RPJMD 2019-2023 Kota Tangerang Fokus ke SDM dan Isu-isu Strategis
Selasa, 18 Desember 2018 - 00:30 WIB
RPJMD 2019-2023 Kota Tangerang Fokus ke SDM dan Isu-isu Strategis
A
A
A
TANGERANG - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismanyah meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 bisa lebih fokus peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya pelayanan masyarakat, dan membaca berbagai isu-isu strategis yang sedang terus berkembang, serta cara penyelesaiannya.
Arief juga meminta dalam penyusunan itu, para birokrat harus bisa menjadi negarawan, dan bekerja hanya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk pimpinannya. Selain itu, juga memperhatikan visi misi yang disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih saat kampanye, sehingga RPJMD dan rencana strategis (Renstra) yang disusun bisa tepat sasaran.
Terkait hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Said Endrawiyanto mengatakan, pentingnya riset dan data dari SKPD."Setelah RPJMD ditetapkan, di bulan April, ini menjadi acuan atau panduan SKPD untuk menyusun rancangan akhir rebstra mereka," kata Said kepada SINDOnews di Pemkot Tangerang, pada Senin (17/12/2018).
Said melanjutkan, setelah RPJMD ditetapkan, pihaknya berkewajiban memverifikasi renstra yang telah disusun oleh SKPD, sebelum renstra itu disampaikan ke Wali Kota Tangerang. "Jadi, setelah 2 minggu RPJMD ditetapkan, renstra harus sudah selesai. Harusnya mereka lebih longgar, dan itu kita arahkan. Jangan sampai RPJMD tidak sesuai dengan rensta, itu tidak sinkron," sambungnya.
Sinkronisasi RPJMD dengan renstra, lanjut dia, akan menciptakan capaian yang maksimal dalam pembangunan kota dan masyarakat. Seperti terlihat, pada RPJMD lima tahun terakhir yang lebih dari 90%."Capaian RPJMD kita di lima tahun belakangan di atas 92%. Indikator yang tidak tercapai di kita, di tahun pertama, kedua, dan ketiga, karena dikebijakan. Misalkan e-KTP, yang kebijakannya di pemerintah pusat," jelasnya.
Namun, setelah blangko e-KTP tersedia kembali, maka capaian melebihi target. "Setelah perubahan, tinggal 2 indikator sasaran yang belum tercapai untuk 2018. Itu indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender. Perhitungannya itu sangat bergantung kepada BPS," tegasnya.
Dari segi program, sambung Said, indeks tersebut sebenarnya telah tercapai. Namun, saat masuk ke sasaran, karena menjadi ranah dari BPS, belum tercapai hingga kini."Sehingga menjadi sulit. Itu disasaran. Di BPBD juga demikian. Kalau di standar pelayanan minimal (SPM)-nya kan, sampai di lokasi 15 menit. Dari sekian kejadian, ada beberapa yang tidak tercapai," jelasnya.
Meski demikian, pihaknya tetap melakukan evaluasi terkait capaian sasaran itu. Sehingga, dalam RPJMD dan renstra tahun 2019-2023, catatan itu bisa diminimalisir.
Kabid Perencanaan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Tangerang Yeti Rohaeti menambahkan, penyusunan RPJMD dalam 5 tahun ke depan, tidak bisa lepas dari penyeleksian SPM yang ada."Jadi gini, untuk yang akan datang kita akan seleksi lagi lewat SPM-SPM. Jadi kita tentu akan melihat apakah masalah yang ada sekarang masih perlu diselesaikan di tahun depan dengan fokus yang sama," ucapnya.
Arief juga meminta dalam penyusunan itu, para birokrat harus bisa menjadi negarawan, dan bekerja hanya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk pimpinannya. Selain itu, juga memperhatikan visi misi yang disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih saat kampanye, sehingga RPJMD dan rencana strategis (Renstra) yang disusun bisa tepat sasaran.
Terkait hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Said Endrawiyanto mengatakan, pentingnya riset dan data dari SKPD."Setelah RPJMD ditetapkan, di bulan April, ini menjadi acuan atau panduan SKPD untuk menyusun rancangan akhir rebstra mereka," kata Said kepada SINDOnews di Pemkot Tangerang, pada Senin (17/12/2018).
Said melanjutkan, setelah RPJMD ditetapkan, pihaknya berkewajiban memverifikasi renstra yang telah disusun oleh SKPD, sebelum renstra itu disampaikan ke Wali Kota Tangerang. "Jadi, setelah 2 minggu RPJMD ditetapkan, renstra harus sudah selesai. Harusnya mereka lebih longgar, dan itu kita arahkan. Jangan sampai RPJMD tidak sesuai dengan rensta, itu tidak sinkron," sambungnya.
Sinkronisasi RPJMD dengan renstra, lanjut dia, akan menciptakan capaian yang maksimal dalam pembangunan kota dan masyarakat. Seperti terlihat, pada RPJMD lima tahun terakhir yang lebih dari 90%."Capaian RPJMD kita di lima tahun belakangan di atas 92%. Indikator yang tidak tercapai di kita, di tahun pertama, kedua, dan ketiga, karena dikebijakan. Misalkan e-KTP, yang kebijakannya di pemerintah pusat," jelasnya.
Namun, setelah blangko e-KTP tersedia kembali, maka capaian melebihi target. "Setelah perubahan, tinggal 2 indikator sasaran yang belum tercapai untuk 2018. Itu indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender. Perhitungannya itu sangat bergantung kepada BPS," tegasnya.
Dari segi program, sambung Said, indeks tersebut sebenarnya telah tercapai. Namun, saat masuk ke sasaran, karena menjadi ranah dari BPS, belum tercapai hingga kini."Sehingga menjadi sulit. Itu disasaran. Di BPBD juga demikian. Kalau di standar pelayanan minimal (SPM)-nya kan, sampai di lokasi 15 menit. Dari sekian kejadian, ada beberapa yang tidak tercapai," jelasnya.
Meski demikian, pihaknya tetap melakukan evaluasi terkait capaian sasaran itu. Sehingga, dalam RPJMD dan renstra tahun 2019-2023, catatan itu bisa diminimalisir.
Kabid Perencanaan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Tangerang Yeti Rohaeti menambahkan, penyusunan RPJMD dalam 5 tahun ke depan, tidak bisa lepas dari penyeleksian SPM yang ada."Jadi gini, untuk yang akan datang kita akan seleksi lagi lewat SPM-SPM. Jadi kita tentu akan melihat apakah masalah yang ada sekarang masih perlu diselesaikan di tahun depan dengan fokus yang sama," ucapnya.
(whb)
