Miris, 23 Rumah di Merangin Pakai 1 KWh Listrik Secara Bersama-sama
Rabu, 26 Desember 2018 - 13:06 WIB
Miris, 23 Rumah di Merangin Pakai 1 KWh Listrik Secara Bersama-sama
A
A
A
MERANGIN - Temenggung Jhon yang mengepalai 23 kepala keluarga (KK) suku anak dalam (SAD) yang tinggal di Kebun Duren Desa Lanyak Seribu, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, berharap pemerintah daerah memperhatikan kehidupan mereka.
Salah satunya persoalan penerangan yang selama ini menjaid keluhan warga. Dari 23 rumah yang dibangun pemerintah pusat setiap kepala keluarga, tidak satu pun memiliki KWH listrik. Sehingga selama ini hanya mengandalkan satu KWH listrik yang digunakan secara bersama-sama.
"Saya berharap pemerintah bisa membantu kami dengan pengadaan KWH Listrik. Sebab kami hanya memiliki satu KWH Listrik yang kami pakai secara bersama-sama," jelas Temenggung Jhon, Selasa (25/12/2018).
Yang membuat dirinya kewalahan dengan penggunaan satu KWh Listrik ini adalah saat waktunya pembayaran sehingga warga yang ikut memakai sering protes.
"Kadang ribut di antara warga saya soal pembayaran kalau tidak ditengahi bisa repot ngurusnya. Tapi jika ada setiap rumah terdapat KWh listrik kami bisa nyaman sebab penggunaan bisa diatur warga. Saat ini kami menilai pemerintah membantu kami ini hanya setengah-setengah. Padahal kami juga ingin hidup layak seperti masyarakat umum lainnya," terangnya.
Salah satunya persoalan penerangan yang selama ini menjaid keluhan warga. Dari 23 rumah yang dibangun pemerintah pusat setiap kepala keluarga, tidak satu pun memiliki KWH listrik. Sehingga selama ini hanya mengandalkan satu KWH listrik yang digunakan secara bersama-sama.
"Saya berharap pemerintah bisa membantu kami dengan pengadaan KWH Listrik. Sebab kami hanya memiliki satu KWH Listrik yang kami pakai secara bersama-sama," jelas Temenggung Jhon, Selasa (25/12/2018).
Yang membuat dirinya kewalahan dengan penggunaan satu KWh Listrik ini adalah saat waktunya pembayaran sehingga warga yang ikut memakai sering protes.
"Kadang ribut di antara warga saya soal pembayaran kalau tidak ditengahi bisa repot ngurusnya. Tapi jika ada setiap rumah terdapat KWh listrik kami bisa nyaman sebab penggunaan bisa diatur warga. Saat ini kami menilai pemerintah membantu kami ini hanya setengah-setengah. Padahal kami juga ingin hidup layak seperti masyarakat umum lainnya," terangnya.
(rhs)
