BPKP Pusat Nilai Pengelolaan Siskeudes di Musi Banyuasin Sempurna
Rabu, 20 Februari 2019 - 10:58 WIB
BPKP Pusat Nilai Pengelolaan Siskeudes di Musi Banyuasin Sempurna
A
A
A
SEKAYU - Implementasi dan pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan kembali menuai apresasi.
Setelah pada 2017 lalu Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, kini pujian datang dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, ArdanAdiperdana. Bupati Dodi Reza dinilai telah sempurna melakukan pengawalan dan implementasi Siskeudes.
"Semuanya sudah dilakukan di Muba ini dalam implementasi Siskeudes, mulai dari regulasi hingga memberikan bimbingan teknis. Semuanya sudah perfect. Justru pak Bupati yang memberikan PR kepada BPKP Pusat untuk bisa mengimplementasikan Siskeudes secara online," ungkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat di sela Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom Pemkab Muba, Selasa (19/2/2019).
Dia mengatakan, BPKP Pusat kagum atas implementasi dan fasilitasi pembinaan Pemkab Muba terhadap pengelolaan siskeudes yang transparan dan akuntabel. "Saya berharap kepala daerah lain di Imdonesia bisa mencontoh Bupati Muba dalam keseriusan dan konsen untuk implementasi pengawasan dan pengelolaan siskeudes," terangnya.
![BPKP Pusat Nilai Pengelolaan Siskeudes di Musi Banyuasin Sempurna]()
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir Achmad Hafisz Tohir, mengatakan, tahun 2019 ini pemerintah pusat tidak hanya menggelontorkan dana desa, tetapi juga akan mengalokasikan dana kelurahan. "Dana Kelurahan sudah dimasukkan dalam APBN 2019 ini, dan kami berharap untuk di Muba pengelolaan dana Kelurahan nantinya bisa sempurna dan akuntabel seperti pengelolaan dana desa dan siskeudes," tuturnya.
Hafisz Tohir menambahkan, dirinya kagum dengan komitmen dan konsisten Bupati Muba Dodi Reza dalam mengawasi dan berperan aktif untuk siskeudes di Muba. "Ada 227 desa di Muba ini dibawa komando Bupati yang siskeudes-nya akuntabel dan Insya Allah di 2019 ini capai target," tukasnya.
Bupati Muba Muba Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan Pemkab Muba akan total dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa oleh perangkat desa. "Bentuk pencegahan penyimpangan itu harus dilakukan dengan serius, supaya Kabupaten Muba ini jauh dari penyimpangan anggaran dana desa," tegasnya.
Bupati Dodi Reza telah menginstruksikan jajaran untuk turun ke lapangan dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa. "Saya minta betul OPD terkait turun untuk mengawasi dan tidak hanya menerima laporan saja," cetusnya.
Dodi menambahkan, keseriusan Pemkab Muba juga dalam komitmen mensejaterahkan desa tampak dalam anggaram yang digelontorkan untuk ADD menggunakan APBD Muba sebesar Rp271 Miliar beserta dana tambahan ABT. "APBN menggelontorkan Rp227 Miliar untuk 227 desa di Muba dan ini akan diawasi secara maksimal," pungkasnya.
Pada kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom Pemkab Muba, turut menjadi narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat ArdanAdiperdana, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Kanit I Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kompol Agus Irawanto SSi, dan Perwakilan BPK RI Antonio Inoki.
![BPKP Pusat Nilai Pengelolaan Siskeudes di Musi Banyuasin Sempurna]()
Selain itu turut juga dihadiri Forkopimda Muba yakni diantaranya Dandim 0401 Letkol Arm M Saufudin Khoiruzzamani SSos, Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, Kajari Muba Maskur, Ketua PA Sekayu Saifullah Anshari, serta camat dan kades se-Kabupaten Muba.
Setelah pada 2017 lalu Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, kini pujian datang dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, ArdanAdiperdana. Bupati Dodi Reza dinilai telah sempurna melakukan pengawalan dan implementasi Siskeudes.
"Semuanya sudah dilakukan di Muba ini dalam implementasi Siskeudes, mulai dari regulasi hingga memberikan bimbingan teknis. Semuanya sudah perfect. Justru pak Bupati yang memberikan PR kepada BPKP Pusat untuk bisa mengimplementasikan Siskeudes secara online," ungkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat di sela Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom Pemkab Muba, Selasa (19/2/2019).
Dia mengatakan, BPKP Pusat kagum atas implementasi dan fasilitasi pembinaan Pemkab Muba terhadap pengelolaan siskeudes yang transparan dan akuntabel. "Saya berharap kepala daerah lain di Imdonesia bisa mencontoh Bupati Muba dalam keseriusan dan konsen untuk implementasi pengawasan dan pengelolaan siskeudes," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir Achmad Hafisz Tohir, mengatakan, tahun 2019 ini pemerintah pusat tidak hanya menggelontorkan dana desa, tetapi juga akan mengalokasikan dana kelurahan. "Dana Kelurahan sudah dimasukkan dalam APBN 2019 ini, dan kami berharap untuk di Muba pengelolaan dana Kelurahan nantinya bisa sempurna dan akuntabel seperti pengelolaan dana desa dan siskeudes," tuturnya.
Hafisz Tohir menambahkan, dirinya kagum dengan komitmen dan konsisten Bupati Muba Dodi Reza dalam mengawasi dan berperan aktif untuk siskeudes di Muba. "Ada 227 desa di Muba ini dibawa komando Bupati yang siskeudes-nya akuntabel dan Insya Allah di 2019 ini capai target," tukasnya.
Bupati Muba Muba Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan Pemkab Muba akan total dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa oleh perangkat desa. "Bentuk pencegahan penyimpangan itu harus dilakukan dengan serius, supaya Kabupaten Muba ini jauh dari penyimpangan anggaran dana desa," tegasnya.
Bupati Dodi Reza telah menginstruksikan jajaran untuk turun ke lapangan dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa. "Saya minta betul OPD terkait turun untuk mengawasi dan tidak hanya menerima laporan saja," cetusnya.
Dodi menambahkan, keseriusan Pemkab Muba juga dalam komitmen mensejaterahkan desa tampak dalam anggaram yang digelontorkan untuk ADD menggunakan APBD Muba sebesar Rp271 Miliar beserta dana tambahan ABT. "APBN menggelontorkan Rp227 Miliar untuk 227 desa di Muba dan ini akan diawasi secara maksimal," pungkasnya.
Pada kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom Pemkab Muba, turut menjadi narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat ArdanAdiperdana, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Kanit I Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kompol Agus Irawanto SSi, dan Perwakilan BPK RI Antonio Inoki.
Selain itu turut juga dihadiri Forkopimda Muba yakni diantaranya Dandim 0401 Letkol Arm M Saufudin Khoiruzzamani SSos, Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, Kajari Muba Maskur, Ketua PA Sekayu Saifullah Anshari, serta camat dan kades se-Kabupaten Muba.
(akn)
