Peleburan BP Batam, Fadli Zon: Rawan Skandal dan Tidak Ada Urgensi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah tidak memgambil kebijakan strategis di penghujung masa pemerintahannya. Hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat curiga dan menimbulkan pro kontra.
Pernyataan Fadli Zon ini menanggapi rencana pemerintah yang akan melebur Badan Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat ini. Lebih lanjut Fadli Zon mengingatkan pemerintah untuk membuat kajian mendalam terkait keputusan strategis. "Sebaiknya dikaji yang jelas. Payung hukumnya dibenahi termasuk undang-undang terkait," kata Fadli Zon, Jumat (28/12/2018).Fadli Zon juga menyarankan pemerintah menata Batam agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kawasan Industri dan perdagangan yang strategis. "Tidak ada urgensinya hal ini dilakukan secepatnya," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memgingatkan pemerintah, untuk tidak memgambil keputusan strategis hanya untuk kepentingan Pemilu 2019. Banyak hal yang harus dikaji dan dipertimbangan untuk mengambil keputusan strategis di penghujung masa pemerintahannya.
"Untuk masa pemerintahan yang tanggung seperti sekarang, pemerintah sebaiknya tidak mengambil kebijakan yang terlalu strategis. Sebaiknya pemerintah fokus pada penyelenggaraan pemilu yang akan segera digelar," ujar Fadli.
Fadli berharap keputusan yang strategis diambil oleh pemerintahan mendatang, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.Sebab, jika pemerintah memaksakan mengambil keputusan terkait BP Batam, maka akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

"Sebaiknya ditunda lah. Kalau dipaksakan, modus itu bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Orang boleh menduga itu akan jadi skandal," ujarnya.