Pemprov Sumbar Tercepat di Indonesia Sampaikan LKPD 2018
Rabu, 27 Februari 2019 - 10:33 WIB
Pemprov Sumbar Tercepat di Indonesia Sampaikan LKPD 2018
A
A
A
PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menjadi yang tercepat dalam penyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018 di Indonesia. Ini menunjukan keseriusan Pemprov Sumbar dalam menyampaikan keuangannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar.
“Kita Pemda Provinsi Sumbar telah melaporkan ke BPK RI tentang LKPD tahun 2018. Alhamdullah menurut informasi kita menjadi provinsi pertama yang menyerahkan laporan keuangannya ke BPK RI secara nasional,” sebut Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno usai menyerahkan LKPD 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Selasa (26/2/2019).
Ia mengatakan, penyerahan LKPD lebih awal menunjukan kepedulian dan keseriusan Pemprov Sumbar. Menurutnya, ini tentunya juga dari bukti proses pelaporan keuangan yang cepat, sehingga pelaporan ke BPK RI juga dengan cepat dapat disampaikan.
“Harapan kita dalam dua tahun ke depan BPK RI sudah menuntaskan pemeriksaan LKPD Pemprov Sumbar, dan segala hasilnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan mekanisme yang diatur,” terangnya pada kegiatan yang terlihat dihadiri Kepala Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumbar, Zainuddin, Kepala Inspektorat Pemprov Sumbar Mardi, Sektetaris Dinas Pendidikan Sumbar Bustavidia, dan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman.
Irwan mengungkapkan, prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib diperoleh kembali. Jika ini terjadi, maka capaian tertinggi dari Kementerian Keuangan tersebut adalah ke tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2012 diperoleh Pemprov Sumbar.
“WTP adalah kudu, wajib, bukan pilihan. Bukannya mau, tapi sudah harus itu diperoleh. Setiap tahun kalaupun ada temuan, itu telah diselesaikan. Sehingga praktis saat ini tidak ada lagi permasalahan yang besar dalam pelaporan keuangan Pemprov Sumbar. Untuk itu, setiap OPD Pemprov Sumbar dapat membuka diri kepada BPK RI dalam mendapatkan informasi dan data yang benar,” jelasnya.
Sementara, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo menyebutkan, tahun sebelumnya Pemprov Sumbar juga menjadi yang tercepat dalam penyampaikan LKPD ke BPK RI. Menurutnya, ini membuktikan Pemprov Sumbar telah mempunyai system yang bagus dan matang, terstruktur sedemikian rupa sehingga sangat cepat dalam pelaporan keuangannya.“Saya optimis, pelaporan keuangan Pemprov Sumbar bagus, sehingga pada tahun ini kembali meraih WTP yang ke tujuh,” ungkapnya.
“Kita Pemda Provinsi Sumbar telah melaporkan ke BPK RI tentang LKPD tahun 2018. Alhamdullah menurut informasi kita menjadi provinsi pertama yang menyerahkan laporan keuangannya ke BPK RI secara nasional,” sebut Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno usai menyerahkan LKPD 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Selasa (26/2/2019).
Ia mengatakan, penyerahan LKPD lebih awal menunjukan kepedulian dan keseriusan Pemprov Sumbar. Menurutnya, ini tentunya juga dari bukti proses pelaporan keuangan yang cepat, sehingga pelaporan ke BPK RI juga dengan cepat dapat disampaikan.
“Harapan kita dalam dua tahun ke depan BPK RI sudah menuntaskan pemeriksaan LKPD Pemprov Sumbar, dan segala hasilnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan mekanisme yang diatur,” terangnya pada kegiatan yang terlihat dihadiri Kepala Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumbar, Zainuddin, Kepala Inspektorat Pemprov Sumbar Mardi, Sektetaris Dinas Pendidikan Sumbar Bustavidia, dan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman.
Irwan mengungkapkan, prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib diperoleh kembali. Jika ini terjadi, maka capaian tertinggi dari Kementerian Keuangan tersebut adalah ke tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2012 diperoleh Pemprov Sumbar.
“WTP adalah kudu, wajib, bukan pilihan. Bukannya mau, tapi sudah harus itu diperoleh. Setiap tahun kalaupun ada temuan, itu telah diselesaikan. Sehingga praktis saat ini tidak ada lagi permasalahan yang besar dalam pelaporan keuangan Pemprov Sumbar. Untuk itu, setiap OPD Pemprov Sumbar dapat membuka diri kepada BPK RI dalam mendapatkan informasi dan data yang benar,” jelasnya.
Sementara, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo menyebutkan, tahun sebelumnya Pemprov Sumbar juga menjadi yang tercepat dalam penyampaikan LKPD ke BPK RI. Menurutnya, ini membuktikan Pemprov Sumbar telah mempunyai system yang bagus dan matang, terstruktur sedemikian rupa sehingga sangat cepat dalam pelaporan keuangannya.“Saya optimis, pelaporan keuangan Pemprov Sumbar bagus, sehingga pada tahun ini kembali meraih WTP yang ke tujuh,” ungkapnya.
(akn)
