Takut Jadi Olok-olok, Patung Bung Karno di Blitar Diminta Dibongkar

BLITAR - Takut jadi bahan olok-olok, patung Bung Karno (BK) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar diminta untuk dibongkar.

Kalangan legislatif meminta patung yang kabarnya dibuat di Pulau Bali itu ditutup terpal atau dibongkar. Sebab, gestur wajah patung berbahan perunggu itu dinilai tidak mirip dan hanya berpotensi dijadikan olok-olok.

“Sebaiknya ditutup terpal saja. Atau bila perlu dibongkar diganti dengan yang lebih baik,“ ujar Mujib anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Gerindra kepada sindonews.com Kamis (29/11/2018).

Patung setinggi kurang lebih 9 meter itu baru berdiri sekitar dua bulan, persis di depan Kantor Pemkab Blitar. BK mengenakan baju model ganefo dengan tongkat komando tergenggam di tangan kiri. Posisi wajahnya agak berpaling ke arah barat.

Pada monumen penopang, yakni di bagian kaki tertera tulisan Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dibanding patung di kompleks makam Bung Karno, memang tidak mirip. Ketika dibandingkan dengan patung BK yang dibangun Pemkot Blitar. Patung bikinan Pemkab Blitar ini paling jauh dari gestur wajah Bung Karno.

Menurut Mujib, pemasangan patung tokoh bangsa tidak boleh sembarangan. Bukan sekadar persoalan simbol. Keberadaan patung terkait erat dengan latar belakang tokoh bersangkutan. Karenan itu jika tidak tepat, kata Mujib, malah akan menimbulkan persoalan baru.

“Kalau orang Jawa bilang, harus terlihat yoninya. Masak wajah Bung Karno seperti itu? Aura ketokohan patung itu tidak muncul,“ jelasnya.

Tidak hanya kalangan legislatif. Masyarakat luas menurut Mujib juga berhak memberikan penilaian. Sebab yang dibangun Pemkab Blitar adalah seorang tokoh bangsa.

Di sisi lain, biaya pembuatan patung BK itu sejak awal juga menjadi polemik. Pembuatan patung yang tidak mirip itu menghabiskan biaya Rp 1,7 miliar.

Bagi Fraksi Gerindra, anggaran itu tidak lazim. Apalagi pengerjaanya juga molor, tidak sesuai waktu yang disepakati. “Biarlah masyarakat yang memberikan penilaian,“ katanya.

Hal senada disampaikan aktivis anti korupsi Moh Triyanto. Menurut dia melestarikan ajaran Bung Karno lebih penting daripada sekadar mengeluarkan biaya besar untuk sebuah simbol berupa patung.

“Bukankah pesannya sudah jelas, warisi apinya, bukan abunya. Apalagi di Blitar Raya ini patung BK sudah ada di mana mana,“ kata Triyanto.

Triyanto juga menyoroti anggaran pembangunan patung BK yang menurutnya juga tidak lazim. Terkait itu dirinya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk turun tangan melakukan audit anggaran. “Dana Rp 1,7 miliar untuk sebuah patung itu tidak lazim. Kami berharap BPK turun tangan melakukan audit,“ tegasnya.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Blitar Luhur Sejati menjelaskan bahwa patung yang dibangun mengacu pada wajah BK di usia 40-50 tahun. Karena itu, kata dia beda jika dibandingkan dengan gestur wajah BK pada saat menjadi presiden atau tua. “Jadi beda kalau dibandingkan dengan wajah Bung Karno saat menjabat presiden atau tua,“ ujarnya.

Luhur juga menolak permintaan legislatif untuk menutup patung atau membongkarnya. Dia tetap bersikukuh patung BK yang berdiri di depan kantor Pemkab tidak meniru wajah BK seperti yang banyak beredar di masyarakat.