BPBD Sebut 22 Kelurahan di Jaktim dan Jaksel Rawan Longsor
Rabu, 28 November 2018 - 06:01 WIB
BPBD Sebut 22 Kelurahan di Jaktim dan Jaksel Rawan Longsor
A
A
A
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sedikitnya terdapat 22 kelurahan di Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Selatan (Jaksel) yang rawan longsor. Wilayah rawan longsor umumnya terdapat di bantaran Kali Ciliwung dan Pesanggarahan.
Kepala BPBD DKI Jakarta, Jupan Royten, mengatakan, sejauh ini terus berkordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas sumber Daya Air, untuk segera melakukan antisipasi longsor.
"Warga yang berada di bantaran kali sebaiknya waspada pada musim hujan saat ini. Segera laporkan apabila ada potensi longsor ke kelurahan setempat atau call center kami 112," ungkapnya, Selasa, 27 November 2018.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kata Jupan, hujan akan terjadi hingga Maret 2019. Adapun puncaknya akan terjadi pada Januari-Februari 2019.
"Kami menyarankan agar segera dilakukan normalisasi pada sungai-sungai dan saluran yang rawan jebol dan longsor serta mengembalikan fungsi saluran. Memperhatikan update peringatan dini yang disebarkan oleh Pusdalops," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, mengatakan, untuk menghadapi cuaca ekstrem, pihaknya telah berupaya melakukan perbaikan seluruh pompa, pengerukan kali, pengerukan waduk, normalisasi kali/waduk, dan memperlebar tali-tali air.
Teguh berharap pada tahun ini pembebasan lahan normalisasi waduk dan kali bisa selesai dilakukan, sehingga pada tahun depan pihaknya dapat memanfaatkan lahan yang dibebaskan tersebut.
"Kalau tanggul yang rawan jebol dalam waktu dekat ini sudah kami bronjong. Penangan banjir di Kemang, kami buat bronjong sebanyak tiga lapis. Kami akan segera menertibkan bangunan di sisi bantaran kali. Pemerintah setempat sedang menginventarisir," tandasnya.
Adapun Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga, meminta agar Pemprov DKI segera menginventarisir bangunan rawan longsor dan mengantisipasinya secara cepat.
Politikus PDIP itu juga meminta Pemprov DKI tidak begitu saja menertibkan bangunan di bantaran kali tanpa mempertimbangkan lokasi perpindahannya.
"Kami berharap Pemprov DKI memiliki solusi lain untuk mengatasi banjir yang diprediksi terjadi pada Januari-Februari 2019 nanti," pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal menertibkan bangunan-bangunan di bantaran kali yang rawan longsor. Sebab bangunan tersebut tidak miliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, peristiwa longsornya bangunan warga di pemukiman Pesona, kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Senin (26/11) lalu, tidak boleh terulang lagi. Dia meminta kepada lurah setempat untuk mengecek seluruh bangunan yang berada di tepi kali sebelum nantinya ditertibkan.
Kepala BPBD DKI Jakarta, Jupan Royten, mengatakan, sejauh ini terus berkordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas sumber Daya Air, untuk segera melakukan antisipasi longsor.
"Warga yang berada di bantaran kali sebaiknya waspada pada musim hujan saat ini. Segera laporkan apabila ada potensi longsor ke kelurahan setempat atau call center kami 112," ungkapnya, Selasa, 27 November 2018.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kata Jupan, hujan akan terjadi hingga Maret 2019. Adapun puncaknya akan terjadi pada Januari-Februari 2019.
"Kami menyarankan agar segera dilakukan normalisasi pada sungai-sungai dan saluran yang rawan jebol dan longsor serta mengembalikan fungsi saluran. Memperhatikan update peringatan dini yang disebarkan oleh Pusdalops," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, mengatakan, untuk menghadapi cuaca ekstrem, pihaknya telah berupaya melakukan perbaikan seluruh pompa, pengerukan kali, pengerukan waduk, normalisasi kali/waduk, dan memperlebar tali-tali air.
Teguh berharap pada tahun ini pembebasan lahan normalisasi waduk dan kali bisa selesai dilakukan, sehingga pada tahun depan pihaknya dapat memanfaatkan lahan yang dibebaskan tersebut.
"Kalau tanggul yang rawan jebol dalam waktu dekat ini sudah kami bronjong. Penangan banjir di Kemang, kami buat bronjong sebanyak tiga lapis. Kami akan segera menertibkan bangunan di sisi bantaran kali. Pemerintah setempat sedang menginventarisir," tandasnya.
Adapun Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga, meminta agar Pemprov DKI segera menginventarisir bangunan rawan longsor dan mengantisipasinya secara cepat.
Politikus PDIP itu juga meminta Pemprov DKI tidak begitu saja menertibkan bangunan di bantaran kali tanpa mempertimbangkan lokasi perpindahannya.
"Kami berharap Pemprov DKI memiliki solusi lain untuk mengatasi banjir yang diprediksi terjadi pada Januari-Februari 2019 nanti," pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal menertibkan bangunan-bangunan di bantaran kali yang rawan longsor. Sebab bangunan tersebut tidak miliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, peristiwa longsornya bangunan warga di pemukiman Pesona, kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Senin (26/11) lalu, tidak boleh terulang lagi. Dia meminta kepada lurah setempat untuk mengecek seluruh bangunan yang berada di tepi kali sebelum nantinya ditertibkan.
(thm)
