Hadiri Peluncuran ETLE, Anies Dukung Penegakan Lalin Secara Digital
Minggu, 25 November 2018 - 13:20 WIB
Hadiri Peluncuran ETLE, Anies Dukung Penegakan Lalin Secara Digital
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendukung diterapkannya sistem digital di dalam penegakan hukum lalu lintas, termasuk dalam registrasi kendaraan bermotor.
Sejauh ini, menurut Anies, data-data kependudukan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sudah tersambung dengan data-data yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya.
"Kami (Pemprov DKI) juga berkepentingan dengan (sistem digital) ini. Karena data per 25 November 2018 menunjukkan, saat ini terdapat sekitar 700 ribu roda empat yang belum bayar pajak, yang nilainya kira-kira Rp1,2 triliun. Kemudian, juga ada 4 juta roda dua yang belum bayar pajak, nilainya kira-kira Rp585 miliar," jelas Anies usai menghadiri Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik, yang terdiri dari Integrated Vehicle Registration and Identification System (IVRIS) dan SMS Info 8893, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).
Oleh karena itu, dengan adanya penegakan hukum melalui sistem digital ini, Anies berharap, bisa mempercepat proses penyelesaian pembayaran pajak. Jika terdapat pelanggaran, maka denda akan dikirimkan ke individu (pemilik) yang namanya tercatat pada sistem.
"Nah, salah satu masalah yang kita hadapi adalah kendaraannya berpindah kepemilikan, tapi pencatatannya tidak berpindah, pajaknya tidak dibayarkan. Dengan adanya ini, harapannya bisa merapihkan dan menyinkronkan data, antara pemilik kendaraan bermotor dengan fakta kendaraan itu ada di mana dan dimiliki oleh siapa," jelas Anies.
Sejauh ini, menurut Anies, pemasangan CCTV untuk mendukung Tilang Elektronik ini telah dilakukan di koridor Sudirman-Thamrin. Lokasi pemasangan CCTV pun akan diperluas.
"Kita dukung, mudah-mudahan bisa lebih luas. Tadi saya bicara dengan Kadirlantas, nanti kita akan pasang CCTV di tempat yang ada keramaian. Jadi, sekarang sedang dikaji oleh Polda," tambah Anies.
Diketahui, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk dapat digunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.
Pada tahun 2019, rencananya akan dilaksanakan pengembangan pembangunan ETLE di wilayah DKI Jakarta. Targetnya, sebanyak 81 kamera terpasang pada 25 persimpangan di wilayah DKI Jakarta.
Sedangkan IVRIS adalah sistem registrasi kendaraan bermotor yang terintegrasi antara BPKB dan STNK. Sehingga, cukup satu kali menginput data pada penerbitan STNK, yang dilaksanakan dengan verifikasi sistem barcode.
Hadir dalam acara launching ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Wakapolri Ari Dono Sukmanto, Kapolda Metro Jaya Idham Azis, dan Direktur Utama BRI Suprajarto.
Sejauh ini, menurut Anies, data-data kependudukan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sudah tersambung dengan data-data yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya.
"Kami (Pemprov DKI) juga berkepentingan dengan (sistem digital) ini. Karena data per 25 November 2018 menunjukkan, saat ini terdapat sekitar 700 ribu roda empat yang belum bayar pajak, yang nilainya kira-kira Rp1,2 triliun. Kemudian, juga ada 4 juta roda dua yang belum bayar pajak, nilainya kira-kira Rp585 miliar," jelas Anies usai menghadiri Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik, yang terdiri dari Integrated Vehicle Registration and Identification System (IVRIS) dan SMS Info 8893, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).
Oleh karena itu, dengan adanya penegakan hukum melalui sistem digital ini, Anies berharap, bisa mempercepat proses penyelesaian pembayaran pajak. Jika terdapat pelanggaran, maka denda akan dikirimkan ke individu (pemilik) yang namanya tercatat pada sistem.
"Nah, salah satu masalah yang kita hadapi adalah kendaraannya berpindah kepemilikan, tapi pencatatannya tidak berpindah, pajaknya tidak dibayarkan. Dengan adanya ini, harapannya bisa merapihkan dan menyinkronkan data, antara pemilik kendaraan bermotor dengan fakta kendaraan itu ada di mana dan dimiliki oleh siapa," jelas Anies.
Sejauh ini, menurut Anies, pemasangan CCTV untuk mendukung Tilang Elektronik ini telah dilakukan di koridor Sudirman-Thamrin. Lokasi pemasangan CCTV pun akan diperluas.
"Kita dukung, mudah-mudahan bisa lebih luas. Tadi saya bicara dengan Kadirlantas, nanti kita akan pasang CCTV di tempat yang ada keramaian. Jadi, sekarang sedang dikaji oleh Polda," tambah Anies.
Diketahui, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk dapat digunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.
Pada tahun 2019, rencananya akan dilaksanakan pengembangan pembangunan ETLE di wilayah DKI Jakarta. Targetnya, sebanyak 81 kamera terpasang pada 25 persimpangan di wilayah DKI Jakarta.
Sedangkan IVRIS adalah sistem registrasi kendaraan bermotor yang terintegrasi antara BPKB dan STNK. Sehingga, cukup satu kali menginput data pada penerbitan STNK, yang dilaksanakan dengan verifikasi sistem barcode.
Hadir dalam acara launching ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Wakapolri Ari Dono Sukmanto, Kapolda Metro Jaya Idham Azis, dan Direktur Utama BRI Suprajarto.
(mhd)
