Pemkot Depok Dianggap Kurang Gerak Cepat Minta Bantuan ke Pusat
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:20 WIB
Pemkot Depok Dianggap Kurang Gerak Cepat Minta Bantuan ke Pusat
A
A
A
DEPOK - Pemerintah Kota Depok diminta lebih kooperatif untuk mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Karena ada program yang bisa digulirkan untuk membantu memajukan Depok khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Teknisnya kan harus pengajuan dari daerah. Kami dari DPR mendorong untuk membantu. Namun pas kita minta ajuan proposalnnya mereka engak pada mau, kita juga engak tahu masalahnya apa gengsi atau apa,” ungkap anggota Komisi X DPR RI, Nuroji ketika melakukan kunjungan kerja spesifik ke Depok, Rabu (23/1/2019).
Nuroji mengaku pernah berkomunikasi ke salah satu dinas terkait agar membuat proposal pengajuan di salah satu bidang. Sayanya dinas tersebut tidak bisa membuat proposal bantuan tersebut. “Sebenarnya kami siap membantu membangun Kota Depok, namun mana proposal ajuannya kepada kami,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di Depok sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, pihaknya akan mendorong Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dan kebudayaan agar lebih maksimal.
“Supaya maksimal diberikan untuk Depok, mengingat banyak potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut,” ujarnya. Dia menambahkan pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) budaya yang memadai di Depok harus didorong agar terus dikembangkan.
Sebab, sarana prasarana tersebut merupakan sarana berekspresi, berkreasi dan sangat dibutuhkan masyarakat. “Kita paham kesadaran memajukan kebudayaan bukan menjadi beban pemerintah kota. Namun harus dijadikan investasi besar yang bisa sangat berdampak pada tumbuhnya ekonomi kreatif di Depok,” tambahnya.
Dia mendengarkan masukan dari Pemkot Depok yang menginginkan teknis penerimaan DAK yang sebisa mungkin dari empat termin menjadi dua termin. Hal itu untuk memudahkan Pemkot Depok, maka pihaknya juga akan mendorong pencairannya sebelum bulan Juli. “Setelah mendengarkan dari Kunker Spesifik ini, teknis DAK menyulitkan jika hingga empat termin. Kami akan sampaikan agar Depok dua termin,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris menuturkan, angka partisipasi murni untuk jenjang sekolah menengah di Depok mencapai 76%. Selain itu Pemkot Depok juga sudah memberikan bantuan sosial siswa rawan drop out (DO), maupun memberikan dana bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer dan swasta.
Untuk bidang kebudayaan dan pariwisata, di Kota Depok memiliki cagar budaya benda dan non-benda. Di mana untuk benda, banyak yang sudah dijadikan situs bersejarah. Sedangkan untuk non-benda banyak kegiatan budaya lokal yang terdapat di Kota Depok.
“Kami terus memberikan perhatian untuk kebudayaan dan pariwisata di Depok, dengan memberi kesempatan bagi pekerja seni untuk berekspresi sesuai kreativitasnya,” ucapnya.
“Teknisnya kan harus pengajuan dari daerah. Kami dari DPR mendorong untuk membantu. Namun pas kita minta ajuan proposalnnya mereka engak pada mau, kita juga engak tahu masalahnya apa gengsi atau apa,” ungkap anggota Komisi X DPR RI, Nuroji ketika melakukan kunjungan kerja spesifik ke Depok, Rabu (23/1/2019).
Nuroji mengaku pernah berkomunikasi ke salah satu dinas terkait agar membuat proposal pengajuan di salah satu bidang. Sayanya dinas tersebut tidak bisa membuat proposal bantuan tersebut. “Sebenarnya kami siap membantu membangun Kota Depok, namun mana proposal ajuannya kepada kami,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di Depok sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, pihaknya akan mendorong Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dan kebudayaan agar lebih maksimal.
“Supaya maksimal diberikan untuk Depok, mengingat banyak potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut,” ujarnya. Dia menambahkan pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) budaya yang memadai di Depok harus didorong agar terus dikembangkan.
Sebab, sarana prasarana tersebut merupakan sarana berekspresi, berkreasi dan sangat dibutuhkan masyarakat. “Kita paham kesadaran memajukan kebudayaan bukan menjadi beban pemerintah kota. Namun harus dijadikan investasi besar yang bisa sangat berdampak pada tumbuhnya ekonomi kreatif di Depok,” tambahnya.
Dia mendengarkan masukan dari Pemkot Depok yang menginginkan teknis penerimaan DAK yang sebisa mungkin dari empat termin menjadi dua termin. Hal itu untuk memudahkan Pemkot Depok, maka pihaknya juga akan mendorong pencairannya sebelum bulan Juli. “Setelah mendengarkan dari Kunker Spesifik ini, teknis DAK menyulitkan jika hingga empat termin. Kami akan sampaikan agar Depok dua termin,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris menuturkan, angka partisipasi murni untuk jenjang sekolah menengah di Depok mencapai 76%. Selain itu Pemkot Depok juga sudah memberikan bantuan sosial siswa rawan drop out (DO), maupun memberikan dana bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer dan swasta.
Untuk bidang kebudayaan dan pariwisata, di Kota Depok memiliki cagar budaya benda dan non-benda. Di mana untuk benda, banyak yang sudah dijadikan situs bersejarah. Sedangkan untuk non-benda banyak kegiatan budaya lokal yang terdapat di Kota Depok.
“Kami terus memberikan perhatian untuk kebudayaan dan pariwisata di Depok, dengan memberi kesempatan bagi pekerja seni untuk berekspresi sesuai kreativitasnya,” ucapnya.
(whb)
