MenPAN RB: ETLE Bentuk Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat
Minggu, 25 November 2018 - 16:37 WIB
MenPAN RB: ETLE Bentuk Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menyambut baik penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang resmi diluncurkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).
Menurut mantan Wakapolri itu, ETLE perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mengatur penempatan CCTV.
"Tentu itu sederhana sebenarnya, bagaimana penempatan CTTV. Perlu bantuan dari Pemda DKI untuk penempatan CCTV. Tahun lalu saya ke Jordan, di sana setiap 15 meter ada CCTV," ujar Syafruddin.
Menurut Syafruddin, penerapan ETLE merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Apalagi dunia internasional sudah sepakat bahwa kepentingan publik tidak bisa dipisahkan dari kepentingan negara.
"Saya baru saja kembali dari konvensi Asia Pasifik, di sana diputuskan masyarakat dunia sudah tidak boleh dibedakan antara kepentingan negara dengan kepentingan publik. Kalau diistilahkan, kehadiran negara di tengah masyarakat harus hadir, jangan hanya lips service, retorika terus," ungkapnya.
Dia juga mengaitkan penerapan tilang elektronik ini dengan visi Indonesia 2045. Saat itu Indonesia ditargetkan masuk dalam 5 negara terbesar di dunia dari semua aspek.
Syafruddin menjelaskan, terdapat 14 aplikasi layanan publik yang antre untuk diluncurkan hingga Desember mendatang. Adapun target keseluruhan ada 100 aplikasi yang diluncurkan sebelum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir.
"Kita harap sebelum pemerintahan selesai di 2019 ada 100 mal pelayanan publik. Iu untuk mendekatkan negara dengan kepentingan publik," tutupnya.
Menurut mantan Wakapolri itu, ETLE perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mengatur penempatan CCTV.
"Tentu itu sederhana sebenarnya, bagaimana penempatan CTTV. Perlu bantuan dari Pemda DKI untuk penempatan CCTV. Tahun lalu saya ke Jordan, di sana setiap 15 meter ada CCTV," ujar Syafruddin.
Menurut Syafruddin, penerapan ETLE merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Apalagi dunia internasional sudah sepakat bahwa kepentingan publik tidak bisa dipisahkan dari kepentingan negara.
"Saya baru saja kembali dari konvensi Asia Pasifik, di sana diputuskan masyarakat dunia sudah tidak boleh dibedakan antara kepentingan negara dengan kepentingan publik. Kalau diistilahkan, kehadiran negara di tengah masyarakat harus hadir, jangan hanya lips service, retorika terus," ungkapnya.
Dia juga mengaitkan penerapan tilang elektronik ini dengan visi Indonesia 2045. Saat itu Indonesia ditargetkan masuk dalam 5 negara terbesar di dunia dari semua aspek.
Syafruddin menjelaskan, terdapat 14 aplikasi layanan publik yang antre untuk diluncurkan hingga Desember mendatang. Adapun target keseluruhan ada 100 aplikasi yang diluncurkan sebelum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir.
"Kita harap sebelum pemerintahan selesai di 2019 ada 100 mal pelayanan publik. Iu untuk mendekatkan negara dengan kepentingan publik," tutupnya.
(thm)
