.
EH, salah seorang honorer yang telah mengabdi mulai tahun 2007 - 2019 mengaku sedih akan keputusan yang diambil oleh bupatinya tersebut. Karena selama menjadi honorer dirinya tidak pernah melakukan kesalahan apa pun.
"Yang membuat saya sedih, hasil ujian secara komplit tidak diumumkan, dan tidak dimuat apa persyaratan lulus, dipertimbangkan dan tidak lulus. Karena ada honorer yang masih satu tahun, diluluskan," ungkapnya.
Tokoh masyarakat Tapanuli, Armyn Gultom dalam kesempatan itu mengatakan seorang pemimpin hendaknya mengayomi serta memberlakukan masyarakat yang dipimpinnya dengan baik. Like or dislike dalam pengambilan keputusan, harus dihindari.
"Honorer yang telah mendedikasikan dirinya selama puluhan tahun, sudah selayaknya diberi penghargaan oleh Pemkab Taput, bukan sebaliknya malah dipecat," tegasnya.
Politisi Partai Perindo yang juga Caleg DPR - RI dari Dapil Sumut 2 ini berharap Bupati Tapanuli Utara agar mempertimbangkan keputusannya, terlebih kepada para honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.
"Ketransparansian dari hasil ujian tersebut, hendaknya dipublikasi, sehingga para honorer tahu apa kelebihan dan kekurangan dari mereka yang mengikuti ujian," tandasnya.
(sms)
