Sembilan Puskesmas Bekasi Terancam Tak Bisa Layani Pasien BPJS
Kamis, 31 Januari 2019 - 15:04 WIB
Sembilan Puskesmas Bekasi Terancam Tak Bisa Layani Pasien BPJS
A
A
A
BEKASI - Sebanyak sembilan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bekasi terancam diputus kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, sembilan Puskesmas tersebut hingga saat ini belum terakreditasi melalui Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan.
Sembilan puskesmas itu di antaranya Puskesmas Cikarang, Cibatu, Setu 2, Sukaraya, Tridaya Sakti, Bahagia, Setia Mulya, Wanajaya, dan Setia Mekar."Tahun ini kita sedang proses, dan kami targetkan tahun ini sudah terakreditasi," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti, Kamis (31/1).
Menurut Sri, dengan belum terakreditasi dikhawatirkan kerja sama dengan BPJS tidak dilanjutkan karena persoalan itu. Untuk itu, Pemkab Bekasi terus mengejar akreditasi sembilan Puskesmas tersebut."Targetan kita pertengahan tahun ini, semua Puskesmas itu sudah terakreditasi dan kerja sama BPJS berlanjut," katanya.
Saat ini di Kabupaten Bekasi terdapat 44 Puskesmas, 35 di antaranya telah mendapatkan akreditasi melalui Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan periode 2017-2018 lalu. Bahkan, Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mengeluarkan instruksi kepada pemerintah daerah agar 2020 seluruh layanan fasilitas kesehatan terakreditasi.
Apalagi, lanjut dia, akreditasi terhadap fasilitas kesehatan dilakukan setiap tiga tahun sekali, tidak terkecuali Puskesmas. Hal ini merujuk pada regulasi Permenkes No 75/2014. Namun, jika sampai 2020 belum terakreditasi, secara otomatis kerja sama dengan BPJS Kesehatan akan terputus.
Enny menjelaskan, jika hal itu terjadi maka Puskesmas tidak lagi bisa menerima pasien BPJS dan dampaknya masyarakat tidak bisa lagi mendapat layanan fasilitas kesehatan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Adapun standar penilaian akreditasi Puskesmas meliputi administrasi dan manajemen lingkungan Puskesmas.
Kemudian upaya kesehatan perorangan, serta upaya kesehatan masyarakat. Sehingga, ketika Puskesmas telah lolos akreditasi maka layanan yang diberikan ke warga akan lebih baik. Oleh sebab itu pihaknya saat ini tengah meningkatkan aspek penilaian akreditasi di sembilan unit Puskesmas tersebut.
Kabid Layanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Wawan Hermawan menambahkan, proses akreditasi sembilan Puskesmas itu hingga kini masih dalam proses dan ditargetkan tahun ini rampung."Kita kejar terus, dan tahun ini kita upayakan sudah bisa terakreditasi semua," tambahnya.
Menurutnya, instruksi Kemenkes soal akreditasi layanan kesehatan suatu hal yang baik. Sebab, dengan adanya akreditasi ini layanan yang diberikan ke warga akan lebih baik. Sehingga, layanan kesehatan bisa tertata lagi dengan baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang diberikan pemerintah kepada warganya.
"Dengan yang belum terakreditasi mereka sama saja tetap melayani tapi yang pasti jika dibanding dengan yang sudah terakreditasi, mereka lebih tertata terutama aspek-aspek yang jadi poin penilaian akreditasi," ucapnya.
Sembilan puskesmas itu di antaranya Puskesmas Cikarang, Cibatu, Setu 2, Sukaraya, Tridaya Sakti, Bahagia, Setia Mulya, Wanajaya, dan Setia Mekar."Tahun ini kita sedang proses, dan kami targetkan tahun ini sudah terakreditasi," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti, Kamis (31/1).
Menurut Sri, dengan belum terakreditasi dikhawatirkan kerja sama dengan BPJS tidak dilanjutkan karena persoalan itu. Untuk itu, Pemkab Bekasi terus mengejar akreditasi sembilan Puskesmas tersebut."Targetan kita pertengahan tahun ini, semua Puskesmas itu sudah terakreditasi dan kerja sama BPJS berlanjut," katanya.
Saat ini di Kabupaten Bekasi terdapat 44 Puskesmas, 35 di antaranya telah mendapatkan akreditasi melalui Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan periode 2017-2018 lalu. Bahkan, Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mengeluarkan instruksi kepada pemerintah daerah agar 2020 seluruh layanan fasilitas kesehatan terakreditasi.
Apalagi, lanjut dia, akreditasi terhadap fasilitas kesehatan dilakukan setiap tiga tahun sekali, tidak terkecuali Puskesmas. Hal ini merujuk pada regulasi Permenkes No 75/2014. Namun, jika sampai 2020 belum terakreditasi, secara otomatis kerja sama dengan BPJS Kesehatan akan terputus.
Enny menjelaskan, jika hal itu terjadi maka Puskesmas tidak lagi bisa menerima pasien BPJS dan dampaknya masyarakat tidak bisa lagi mendapat layanan fasilitas kesehatan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Adapun standar penilaian akreditasi Puskesmas meliputi administrasi dan manajemen lingkungan Puskesmas.
Kemudian upaya kesehatan perorangan, serta upaya kesehatan masyarakat. Sehingga, ketika Puskesmas telah lolos akreditasi maka layanan yang diberikan ke warga akan lebih baik. Oleh sebab itu pihaknya saat ini tengah meningkatkan aspek penilaian akreditasi di sembilan unit Puskesmas tersebut.
Kabid Layanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Wawan Hermawan menambahkan, proses akreditasi sembilan Puskesmas itu hingga kini masih dalam proses dan ditargetkan tahun ini rampung."Kita kejar terus, dan tahun ini kita upayakan sudah bisa terakreditasi semua," tambahnya.
Menurutnya, instruksi Kemenkes soal akreditasi layanan kesehatan suatu hal yang baik. Sebab, dengan adanya akreditasi ini layanan yang diberikan ke warga akan lebih baik. Sehingga, layanan kesehatan bisa tertata lagi dengan baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang diberikan pemerintah kepada warganya.
"Dengan yang belum terakreditasi mereka sama saja tetap melayani tapi yang pasti jika dibanding dengan yang sudah terakreditasi, mereka lebih tertata terutama aspek-aspek yang jadi poin penilaian akreditasi," ucapnya.
(whb)
