Pemprov DKI Dukung Penegakan Hukum Berlalu Lintas di Ibu Kota
Rabu, 30 Januari 2019 - 22:20 WIB
Pemprov DKI Dukung Penegakan Hukum Berlalu Lintas di Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung berbagai kebijakan penegakan hukum dalam berlalu lintas. Sanksi pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menghubungkan data pelanggar dengan perbankan bagi penunggak sanksi tilang di kawasan Electronic Traffic Low Enforcement (ETLE) menguntungkan DKI.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafrudin mengatakan, penerapan ETLE tentunya sangat membantu BPRD mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor. Sebab, dari perekaman kamera dan pelanggar lalu lintas bisa terlihat data kewajiban pajak kendaraan. Apalagi jika pemblokiran STNK bagi pelanggar lalu lintas dan larangan kredit perbankan yang tidak membayar sanksi lebih dari dua minggu.
"Mereka pelanggar lalu lintas ETLE yang belum bayar pajak tentunya harus melunasi pajaknya dulu baru bisa bayar sanksi. Nah ini sangat menguntungkan. Ke depan, kami juga akan menerapkan sistem ini di DKI Jakarta," kata Faisal pada Rabu (30/1/2019).
Faisal menjelaskan, pengawasan manual yang dilakukan internal oleh BPRD saja, masih banyak kendaraan, khususnya kendaraan mewah yang belum membayar pajak. Ke depan, BPRD melalui Dinas Komunikasi, Teknologi dan Informasi akan memasang kamera CCTV diseluruh wilayah untuk merekam kendaraan yang belum membayar pajak.
"Nah, kami terus lakukan door to door ketika sudah mengetahui kepemilikan kendaraan penunggak pajak. Bagi kendaraan yang tidak sesuai kepemilikan, pemilik kendaraan harus mengurusnya kalau tidak mau ditahan," ujarnya.( Baca: Polda Usulkan Pelanggar ETLE Tak Bisa Ajukan Kredit Perbankan )
Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menuturkan, penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas harus terus didukung. Sehingga, kemacetan bisa lebih terurai. "Kemacetan di Jakarta ini salah satunya disebabkan oleh tidak tertib berlalu lintas. Jadi kami prinsipnya selalu mendukung," kata Sigit.
Sementara itu, pengamat transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menuturkan, langkah utama untuk menertibkan lalu lintas itu memang harus melalui penegakan hukum yang konsisten. Penerapan blokir STNK dan kredit perbankan merupakan langkah awal yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
Leksmono berharap ETLE segera diterapkan meluas ke daerah lain yang sudah cukup terlayani dengan angkutan umum. Dia optimistis, pihak kepolisian dan Pemprov bisa melaksanakannya. "Pemprov DKI harus mendukung dan harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain. ETLE harus dilakukan," ucapnya.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafrudin mengatakan, penerapan ETLE tentunya sangat membantu BPRD mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor. Sebab, dari perekaman kamera dan pelanggar lalu lintas bisa terlihat data kewajiban pajak kendaraan. Apalagi jika pemblokiran STNK bagi pelanggar lalu lintas dan larangan kredit perbankan yang tidak membayar sanksi lebih dari dua minggu.
"Mereka pelanggar lalu lintas ETLE yang belum bayar pajak tentunya harus melunasi pajaknya dulu baru bisa bayar sanksi. Nah ini sangat menguntungkan. Ke depan, kami juga akan menerapkan sistem ini di DKI Jakarta," kata Faisal pada Rabu (30/1/2019).
Faisal menjelaskan, pengawasan manual yang dilakukan internal oleh BPRD saja, masih banyak kendaraan, khususnya kendaraan mewah yang belum membayar pajak. Ke depan, BPRD melalui Dinas Komunikasi, Teknologi dan Informasi akan memasang kamera CCTV diseluruh wilayah untuk merekam kendaraan yang belum membayar pajak.
"Nah, kami terus lakukan door to door ketika sudah mengetahui kepemilikan kendaraan penunggak pajak. Bagi kendaraan yang tidak sesuai kepemilikan, pemilik kendaraan harus mengurusnya kalau tidak mau ditahan," ujarnya.( Baca: Polda Usulkan Pelanggar ETLE Tak Bisa Ajukan Kredit Perbankan )
Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menuturkan, penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas harus terus didukung. Sehingga, kemacetan bisa lebih terurai. "Kemacetan di Jakarta ini salah satunya disebabkan oleh tidak tertib berlalu lintas. Jadi kami prinsipnya selalu mendukung," kata Sigit.
Sementara itu, pengamat transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menuturkan, langkah utama untuk menertibkan lalu lintas itu memang harus melalui penegakan hukum yang konsisten. Penerapan blokir STNK dan kredit perbankan merupakan langkah awal yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
Leksmono berharap ETLE segera diterapkan meluas ke daerah lain yang sudah cukup terlayani dengan angkutan umum. Dia optimistis, pihak kepolisian dan Pemprov bisa melaksanakannya. "Pemprov DKI harus mendukung dan harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain. ETLE harus dilakukan," ucapnya.
(whb)
